Artikel Opini Kadir Ruslan

Dimuat di Koran Tempo, 14 Juni 2013 Pengalaman pada 2005 menunjukkan, keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak akan berujung pada lonjakan jumlah penduduk miskin. Sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, yang dilakukan dua kali, yakni pada 1 Maret dan 1 Oktober. Keputusan ini memacu inflasi tahunan hingga menembus angka 17,11 persen pada 2005. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, terutama beras, melambung sehingga menyebabkan daya beli masyarakat--yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan makanan--jatuh. Tingkat kesejahteraan mereka pun terkoreksi cukup dalam. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, keputusan menaikkan harga BBM pada 2005 telah menyebabkan 4,2 juta orang terjerembap ke jurang kemiskinan sepanjang Februari 2005 hingga Maret 2006. Mereka yang jatuh miskin adalah penduduk hampir miskin ( near poor ) dengan tingkat kesejahteraan yang tidak jauh berbeda dengan penduduk miskin. Lonjaka

Dimuat di Koran Tempo, 11 Mei 2013 Hingga kini Indonesia masih layak disebut sebagai “negara agraris”. Statistik mencatat, meskipun transformasi struktur ekonomi kian mengantarkan negeri ini menuju negara yang perekonomiannya lebih ditopang oleh sektor industri dan jasa, sektor pertanian dalam arti luas--yang mencakup subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan--masih merupakan leading sector dalam perekonomian. Sektor ini juga masih menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar angkatan kerja. Pada awal dekade 1970, hampir separuh output perekonomian nasional tercipta di sektor pertanian. Pangsanya mencapai 45 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada saat yang sama, sekitar 67 persen angkatan kerja kita juga menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kini, setelah empat dekade berlalu, struktur perekonomian nasional telah jauh berubah. Sektor pertanian tak lagi dominan. Pada 2011, misalnya, pangsanya tinggal 14,7 persen