Langsung ke konten utama

Swasembada Daging Makin Berat


Awal bulan ini (2 September), Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka sementara hasil Sensus Pertanian yang dilaksanakan sepanjang Mei 2013 (ST2013). Hasil sensus, yang menghabiskan total anggaran sekitar 1,59 triliun ini, mencatat populasi rumah tangga usaha pertanian di Indonesia mencapai 26,13 juta rumah tangga atau mengalami penurunan sebanyak 5,04 juta rumah tangga (1,75 persen) bila dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian pada 2003.

Penting untuk dipahami, definisi rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga dengan minimal salah satu anggotanya berusaha di sektor pertanian yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Mudah diduga, fraksi terbesar (sekitar 70-75 persen) dari 26,13 juta rumah tangga usaha pertanian yang tercatat pada ST2013 berusaha di subsektor tanaman pangan, atau mengusahakan tanaman padi dan palawija. Di subsektor ini, motif usaha yang dijalankan tak harus sepenuhnya untuk keuntungan finansial, tapi boleh jadi hanya ditujukan untuk pemenuhan  pengan keluarga (subsisten).

Swasembada daging
Hasil ST2013 juga mencatat, populasi sapi dan kerbau pada 1 Mei 2013 mencapai  14,2 juta ekor atau mengalami penurunan yang cukup tajam bila dibandingkan dengan hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (sensus ternak) yang dilaksanakan BPS pada Juni 2011.

Diketahui, populasi sapi dan kerbau hasil sensus ternak mencapai 16,7 juta ekor. Itu artinya, penurunan populasi pada tahun ini mencapai 2,5 juta ekor atau sekitar 15 persen bila dibandingkan dengan kondisi pada 2011. Mudah diduga, penyumbang terbesar penurunan ini adalah menyusutnya populasi sapi potong. Konsekuensinya, swasembada daging pada 2014 nampaknya bakal sulit direngkuh.

Ditengarai, penyebab utama penurunan populasi sapi potong adalah maraknya pemotongan sapi dalam beberapa tahun terakhirsebagai dampak naiknya harga di pasaran—tanpa diimbangai dengan upaya pemerintah meningkatkan populasi sapi potong di dalam negeri secara berkelanjutan.

Celakanya, ditengarai pula, tak sedikit dari sapi yang dijagal itu adalah sapi betina produktif yang keberadaannya justru amat penting untuk menggenjot populasi. Hal ini mestinya dapat dicegah melalui monitoring yang ketat dengan memanfaatkan data hasil sensus ternak. Diketahui, sekitar 68 persen dari populasi sapi potong adalah sapi betina. Data mengenai seberannya pun telah tersedia secara terperinci, bahkan lengkap dengan nama peternak dan alamatnya (by name, by address).

Untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif secara masif, Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur mengenai larangan pemotongan sapi betina produktif serta sanksi hukumnya mestinya juga ditegakkan, jangan hanya garang di atas kertas.

Terlepas dari kian beratnya tantangan pemerintah dalam mewujudkan swasembada daging, data populasi ternak hasil ST2013 merupakan pijakan penting bagi perumusan dan evaluasi kebijakan pemerintah ke depan, bukan hanya menyangkut upaya pengamanan pencapaian target swasembada daging, tapi juga penetapan kuota impor.

Basis data terbaru yang memuat nama seluruh peternak di Indonesia by name, by address telah tersedia. Pemerintah tinggal memutakhirkannya secara berkala. Ini dapat dilakukan, misalnya, di awal tahun. Dengan demikian, monitoring terhadap perubahan populasi dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk mengawal pencapaian target swasembada. Begitupula dengan stok atau ketersediaan daging sapi di dalam negeri dapat diperkirakan secara akurat sebagai dasar penentuan kuota impor.

Kian ditinggalkan
Meskipun struktur ekonomi nasional kian mengarah pada dominasi sektor industri dan jasa, hasil ST2013 mengkonfirmasi, sektor pertanian harus tetap mendapat atensi khusus dalam agenda pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di masa mendatang.

Gambaran yang dipotret melalui ST2013 menunjukkan, peran penting sektor pertanian tak hanya menyangkut posisinya sebagai penyedia atau benteng ketahanan pangan, tapi juga menyangkut fakta bahwa ternyata masih banyak penduduk negeri ini yang kehidupannya secara struktural bergantung dari sektor pertanian.

Bayangkan, bila diasumsikan setiap rumah tangga terdiri dari empat orang, itu artinya ada sekitar 105 juta penduduk negeri ini yang sumber penghidupannya dari sektor pertanian. Itupun dengan catatan, angka 26,13 juta rumah tangga pertanian hasil ST2013 sebetulnya belum sepenuhnya mencakup rumah tangga pekerja bebas di sektor pertanian (buruh).

Sebagaimana diketahui, pembangunan pertanian selama ini lebih dititikberatkan pada peningkatan produksi pangan. Dana triliunan rupiah telah digelontorkan pemerintah melalui berbagai program untuk menggenjot produksi. Namun, kondisi kesejahteraan penduduk di sektor pertanian tak banyak berubah. Sektor ini tetap menjadi lumbung kemiskinan.

