Artikel Opini Kadir Ruslan

Dimuat di Koran Tempo, 11 Juli 2013 Pentingnya akurasi data dalam eksekusi suatu kebijakan adalah proposisi yang tak terbantahkan. Terlalu banyak contoh untuk menunjukkan betapa mahalnya ongkos sosial, politik, dan ekonomi jika suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan publik secara luas didasarkan pada data yang tidak akurat. Di Negeri Abang Sam, misalnya, pada 1995, Senat membentuk sebuah komisi yang dipimpin oleh Michael Boskin, ekonom dari Universitas Standford, untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya bias pada pencatatan inflasi yang dilakukan oleh Biro Statistik Amerika Serikat. Komisi yang kemudian lebih dikenal dengan nama Komisi Boskin itu menemukan bahwa angka inflasi AS lebih besar 1,1 persen pada 1996 dan 1,3 persen pada periode sebelum 1996. Kekeliruan pencatatan inflasi ini menyumbang peningkatan defisit anggaran sebesar US$ 148 miliar dan juga utang pemerintah sebesar US$ 691 miliar (Toward a More Accurate Measure of The Cost Living, 1996). Di negeri ini, mahal

Dimuat di Harian Kompas, 5 Juli 2013 Nyaris semua statistik yang mengukur kemajuan pembangunan negeri ini telah mengonfirmasikan bahwa gemuruh pembangunan yang dilakukan pemerintah telah menuai hasil: perbaikan ekonomi yang terus terjadi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,9 persen pada tahun 2013. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita juga terus meningkat. Pada 2012, sebagai contoh, pendapatan per kapita telah mencapai 3.563 dollar AS (BPS, 2012). Di tengah berbagai kemajuan pembangunan yang telah dicapai, kemiskinan ( poverty ), kerentanan ( vulnerability ), dan ketimpangan ( inequality ) masih menjadi tantangan berat yang harus dibereskan negeri ini. Kenyataan menunjukkan, kesenjangan ekonomi justru semakin lebar sehingga meski terjadi peningkatan pendapatan, peningkatan itu lebih banyak berputar pada kelas menengah ke atas. Kelompok miskin Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi memang telah mendongkrak proporsi kelas menengah dan

Dimuat di Koran Tempo (3 Juli 2013) Statistik produksi padi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan ini (1 Juli) sedikit merisaukan. Pasalnya, produksi padi secara nasional tahun ini diperkirakan hanya 69,27 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik tipis 0,21 juta ton (0,31 persen) dibanding pada tahun lalu. Adapun ihwal pencapaian target surplus beras 10 juta ton pada 2014, perkiraan produksi yang dirilis BPS tersebut tentu merupakan peringatan serius: target ambisius ini terancam urung tercapai atau setidaknya bakal meniti jalan terjal. Betapa tidak, sesuai dengan skenario pemerintah, surplus beras 10 juta ton bakal tercapai jika produksi padi-dalam kualitas GKG-tahun ini mencapai 72,06 juta ton dan meningkat menjadi 76,57 juta ton atau setara dengan 43,05 juta ton beras tahun depan (Kementan, 2013). Sayangnya, produksi padi tahun ini diperkirakan 2,79 juta ton lebih rendah daripada sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Konsekuensinya, sepanjang tahun