Dimuat di Koran Tempo, 11 Mei 2013
Hingga kini Indonesia masih layak disebut sebagai “negara agraris”. Statistik mencatat, meskipun transformasi struktur ekonomi kian mengantarkan negeri ini menuju negara yang perekonomiannya lebih ditopang oleh sektor industri dan jasa, sektor pertanian dalam arti luas--yang mencakup subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan--masih merupakan leading sector dalam perekonomian. Sektor ini juga masih menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar angkatan kerja.
Pada awal dekade 1970, hampir separuh output perekonomian nasional tercipta di sektor pertanian. Pangsanya mencapai 45 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada saat yang sama, sekitar 67 persen angkatan kerja kita juga menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.
Kini, setelah empat dekade berlalu, struktur perekonomian nasional telah jauh berubah. Sektor pertanian tak lagi dominan. Pada 2011, misalnya, pangsanya tinggal 14,7 persen terhadap PDB, menempati posisi kedua setelah industri pengolahan (24,3 persen). Meski demikian, sektor pertanian tetap menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar 36,5 persen (41,20 juta orang) dari 112,80 juta penduduk yang bekerja pada Februari 2012 menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Artinya, jika bukan karena sektor pertanian, angka pengangguran terbuka di negeri ini dapat dipastikan bakal meledak.
Pangsa terhadap PDB yang terus mengecil dan pada saat yang sama tetap menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar angkatan kerja merupakan bukti sahih bahwa transformasi struktur ekonomi yang terjadi selama empat dekade terakhir ternyata tidak dibarengi transformasi struktur ketenagakerjaan yang berimbang. Dengan kata lain, ekspansi sektor industri dan jasa ternyata gagal menyerap fraksi terbesar angkatan kerja di sektor pertanian. Kondisi ini kian diperparah oleh jebakan pertumbuhan rendah yang dialami dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang 2005-2011, misalnya, sektor pertanian hampir tak pernah tumbuh di atas 4 persen, kecuali pada 2008: tumbuh sebesar 4,83 persen.
Konsekuensinya jelas, produktivitas sektor pertanian terus merosot dan kondisi kesejahteraan mereka yang “mengais nasi” di sektor ini tak banyak berubah. Ini terkonfirmasi melalui statistik nilai tukar petani (NTP) yang cenderung melandai alias stagnan dan perkembangan upah riil (daya beli) buruh tani yang terus merosot. Upah harian (riil dan nominal) buruh tani bahkan lebih rendah dari upah harian buruh bangunan.
Faktual, hingga kini sektor pertanian tetap menjadi kantong kemiskinan. BPS mencatat, pada Maret 2012 sekitar 63 persen (18,48 juta orang) dari 29,13 juta penduduk miskin negeri ini tinggal di pedesaan. Mudah diduga, sebagian besar mereka adalah petani dan buruh tani. Pada Maret 2011, misalnya, rumah tangga miskin dengan sumber penghasilan utama dari sektor pertanian mencapai 71,26 persen menurut catatan BPS. Karena itu, sektor pertanian sebetulnya merupakan kunci utama keberhasilan pengentasan masyarakat miskin di negeri ini. Rumusnya sederhana, jika kondisi kesejahteraan petani dan buruh tani semakin baik, dapat dipastikan jumlah penduduk miskin akan berkurang secara signifikan.
Sejarah yang terekam melalui angka-angka statistik menunjukkan, capaian mengesankan pengurangan kemiskinan selama masa Orde Baru tidak lepas dari donasi sektor pertanian. BPS mencatat, pada 1976, jumlah penduduk miskin mencapai 54,2 juta orang atau sekitar 40,1 persen dari total penduduk Indonesia kala itu. Dua dekade kemudian, jumlah penduduk miskin telah berkurang menjadi 34,01 juta orang atau sekitar 17,47 persen dari total penduduk. Tak bisa ditampik, pertumbuhan pesat di sektor pertanian hingga pengujung dekade 1980 telah memberi donasi yang tidak sedikit bagi penurunan yang cukup tajam tersebut melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.
Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan berjalan lambat, menjadikan target tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen pada 2014, sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, serasa begitu sulit bakal tercapai. Padahal selama ini pemerintah telah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara berarti. Pada 2012, misalnya, dana yang digelontorkan pemerintah untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 90 triliun.