Nampaknya, salah satu sebabnya adalah orientasi pembangunan pertanian yang mengesampingkan fakta bahwa sektor pertanian bukan hanya penghasil pangan, tapi juga sektor yang secara struktural menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk. Bahwa fraksi terbesar penduduk miskin negeri ini sebetulnya “mengais nasi” di sektor pertanian. Mereka adalah para petani gurem dengan penguasaan lahan yang sempit dan buruh tani. Berbagai program dan insentif pemerintah (pupuk bersubsidi, bantuan benih, dan kredit modal kerja) acap kali tak menyentuh mereka.

Pembangunan pertanian seolah abai terhadap fakta bahwa sekitar 60 persen rumah tangga tani pengguna lahan sebetulnya merupakan petani gurem, dan distribusi pemilikan lahan di sektor pertanian dari hari ke hari, kian timpang. Bayangkan, dari sekitar 45 persen lahan yang ada hanya dimiliki oleh 11 persen rumah tangga. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) dan UU Land Reform 1961 yang mengatur batas atas dan batas bawah kepemilikan lahan juga tak kunjung dilaksanakan sebagaimana mestinya. Cukuplah ini menjadi bukti atas sikap abai tersebut.

Tak heran bila profesi petani tak lagi menarik dan kian terpinggirkan. Untuk apa bertani bila tak bisa menopang hidup dan begitu sulit merengkuh kesejahteraan. Untuk apa bertani bila harga pupuk dan benih tak lagi terjangkau, jaringan irigasi rusak, lahan kian sempit, dan harga jual komoditas pertanian justru membunuh hasrat untuk bertani.

Penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian sekitar 5 juta rumah tangga dalam satu dasawarsa terakhir boleh jadi merupakan peringatan serius: mutasi para pekerja di sektor pertanian terus terjadi. Dan tentu saja ini amat merisaukan. Bisa dibayangkan, apa jadinya bila sektor yang merupakan penghasil pangan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 250 juta penduduk negeri ini kian ditinggalkan oleh para pekerjanya? (*)


Penulis adalah Instruktur Nasional Sensus Pertanian 2013 dan bekerja di BPS. Tulisan ini pendapat pribadi.

Postingan populer dari blog ini

Kinerja Menteri Susi dalam Angka

Dimuat di Koran Tempo, 25 mei 2015

Belakangan ini, isu perombakan kabinet (reshuffle) bertiup semakin kencang. Kinerja sejumlah menteri Kabinet Kerja dinilai tidak memuaskan. Meski lumrah, reshuffle galibnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, apalagi semangat bagi-bagi kekuasaan. Dalam masalah ini, evaluasi secara obyektif terhadap kinerja menteri harus dikedepankan.

Berembus kabar bahwa salah satu menteri yang bakal diganti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Jika isu tersebut menjadi kenyataan, tentu amat disayangkan. Pasalnya, secara obyektif, Menteri Susi merupakan salah satu menteri dengan kinerja terbaik.

Data statistik merupakan instrumen paling ampuh untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara obyektif. Secara statistik, kinerja apik Menteri Susi sedikitnya dapat ditunjukkan melalui tiga hal: pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor perikanan, peningkatan ekspor komoditas perikanan, dan penurunan harga ikan segar.

Data Badan Pusat Stat…

Menghargai Pangan Kita

Dimuat di Koran Tempo, 4 Januari 2015 Indonesia, dengan jumlah penduduk ditaksir mencapai 252 juta orang dan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Memang kondisi kita belum separah negara-negara di Benua Afrika. Ketersediaan pangan kita boleh dibilang masih aman. Tapi, kian bergantungnya negeri ini pada produk pangan impor (mentah dan olahan) merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan kita. Nyatanya, neraca perdagangan komoditas pangan kita terus mengalami defisit dengan tren yang kian memprihatinkan. Pada 2010, defisit telah mencapai angka US$ 23 miliar. Artinya, selama ini kita lebih banyak mengimpor komoditas pangan dari luar negeri ketimbang mengekspornya. Kita kian bergantung pada produk pangan impor. Ketergantungan ini tentu persoalan serius, karena tidak selamanya komoditas pangan tersedia secara mencukupi di pasar global. Sewaktu-sewaktu pasokan bisa saja terganggu dan hari i…

Kebahagiaan dan Korupsi

Dimuat di Koran Tempo, 9 Mei 2015 World Happiness Report 2015yang diluncurkan di New York pada 23 April lalu menyebutkan bahwa peringkat kebahagiaan Indonesia berada pada posisi ke-74 dari 158 negara dengan skor sebesar 5,399 (Koran Tempo, 30 April). Dibandingkan dengan laporan yang sama pada 2013, posisi Indonesia naik dua peringkat. PadaWorld Happiness Report 2013Indonesia berada di urutan ke-76 dari 156 negara dengan skor sebesar 5,348. World Happiness Report2015 merupakan laporan tahunan ketiga yang mengukur kebahagiaan negara-negara di dunia. Variabel penilaian yang digunakan untuk pengukuran kebahagiaan meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, harapan hidup sehat, kebebasan dalam membuat pilihan, kebebasan dari korupsi, dan dukungan sosial. Di antara variabel-varibel tersebut, kontribusi dominan terhadap skor kebahagiaan Indonesia disumbang oleh PDB per kapita dan dukungan sosial. Soal kontribusi dominan PDB per kapita, hal ini tidak terlepas dari kinerja perekonomian Indon…