Artikel Opini Kadir Ruslan

Dimuat di Koran Tempo, 16 Juli 2018 Hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi 2017 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini mengungkapkan sejumlah fakta miris ihwal usaha tanaman padi di Tanah Air. Profil petani padi kita kian mengkhawatirkan karena didominasi generasi tua dan berpendidikan rendah. Konsekuensinya, upaya peningkatan produksi melalui inovasi di sektor pertanian tanaman pangan, khususnya padi, dihadapkan pada tantangan yang kian berat, yakni daya dukung sumber daya manusia yang lemah. Faktanya memang sangat miris. Hasil survei menyatakan sekitar 61 persen petani padi sawah kita ternyata berumur 50 tahun ke atas. Hanya sekitar 13 persen berumur 20–39 tahun. Survei serupa pada 2014 menunjukkan bahwa persentase petani tanaman padi sawah berumur 50 tahun ke atas sebesar 52 persen. Sementara itu, proporsi petani padi sawah berumur 20–39 mencapai sekitar 18 persen. Pola perubahan komposisi umur petani ini memperlihatkan bahwa peningkatan pro

Dimuat di Koran Sindo, 6 Juli 2018 Hasil hitung cepat pemilihan gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah membuat sejumlah pihak meragukan reputasi lembaga survei dalam menakar tingkat keterpilihan (elektabilitas) para kandidat. Betapa tidak, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei sepanjang Mei-Juni 2018, elektabiltas pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah dalam pilgub Jawa Tengah hanya sebesar 12-23 persen. Sementara hasil hitung cepat, yang boleh dibilang, lebih mendekati hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa perolehan suara keduanya mencapai 40 persen lebih. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Barat. Hasil survei sejumlah lembaga survei sebelumnya memotret bahwa elektabilitas pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu rata-rata hanya di bawah 10 persen sepanjang Mei-Juni 2018. Nyatanya, hasil hitung cepat berbicara lain. Perolehan suara keduanya justru diperkirakan mencapai 29 persen, berselisih tipis dengan suara

Dimuat di Koran Sindo, 7 Februari 2018 Saat ini pemerintah berkomitmen memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas disertai dengan perbaikan indikator kesejahteraan, seperti penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran.  Pada pembukaan Seminar Nasional Outlook Industri 2018, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, meski dalam 2-3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi, pertumbuhan tersebut berkualitas. Benarkah demikian? Faktanya, apa yang dicapai pemerintah terkait penurunan tingkat kemiskinan belum terlalu menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, sepanjang September 2014- September 2017, persentase penurunan penduduk miskin hanya sebesar 0,84%, yakni dari 10,96% menjadi 10,12% dari total jumlah penduduk.  Sementara jumlah absolut penduduk miskin hanya berkurang 1,15 juta orang atau rata-rata 383.330 orang per tahun. Celakanya, meski tingkat kemiskinan telah menyentuh level terendah sepanjang sejarah, kondisi ekon

Dimuat di Koran Tempo, 27 Desember 2017 ASEAN, Cina, dan Program Pembangunan PBB (UNDP) belum lama ini merilis laporan Financing the Sustainable Development Goals in ASEAN: Strengthening Integrated National Financing Frameworks to Deliver 2030 Agenda. Laporan ini menyebutkan bahwa secara umum negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) berhasil mencapai sebagian besar target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) selama 2005-2015. Namun masih ada sejumlah catatan yang mesti dibereskan. Sebagian catatan tersebut berkaitan erat dengan peran Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar di ASEAN. Lebih dari sepertiga dari 600 juta orang yang bermukim di negara-negara ASEAN merupakan penduduk Indonesia. Dalam soal kemiskinan, diperkirakan 132 juta orang di kawasan ASEAN berhasil dientaskan dari kemiskinan ekstrem. Angka ini mencapai 12 persen dari total jumlah penduduk dunia yang berhasil keluar dari kemiskinan selama era MDG. Indonesia dan Vietnam merupakan penyumbang utama penu