Langsung ke konten utama

Sektor Pertanian dan Janji Politik

Dimuat di Koran Tempo, 24 Maret 2014
Di masa kampanye ini, nyaris semua partai politik (parpol) kembali mengumbar janji untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Hal ini setidaknya didasari oleh dua alasan utama. Pertama, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dan menentukan, baik dalam soal pangan maupun ekonomi. Komitmen untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani merupakan bukti bahwa parpol punya keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Kedua, potensi dukungan politik yang bisa diraup dari mereka yang secara struktural menggantungkan hidup pada sektor pertanian sangat besar. Hasil Sensus Pertanian 2013 mencatat, jumlah rumah tangga yang menggantungkan hidup pada kegiatan usaha tani (rumah tangga tani) mencapai 26,13 juta rumah tangga.
Bisa dibayangkan, bila pada setiap rumah tangga tani terdapat 3 orang yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, ada sekitar 79 juta potensi suara yang bisa didulang oleh parpol. Angka ini sekitar 40 persen dari 186 juta potensi suara yang diperebutkan di dalam pileg maupun pilpres.

Soal peran penting sektor pertanian bagi perekonomian tak bisa disangkal lagi. Terlalu banyak indikator statistik yang bisa disajikan untuk menguatkan proposisi ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah angkatan kerja nasional pada tahun 2013 mencapai 118,2 juta orang. Dari jumlah ini, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sepanjang tahun 2013 berfluktuasi pada kisaran 40 juta orang.

Peran penting sektor pertanian juga ditunjukkan oleh kontribusinya yang masih cukup besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2013, kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional mencapai 14,43 persen, menempati posisi kedua setelah industri manufaktur.

Sayangnya, dewasa ini, beban sektor pertanian kian berat. Sektor ini tak hanya menanggung surplus tenaga kerja, tapi juga kemiskinan. Secara faktual, kemiskinan masih berpusat di sektor pertanian. Dari total penduduk miskin 28,55 juta orang pada September 2013, mayoritas ada di desa dan itu ada di sektor pertanian.

Karena itu, jika pemerintah ingin meningkatkan bobot pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, sektor pertanian adalah kuncinya. Pendapatan dan daya beli pekerja di sektor pertanian harus ditingkatkan.
Bisa dibayangkan, bila pendapatan pekerja di sektor pertanian naik rata-rata Rp500.000 per orang, akan ada tambahan perputaran uang di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, sebesar Rp20 triliun per bulan atau 240 triliun per tahun. Tambahan perputaran uang sebanyak ini tentu akan menggerakkan perekonomian nasional karena sektor pertanian memiliki keterkaitan (linkages) yang kuat dengan sektor lainnya.

Celakanya, selama ini janji politik untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani yang diumbar saat kampanye hanya sekedar janji untuk meraih dukungan dan simpati politik. Realisasinya jauh panggang dari api. Petani acapkali hanya menjadi komoditas politik. Setelah kursi kekuasaan berhasil direngkuh, nasibnya dilupakan.

Tak sulit untuk memberi konfirmasi mengenai hal ini. Apa yang terjadi sepanjang satu dasawarsa terakhir sudah cukup memberi bukti. Kita tahu, rezim berkuasa saat ini telah mengumbar seabrek janji untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun apa hasilnya? Bukankah petani tetap miskin, dan kinerja sektor pertanian jauh dari mengesankan?

Janji swasembada sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, daging, dan gula tak terbukti. Impor pangan pun terus melambung. Statistik menunjukkan, impor tujuh komoditas pangan utama (gula, kedelai, jagung, beras, bawang merah, daging sapi, dan cabai) mengalami peningkatan rata-rata 58 persen dalam 10 tahun terakhir.

Tak ada yang salah bila parpol mengumbar janji untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi yang perlu dicamkan, rakyat butuh bukti, bukan pepesan kosong! (*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tingkat Kemakmuran Indonesia Lompat 21 Peringkat

Koran Tempo, 5 Maret 2016 Kemakmuran ternyata bukan melulu soal seberapa banyak materi atau kekayaan yang dikumpulkan suatu negara. Kekayaan memang merupakan salah satu faktor penentu utama kemakmuran, tapi bukan segalanya. Dimensi kemakmuran lebih luas dari sekadar akumulasi kekayaan materi. Ia juga mencakup dimensi non-materi, seperti kegembiraan hidup dan prospek untuk membangun hidup yang lebih baik di masa mendatang. Legatum Institute, sebuah lembaga think-tank yang berkedudukan di London, mencoba membangun sebuah indikator yang diupayakan mampu mengukur sebaik mungkin kemakmuran suatu negara secara multi-dimensi. Indikator tersebut tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tapi juga sejumlah dimensi kualitatif yang merepresentasikan kesejahteraan (well-being). Indikator yang dikembangkan tersebut dikenal sebagai Legatum Prosperity Index yang diluncurkan setiap tahun sejak 2009. Indeks tersebut merupakan indeks komposit yang mencakup 89 variabel, dari variabel klasik se...
4 komentar
Baca selengkapnya

Subsidi untuk Keluarga Miskin

Dimuat di Koran Tempo, 21 Juli 2014 Profil kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada awal bulan ini (1 Juli) menyebutkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang (11,25 persen), atau hanya berkurang 0,32 juta orang dibanding kondisi pada September 2013. Profil kemiskinan ini memberi konfirmasi mengenai dua hal. Pertama, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak pada akhir Juni tahun lalu terhadap kehidupan masyarakat kecil cukup dalam. Ternyata, tidak sedikit dari mereka yang terjerembap ke jurang kemiskinan selepas kenaikan harga BBM dan hingga kini tetap miskin. Kedua, laju penurunan jumlah penduduk miskin terus melambat, bahkan boleh dibilang telah menyentuh titik jenuh. Hal ini menunjukkan kondisi kemiskinan yang terjadi sudah kronis (chronic poverty) serta cenderung persisten dan sulit diatasi. Mereka yang tengah bergelut dalam kemiskinan saat ini adalah penduduk dengan tingkat kapabilitas (pendidikan dan kesehatan) yang sangat rendah, tin...
34 komentar
Baca selengkapnya

Kesejahteraan Nelayan

Dimuat di Koran Tempo, 19 November 2014 Indonesia memiliki catatan sejarah gemilang sebagai negara maritim di masa lampau. Sayang, kebijakan pembangunan selama ini bias ke darat. Walhasil, laut yang menurut Bung Karno sejatinya merupakan sumber kekuatan dan kemakmuran bagi negeri ini malah terabaikan. Kabar baiknya, pemerintah Jokowi-JK punya agenda besar untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Hal itu termanivestasi melalui visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Timur di Myanmar, Kamis pekan lalu, Jokowi menyatakan salah satu pilar utama yang diagendakan-dalam pembangunan lima tahun mendatang-untuk mengaktualisasi visi besar tersebut adalah Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Hal itu bakal diwujudkan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama ( Tempo.co, 13 November ). Bila terlak...
Posting Komentar
Baca selengkapnya