Ditengarai, salah satu penyebab lambatnya laju penurunan tingkat kemiskinan adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang kurang tepat karena cenderung abai terhadap karakteristik kemiskinan yang terjadi. Telah lama diketahui, salah satu karakteristik utama kemiskinan di negeri ini adalah fakta bahwa kemiskinan lebih merupakan fenomena pedesaan, lebih khusus lagi pertanian. Statistik dengan terang telah mengkonfirmasi bahwa kontributor terbesar penduduk miskin selama ini adalah profesi buruh tani dan petani (kecil dan penggarap). Saat ini, jumlah buruh tani sekitar 5 juta orang dan jumlah rumah tangga usaha tani (RUT) diperkirakan mencapai 17,8 juta rumah tangga. Jika kita asumsikan setiap RUT beranggotakan 4 anggota rumah tangga, artinya ada sekitar 80 juta penduduk negeri ini yang menggantungkan hidupnya pada ekonomi usaha tani.
Karena itu, membangun sektor pertanian yang kuat dan tangguh guna mewujudkan masa depan petani dan buruh tani yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Sekali lagi, penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan hanya akan terwujud jika terjadi perbaikan kesejahteraan petani dan buruh tani yang juga signifikan. Jika mereka sejahtera, tingkat kemiskinan di bawah 10 persen adalah sesuatu yang tidak terlalu sulit diwujudkan. Sebaliknya, tanpa program penanggulangan kemiskinan yang memberi perhatian lebih pada sektor pertanian-pedesaan, dapat dipastikan penurunan tingkat kemiskinan bakal terus berjalan lambat.
Dalam soal pembangunan sektor pertanian, ketersediaan data yang lengkap dan akurat adalah sebuah keniscayaan agar perumusan kebijakan yang akan diambil benar-benar terfokus lagi tajam. Pada 2013, data lengkap tentang sektor pertanian akan kembali dikumpulkan oleh BPS melalui Sensus Pertanian (ST). ST adalah kegiatan sepuluh tahunan untuk memotret kondisi sektor pertanian, yang hingga kini sudah lima kali dihelat. ST yang keenam akan dihelat pada 2013 nanti, yang mengusung tema “menyiapkan informasi untuk masa depan petani yang lebih baik”.
Saat ini, segenap persiapan tengah dilakukan dan dimatangkan. Partisipasi dan dukungan semua pihak yang bersinggungan dengan ST 2013 tentu juga amat diharapkan, baik para pemangku kepentingan (stakeholders) maupun petani sebagai sumber informasi. Kesuksesan ST 2013 akan sangat menentukan arah pembangunan sektor pertanian--setidaknya dalam sepuluh tahun ke depan--guna mewujudkan masa depan petani yang lebih baik.
Hingga kini Indonesia masih layak disebut sebagai “negara agraris”. Statistik mencatat, meskipun transformasi struktur ekonomi kian mengantarkan negeri ini menuju negara yang perekonomiannya lebih ditopang oleh sektor industri dan jasa, sektor pertanian dalam arti luas--yang mencakup subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan--masih merupakan leading sector dalam perekonomian. Sektor ini juga masih menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar angkatan kerja.
Pada awal dekade 1970, hampir separuh output perekonomian nasional tercipta di sektor pertanian. Pangsanya mencapai 45 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada saat yang sama, sekitar 67 persen angkatan kerja kita juga menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.
Kini, setelah empat dekade berlalu, struktur perekonomian nasional telah jauh berubah. Sektor pertanian tak lagi dominan. Pada 2011, misalnya, pangsanya tinggal 14,7 persen terhadap PDB, menempati posisi kedua setelah industri pengolahan (24,3 persen). Meski demikian, sektor pertanian tetap menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar 36,5 persen (41,20 juta orang) dari 112,80 juta penduduk yang bekerja pada Februari 2012 menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Artinya, jika bukan karena sektor pertanian, angka pengangguran terbuka di negeri ini dapat dipastikan bakal meledak.
Pangsa terhadap PDB yang terus mengecil dan pada saat yang sama tetap menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar angkatan kerja merupakan bukti sahih bahwa transformasi struktur ekonomi yang terjadi selama empat dekade terakhir ternyata tidak dibarengi transformasi struktur ketenagakerjaan yang berimbang. Dengan kata lain, ekspansi sektor industri dan jasa ternyata gagal menyerap fraksi terbesar angkatan kerja di sektor pertanian. Kondisi ini kian diperparah oleh jebakan pertumbuhan rendah yang dialami dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang 2005-2011, misalnya, sektor pertanian hampir tak pernah tumbuh di atas 4 persen, kecuali pada 2008: tumbuh sebesar 4,83 persen.
Konsekuensinya jelas, produktivitas sektor pertanian terus merosot dan kondisi kesejahteraan mereka yang “mengais nasi” di sektor ini tak banyak berubah. Ini terkonfirmasi melalui statistik nilai tukar petani (NTP) yang cenderung melandai alias stagnan dan perkembangan upah riil (daya beli) buruh tani yang terus merosot. Upah harian (riil dan nominal) buruh tani bahkan lebih rendah dari upah harian buruh bangunan.
