Langsung ke konten utama

Survei Politik

Dimuat di Koran Tempo, 5 April 2014

Statistik kadang-kadang identik dengan kebohongan, yang dibungkus dengan cita rasa ilmiah, cita rasa kuantitatif. Dalam soal statistik, sungguh menarik bila kita mencermati dua hasil kerja statistik (baca: survei) terbaru mengenai tingkat keterpilihan (elektabilitas) sejumlah figur sebagai calon presiden (capres). 

Dua hasil survei ini dirilis oleh lembaga survei yang berbeda pada Maret lalu, dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Anehnya, meski kedua survei dilakukan pada bulan yang sama, bahkan pada rentang waktu yang hampir bersamaan, hasilnya sungguh jauh berbeda. 

Hasil survei pertama dirilis oleh Indonesia Network Election Survey (INES) pada 31 Maret. Survei dihelat pada 14-21 Maret lalu, dan hasilnya menunjukkan, lima figur dengan elektabilitas tertinggi adalah Prabowo Subianto (35,6 persen), Megawati Soekarnoputri (17,1 persen), Jokowi (16,2 persen), Wiranto (9,5 persen), dan Aburizal Bakrie  (7,5 persen).

Selang beberapa hari sebelumnya (26 Maret), Charta Politika juga merilis hasil survei mengenai elektabilitas capres. Dari sejumlah figur yang disurvei pada 1-8 Maret 2014, hasilnya menunjukkan, lima figur dengan elektabilitas tertinggi adalah Jokowi (37,4 persen), Prabowo (14,5 persen), Aburizal Bakrie (9,9 persen), Wiranto (7,2 persen), dan Jusuf Kalla (5,5 persen).

Hasil survei memang merupakan potret pandangan pemilih pada saat survei dilakukan. Tapi, apakah pandangan itu begitu dinamis dengan volatilitas yang sangat tinggi, sehingga bisa berubah dalam sekejap waktu?  Menariknya lagi, konon kedua survei ini menggunakan metode pencuplikan sampel berpeluang (probability sampling method), sehingga kesahihannya bisa dipertanggungjawabkan menurut kaidah statistik. 

Secara statistik, perbedaan hasil dua buah survei yang memotret variabel yang sama (elektabilitas) dari populasi yang sama (pemilih) memang sebuah keniscayaan. Namanya juga survei sampel. Perbedaan muncul karena setiap survei memotret populasi dari sampel responden yang berbeda. Namun, lain soal bila perbedaan yang terjadi begitu tajam, bahkan dengan pola yang saling bertolak belakang.

Dengan perbedaan setajam ini, pertanyaan yang menyeruak bisa jadi bukan soal hasil survei mana yang paling presisi, tapi mana yang bisa menjadi pegangan (baca: benar) untuk menggambarkan preferensi pemilih. Karena itu, cukup beralasan bila kita sedikit khawatir: lembaga survei telah menjadi alat politik untuk mendongkrak atau mengambrukkan figur dalam semalam. Dan, bisa jadi survei-survei politik yang dilakukan selama ini atas pesanan pihak-pihak yang ingin dilambungkan popularitasnya.

Idealnya, ada semacam lembaga (watchdog) yang memiliki otoritas untuk memverifikasi kesahihan dan keandalan metodologi yang digunakan oleh lembaga survei. Siapa yang bisa menjamin sampel 1.200 atau 6.588 responden tidak bias dalam menggambarkan pandangan 187 juta pemilih yang begitu heterogen? 

Lembaga yang dimaksud dapat berasal dari kalangan akademisi, praktisi lembaga survei, atau lembaga khusus bentukan pemerintah. Selain aspek metodologi, independensi, dan obyektivitas, lembaga survei juga harus dikawal. Dengan demikian, hasil survei politik yang disajikan di ruang publik adalah potret mengenai realitas, bukan informasi yang bias dan menyesatkan. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Subsidi untuk Keluarga Miskin

Dimuat di Koran Tempo, 21 Juli 2014 Profil kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada awal bulan ini (1 Juli) menyebutkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang (11,25 persen), atau hanya berkurang 0,32 juta orang dibanding kondisi pada September 2013. Profil kemiskinan ini memberi konfirmasi mengenai dua hal. Pertama, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak pada akhir Juni tahun lalu terhadap kehidupan masyarakat kecil cukup dalam. Ternyata, tidak sedikit dari mereka yang terjerembap ke jurang kemiskinan selepas kenaikan harga BBM dan hingga kini tetap miskin. Kedua, laju penurunan jumlah penduduk miskin terus melambat, bahkan boleh dibilang telah menyentuh titik jenuh. Hal ini menunjukkan kondisi kemiskinan yang terjadi sudah kronis (chronic poverty) serta cenderung persisten dan sulit diatasi. Mereka yang tengah bergelut dalam kemiskinan saat ini adalah penduduk dengan tingkat kapabilitas (pendidikan dan kesehatan) yang sangat rendah, tin

Produksi Padi dan Pemilihan Presiden

Dimuat di Koran Tempo, 04 Juli 2014 Ada pola yang menarik bila kita mengulik tren data produksi padi nasional selama beberapa tahun terakhir. Kenaikan produksi ternyata selalu terjadi pada tahun-tahun saat pemilihan presiden dihelat. Sebagai contoh, pada 1 Juli 2004, tiga hari menjelang pilpres putaran pertama, Badan Pusat Statistik merilis angka ramalan produksi padi nasional yang menyebutkan bahwa produksi padi pada 2004 diperkirakan mencapai 53,67 juta ton gabah kering giling, atau mengalami peningkatan sebesar 1,5 juta ton (2,93 persen) dibanding produksi pada 2003. Hal yang sama juga terjadi pada 2009. Seminggu sebelum pilpres dihelat pada 8 Juli, BPS mengumumkan bahwa produksi padi nasional pada 2009 diperkirakan mencapai 62,56 juta ton, atau naik sebesar 2,24 juta ton (3,71 persen) dibanding produksi pada 2008. Bagi sebagian kalangan, terutama yang selama ini meragukan akurasi data produksi padi/beras nasional, hal ini bukan sekadar kebetulan. Pola kenaikan tersebut dit

Kemiskinan Kronis

Dimuat di Koran Tempo, 26 September 2015                Statistik kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 September lalu memberi konfirmasi bahwa kenaikan harga BBM pada akhir 2014 dan perlambatan ekonomi pada awal tahun ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. Kombinasi keduanya sangat telak memukul daya beli masyarakat kecil akibat kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok dan berkurangnya kesempatan kerja. BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau bertambah sebanyak 0,86 juta orang dibanding September 2014. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan. BPS mencatat, indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) pada Maret 2015 mencapai 1,97 atau meningkat dibanding September 2014 yang sebesar 1,75. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index) juga naik dari 0,44 pada September 2014 menjadi 0,54 pada Maret 2015. Hal tersebut menunjukkan bahw