Langsung ke konten utama

Blusukan Jokowi dan Kemandirian Pangan


Dimuat di Koran Tempo, 03 Mei 2014

Kalau kita perhatikan iklan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di layar kaca menjelang pemilihan legislatif beberapa waktu lalu, pesannya sangat jelas: negeri ini harus berdaulat dalam soal pangan. Artinya, kita harus mandiri dengan mengandalkan pangan yang dihasilkan petani kita sendiri.

Komitmen PDIP itu tampaknya bukan hanya sebatas iklan politik. Saat blusukan ke Bogor beberapa waktu lalu (27 April), calon presiden yang diusung PDIP, Joko Widodo (Jokowi), mengobral janji bakal membebaskan negeri ini secara gradual dari impor pangan dalam empat atau lima tahun mendatang, bila terpilih sebagai presiden (Tempo.co, 28 April 2014).

Untuk mewujudkannya, Jokowi menyampaikan sejumlah solusi teknis, seperti meningkatkan produktivitas melalui penggunaan pupuk dan varietas unggul, perbaikan jaringan irigasi, pengendalian laju konversi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian, dan revitalisasi mesin-mesin yang ada di pabrik gula. Inti dari semua ini adalah menggenjot kapasitas produksi.

Boleh dibilang, semua yang disampaikan Jokowi ini cenderung normatif dan klise. Pasalnya, rezim berkuasa saat ini juga berjanji bakal melakukan hal yang kurang-lebih sama ketika berbicara soal kemandirian dan kedaulatan pangan, dulu, sebelum berkuasa. Tapi hasilnya hanya isapan jempol.

Tren perkembangan impor pangan negeri ini memang semakin merisaukan. Hal itu tecermin, antara lain, dari defisit perdagangan pangan yang kian menganga. Pada 2011, defisit sudah menembus US$ 6,439 miliar. Artinya, negeri ini lebih banyak mengimpor pangan ketimbang mengekspor. 

Impor pangan yang kian melambung memberi konfirmasi bahwa selama ini pemerintah tidak mampu meningkatkan produksi pangan nasional secara berarti. Padahal, pada saat yang sama, permintaan terhadap pangan terus meningkat dengan laju rata-rata 5 persen per tahun. Hal itu merupakan konsekuensi dari peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan kelas menengah.

Sebetulnya, persoalan impor pangan bukan hanya melulu soal bagaimana meningkatkan kapasitas produksi, tapi juga soal komitmen dan keseriusan. Pasalnya, mewujudkan kemandirian pangan bukanlah pekerjaan mudah, melainkan butuh kerja keras. Sebaliknya, impor pangan lebih menggoda, dan tentu saja menggiurkan. 

Impor adalah solusi paling mudah dan murah untuk menstabilkan harga pangan. Meski, jalan pintas ini sejatinya bakal mematikan petani dan merusak sektor pertanian kita. Impor pangan juga sangat kental dengan perburuan rente ekonomi. Secara faktual, impor menjanjikan margin yang sangat besar karena selisih harga yang cukup jomplang. Kedelai, misalnya, diimpor dengan harga Rp 5.600 per kilogram. Tapi ketika dijual di dalam negeri, harganya bisa mencapai Rp 9.000 per kilogram. 

Celakanya, perburuan rente ini acap kali bukan hanya melibatkan pengusaha (importir), tapi juga partai politik, bahkan pejabat pemerintah, seperti yang terjadi pada kasus impor sapi beberapa waktu lalu. Karena itu, untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, ketegasan, keseriusan, dan kesungguhan pemerintah mutlak diperlukan. Hal itu harus ditunjukkan, melalui political will yang kuat, oleh Jokowi atau siapa pun yang bakal memimpin negeri ini dalam lima tahun mendatang. 

Postingan populer dari blog ini

Kinerja Menteri Susi dalam Angka

Dimuat di Koran Tempo, 25 mei 2015

Belakangan ini, isu perombakan kabinet (reshuffle) bertiup semakin kencang. Kinerja sejumlah menteri Kabinet Kerja dinilai tidak memuaskan. Meski lumrah, reshuffle galibnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, apalagi semangat bagi-bagi kekuasaan. Dalam masalah ini, evaluasi secara obyektif terhadap kinerja menteri harus dikedepankan.

Berembus kabar bahwa salah satu menteri yang bakal diganti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Jika isu tersebut menjadi kenyataan, tentu amat disayangkan. Pasalnya, secara obyektif, Menteri Susi merupakan salah satu menteri dengan kinerja terbaik.

Data statistik merupakan instrumen paling ampuh untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara obyektif. Secara statistik, kinerja apik Menteri Susi sedikitnya dapat ditunjukkan melalui tiga hal: pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor perikanan, peningkatan ekspor komoditas perikanan, dan penurunan harga ikan segar.

Data Badan Pusat Stat…

Menghargai Pangan Kita

Dimuat di Koran Tempo, 4 Januari 2015 Indonesia, dengan jumlah penduduk ditaksir mencapai 252 juta orang dan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Memang kondisi kita belum separah negara-negara di Benua Afrika. Ketersediaan pangan kita boleh dibilang masih aman. Tapi, kian bergantungnya negeri ini pada produk pangan impor (mentah dan olahan) merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan kita. Nyatanya, neraca perdagangan komoditas pangan kita terus mengalami defisit dengan tren yang kian memprihatinkan. Pada 2010, defisit telah mencapai angka US$ 23 miliar. Artinya, selama ini kita lebih banyak mengimpor komoditas pangan dari luar negeri ketimbang mengekspornya. Kita kian bergantung pada produk pangan impor. Ketergantungan ini tentu persoalan serius, karena tidak selamanya komoditas pangan tersedia secara mencukupi di pasar global. Sewaktu-sewaktu pasokan bisa saja terganggu dan hari i…

Kebahagiaan dan Korupsi

Dimuat di Koran Tempo, 9 Mei 2015 World Happiness Report 2015yang diluncurkan di New York pada 23 April lalu menyebutkan bahwa peringkat kebahagiaan Indonesia berada pada posisi ke-74 dari 158 negara dengan skor sebesar 5,399 (Koran Tempo, 30 April). Dibandingkan dengan laporan yang sama pada 2013, posisi Indonesia naik dua peringkat. PadaWorld Happiness Report 2013Indonesia berada di urutan ke-76 dari 156 negara dengan skor sebesar 5,348. World Happiness Report2015 merupakan laporan tahunan ketiga yang mengukur kebahagiaan negara-negara di dunia. Variabel penilaian yang digunakan untuk pengukuran kebahagiaan meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, harapan hidup sehat, kebebasan dalam membuat pilihan, kebebasan dari korupsi, dan dukungan sosial. Di antara variabel-varibel tersebut, kontribusi dominan terhadap skor kebahagiaan Indonesia disumbang oleh PDB per kapita dan dukungan sosial. Soal kontribusi dominan PDB per kapita, hal ini tidak terlepas dari kinerja perekonomian Indon…