Faktual, hingga kini sektor pertanian tetap menjadi kantong kemiskinan. BPS mencatat, pada Maret 2012 sekitar 63 persen (18,48 juta orang) dari 29,13 juta penduduk miskin negeri ini tinggal di pedesaan. Mudah diduga, sebagian besar mereka adalah petani dan buruh tani. Pada Maret 2011, misalnya, rumah tangga miskin dengan sumber penghasilan utama dari sektor pertanian mencapai 71,26 persen menurut catatan BPS. Karena itu, sektor pertanian sebetulnya merupakan kunci utama keberhasilan pengentasan masyarakat miskin di negeri ini. Rumusnya sederhana, jika kondisi kesejahteraan petani dan buruh tani semakin baik, dapat dipastikan jumlah penduduk miskin akan berkurang secara signifikan.
Sejarah yang terekam melalui angka-angka statistik menunjukkan, capaian mengesankan pengurangan kemiskinan selama masa Orde Baru tidak lepas dari donasi sektor pertanian. BPS mencatat, pada 1976, jumlah penduduk miskin mencapai 54,2 juta orang atau sekitar 40,1 persen dari total penduduk Indonesia kala itu. Dua dekade kemudian, jumlah penduduk miskin telah berkurang menjadi 34,01 juta orang atau sekitar 17,47 persen dari total penduduk. Tak bisa ditampik, pertumbuhan pesat di sektor pertanian hingga pengujung dekade 1980 telah memberi donasi yang tidak sedikit bagi penurunan yang cukup tajam tersebut melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.
Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan berjalan lambat, menjadikan target tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen pada 2014, sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, serasa begitu sulit bakal tercapai. Padahal selama ini pemerintah telah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara berarti. Pada 2012, misalnya, dana yang digelontorkan pemerintah untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 90 triliun.
Ditengarai, salah satu penyebab lambatnya laju penurunan tingkat kemiskinan adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang kurang tepat karena cenderung abai terhadap karakteristik kemiskinan yang terjadi. Telah lama diketahui, salah satu karakteristik utama kemiskinan di negeri ini adalah fakta bahwa kemiskinan lebih merupakan fenomena pedesaan, lebih khusus lagi pertanian. Statistik dengan terang telah mengkonfirmasi bahwa kontributor terbesar penduduk miskin selama ini adalah profesi buruh tani dan petani (kecil dan penggarap). Saat ini, jumlah buruh tani sekitar 5 juta orang dan jumlah rumah tangga usaha tani (RUT) diperkirakan mencapai 17,8 juta rumah tangga. Jika kita asumsikan setiap RUT beranggotakan 4 anggota rumah tangga, artinya ada sekitar 80 juta penduduk negeri ini yang menggantungkan hidupnya pada ekonomi usaha tani.
Karena itu, membangun sektor pertanian yang kuat dan tangguh guna mewujudkan masa depan petani dan buruh tani yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Sekali lagi, penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan hanya akan terwujud jika terjadi perbaikan kesejahteraan petani dan buruh tani yang juga signifikan. Jika mereka sejahtera, tingkat kemiskinan di bawah 10 persen adalah sesuatu yang tidak terlalu sulit diwujudkan. Sebaliknya, tanpa program penanggulangan kemiskinan yang memberi perhatian lebih pada sektor pertanian-pedesaan, dapat dipastikan penurunan tingkat kemiskinan bakal terus berjalan lambat.
Dalam soal pembangunan sektor pertanian, ketersediaan data yang lengkap dan akurat adalah sebuah keniscayaan agar perumusan kebijakan yang akan diambil benar-benar terfokus lagi tajam. Pada 2013, data lengkap tentang sektor pertanian akan kembali dikumpulkan oleh BPS melalui Sensus Pertanian (ST). ST adalah kegiatan sepuluh tahunan untuk memotret kondisi sektor pertanian, yang hingga kini sudah lima kali dihelat. ST yang keenam akan dihelat pada 2013 nanti, yang mengusung tema “menyiapkan informasi untuk masa depan petani yang lebih baik”.
Saat ini, segenap persiapan tengah dilakukan dan dimatangkan. Partisipasi dan dukungan semua pihak yang bersinggungan dengan ST 2013 tentu juga amat diharapkan, baik para pemangku kepentingan (stakeholders) maupun petani sebagai sumber informasi. Kesuksesan ST 2013 akan sangat menentukan arah pembangunan sektor pertanian--setidaknya dalam sepuluh tahun ke depan--guna mewujudkan masa depan petani yang lebih baik.
Komentar
Posting Komentar