Langsung ke konten utama

Sektor Pertanian dan Janji Politik

Di masa kampanye ini, nyaris semua partai politik (parpol) kembali mengumbar janji untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Hal ini setidaknya didasari oleh dua alasan utama. Pertama, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dan menentukan, baik dalam soal pangan maupun ekonomi. Komitmen untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani merupakan bukti bahwa parpol punya keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Kedua, potensi dukungan politik yang bisa diraup dari mereka yang secara struktural menggantungkan hidup pada sektor pertanian sangat besar. Hasil Sensus Pertanian 2013 mencatat, jumlah rumah tangga yang menggantungkan hidup pada kegiatan usaha tani (rumah tangga tani) mencapai 26,13 juta rumah tangga.
Bisa dibayangkan, bila pada setiap rumah tangga tani terdapat 3 orang yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, ada sekitar 79 juta potensi suara yang bisa didulang oleh parpol. Angka ini sekitar 40 persen dari 186 juta potensi suara yang diperebutkan di dalam pileg maupun pilpres.

Soal peran penting sektor pertanian bagi perekonomian tak bisa disangkal lagi. Terlalu banyak indikator statistik yang bisa disajikan untuk menguatkan proposisi ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah angkatan kerja nasional pada tahun 2013 mencapai 118,2 juta orang. Dari jumlah ini, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sepanjang tahun 2013 berfluktuasi pada kisaran 40 juta orang.

Peran penting sektor pertanian juga ditunjukkan oleh kontribusinya yang masih cukup besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2013, kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional mencapai 14,43 persen, menempati posisi kedua setelah industri manufaktur.

Sayangnya, dewasa ini, beban sektor pertanian kian berat. Sektor ini tak hanya menanggung surplus tenaga kerja, tapi juga kemiskinan. Secara faktual, kemiskinan masih berpusat di sektor pertanian. Dari total penduduk miskin 28,55 juta orang pada September 2013, mayoritas ada di desa dan itu ada di sektor pertanian.

Karena itu, jika pemerintah ingin meningkatkan bobot pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, sektor pertanian adalah kuncinya. Pendapatan dan daya beli pekerja di sektor pertanian harus ditingkatkan.
Bisa dibayangkan, bila pendapatan pekerja di sektor pertanian naik rata-rata Rp500.000 per orang, akan ada tambahan perputaran uang di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, sebesar Rp20 triliun per bulan atau 240 triliun per tahun. Tambahan perputaran uang sebanyak ini tentu akan menggerakkan perekonomian nasional karena sektor pertanian memiliki keterkaitan (linkages) yang kuat dengan sektor lainnya.

Celakanya, selama ini janji politik untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani yang diumbar saat kampanye hanya sekedar janji untuk meraih dukungan dan simpati politik. Realisasinya jauh panggang dari api. Petani acapkali hanya menjadi komoditas politik. Setelah kursi kekuasaan berhasil direngkuh, nasibnya dilupakan.

Tak sulit untuk memberi konfirmasi mengenai hal ini. Apa yang terjadi sepanjang satu dasawarsa terakhir sudah cukup memberi bukti. Kita tahu, rezim berkuasa saat ini telah mengumbar seabrek janji untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun apa hasilnya? Bukankah petani tetap miskin, dan kinerja sektor pertanian jauh dari mengesankan?

Janji swasembada sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, daging, dan gula tak terbukti. Impor pangan pun terus melambung. Statistik menunjukkan, impor tujuh komoditas pangan utama (gula, kedelai, jagung, beras, bawang merah, daging sapi, dan cabai) mengalami peningkatan rata-rata 58 persen dalam 10 tahun terakhir.

Tak ada yang salah bila parpol mengumbar janji untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi yang perlu dicamkan, rakyat butuh bukti, bukan pepesan kosong! (*)

Postingan populer dari blog ini

Kebahagiaan dan Korupsi

Dimuat di Koran Tempo, 9 Mei 2015 World Happiness Report 2015yang diluncurkan di New York pada 23 April lalu menyebutkan bahwa peringkat kebahagiaan Indonesia berada pada posisi ke-74 dari 158 negara dengan skor sebesar 5,399 (Koran Tempo, 30 April). Dibandingkan dengan laporan yang sama pada 2013, posisi Indonesia naik dua peringkat. PadaWorld Happiness Report 2013Indonesia berada di urutan ke-76 dari 156 negara dengan skor sebesar 5,348. World Happiness Report2015 merupakan laporan tahunan ketiga yang mengukur kebahagiaan negara-negara di dunia. Variabel penilaian yang digunakan untuk pengukuran kebahagiaan meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, harapan hidup sehat, kebebasan dalam membuat pilihan, kebebasan dari korupsi, dan dukungan sosial. Di antara variabel-varibel tersebut, kontribusi dominan terhadap skor kebahagiaan Indonesia disumbang oleh PDB per kapita dan dukungan sosial. Soal kontribusi dominan PDB per kapita, hal ini tidak terlepas dari kinerja perekonomian Indon…

Menggenjot Pendapatan Petani

Dimuat di Koran Kompas, 08 Agustus 2014  BEBAN sektor pertanian kian berat. Sektor ini tidak hanya menanggung surplus tenaga kerja, tetapi juga kemiskinan. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah angkatan kerja nasional pada Februari 2014 mencapai 125,3 juta orang. Dari jumlah ini, 40,8 juta orang terserap di sektor pertanian. Meski harus menanggung surplus tenaga kerja, sektor pertanian terperangkap dalam jebakan pertumbuhan rendah selama dasawarsa terakhir.
Sejak 2004, sektor ini tak pernah tumbuh di atas 4 persen kecuali pada 2008 tumbuh 4,8 persen. Alhasil, tingkat kesejahteraan sebagian besar petani tak kunjung meningkat signifikan. Hal ini tecermin, antara lain, dari tren pergerakan indeks nilai tukar petani—indikator yang selama ini dianggap merefleksikan kesejahteraan petani—yang cenderung melandai dalam beberapa tahun terakhir. Potret buram kesejahteraan petani juga tersaji pada hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (SPP 2013) yang dirilis Badan Pusat Statis…

Menghargai Pangan Kita

Dimuat di Koran Tempo, 4 Januari 2015 Indonesia, dengan jumlah penduduk ditaksir mencapai 252 juta orang dan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Memang kondisi kita belum separah negara-negara di Benua Afrika. Ketersediaan pangan kita boleh dibilang masih aman. Tapi, kian bergantungnya negeri ini pada produk pangan impor (mentah dan olahan) merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan kita. Nyatanya, neraca perdagangan komoditas pangan kita terus mengalami defisit dengan tren yang kian memprihatinkan. Pada 2010, defisit telah mencapai angka US$ 23 miliar. Artinya, selama ini kita lebih banyak mengimpor komoditas pangan dari luar negeri ketimbang mengekspornya. Kita kian bergantung pada produk pangan impor. Ketergantungan ini tentu persoalan serius, karena tidak selamanya komoditas pangan tersedia secara mencukupi di pasar global. Sewaktu-sewaktu pasokan bisa saja terganggu dan hari i…