Langsung ke konten utama

Blusukan Jokowi dan Kemandirian Pangan


Dimuat di Koran Tempo, 03 Mei 2014

 Kalau kita perhatikan iklan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di layar kaca menjelang pemilihan legislatif beberapa waktu lalu, pesannya sangat jelas: negeri ini harus berdaulat dalam soal pangan. Artinya, kita harus mandiri dengan mengandalkan pangan yang dihasilkan petani kita sendiri.

Komitmen PDIP itu tampaknya bukan hanya sebatas iklan politik. Saat blusukan ke Bogor beberapa waktu lalu (27 April), calon presiden yang diusung PDIP, Joko Widodo (Jokowi), mengobral janji bakal membebaskan negeri ini secara gradual dari impor pangan dalam empat atau lima tahun mendatang, bila terpilih sebagai presiden (Tempo.co, 28 April 2014).

Untuk mewujudkannya, Jokowi menyampaikan sejumlah solusi teknis, seperti meningkatkan produktivitas melalui penggunaan pupuk dan varietas unggul, perbaikan jaringan irigasi, pengendalian laju konversi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian, dan revitalisasi mesin-mesin yang ada di pabrik gula. Inti dari semua ini adalah menggenjot kapasitas produksi.

Boleh dibilang, semua yang disampaikan Jokowi ini cenderung normatif dan klise. Pasalnya, rezim berkuasa saat ini juga berjanji bakal melakukan hal yang kurang-lebih sama ketika berbicara soal kemandirian dan kedaulatan pangan, dulu, sebelum berkuasa. Tapi hasilnya hanya isapan jempol.

Tren perkembangan impor pangan negeri ini memang semakin merisaukan. Hal itu tecermin, antara lain, dari defisit perdagangan pangan yang kian menganga. Pada 2011, defisit sudah menembus US$ 6,439 miliar. Artinya, negeri ini lebih banyak mengimpor pangan ketimbang mengekspor. 

Impor pangan yang kian melambung memberi konfirmasi bahwa selama ini pemerintah tidak mampu meningkatkan produksi pangan nasional secara berarti. Padahal, pada saat yang sama, permintaan terhadap pangan terus meningkat dengan laju rata-rata 5 persen per tahun. Hal itu merupakan konsekuensi dari peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan kelas menengah.

Sebetulnya, persoalan impor pangan bukan hanya melulu soal bagaimana meningkatkan kapasitas produksi, tapi juga soal komitmen dan keseriusan. Pasalnya, mewujudkan kemandirian pangan bukanlah pekerjaan mudah, melainkan butuh kerja keras. Sebaliknya, impor pangan lebih menggoda, dan tentu saja menggiurkan. 

Impor adalah solusi paling mudah dan murah untuk menstabilkan harga pangan. Meski, jalan pintas ini sejatinya bakal mematikan petani dan merusak sektor pertanian kita. Impor pangan juga sangat kental dengan perburuan rente ekonomi. Secara faktual, impor menjanjikan margin yang sangat besar karena selisih harga yang cukup jomplang. Kedelai, misalnya, diimpor dengan harga Rp 5.600 per kilogram. Tapi ketika dijual di dalam negeri, harganya bisa mencapai Rp 9.000 per kilogram. 

Celakanya, perburuan rente ini acap kali bukan hanya melibatkan pengusaha (importir), tapi juga partai politik, bahkan pejabat pemerintah, seperti yang terjadi pada kasus impor sapi beberapa waktu lalu. Karena itu, untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, ketegasan, keseriusan, dan kesungguhan pemerintah mutlak diperlukan. Hal itu harus ditunjukkan, melalui political will yang kuat, oleh Jokowi atau siapa pun yang bakal memimpin negeri ini dalam lima tahun mendatang. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tingkat Kemakmuran Indonesia Lompat 21 Peringkat

Koran Tempo, 5 Maret 2016 Kemakmuran ternyata bukan melulu soal seberapa banyak materi atau kekayaan yang dikumpulkan suatu negara. Kekayaan memang merupakan salah satu faktor penentu utama kemakmuran, tapi bukan segalanya. Dimensi kemakmuran lebih luas dari sekadar akumulasi kekayaan materi. Ia juga mencakup dimensi non-materi, seperti kegembiraan hidup dan prospek untuk membangun hidup yang lebih baik di masa mendatang. Legatum Institute, sebuah lembaga think-tank yang berkedudukan di London, mencoba membangun sebuah indikator yang diupayakan mampu mengukur sebaik mungkin kemakmuran suatu negara secara multi-dimensi. Indikator tersebut tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tapi juga sejumlah dimensi kualitatif yang merepresentasikan kesejahteraan (well-being). Indikator yang dikembangkan tersebut dikenal sebagai Legatum Prosperity Index yang diluncurkan setiap tahun sejak 2009. Indeks tersebut merupakan indeks komposit yang mencakup 89 variabel, dari variabel klasik se...
4 komentar
Baca selengkapnya

Some issues around maize production data

www.thejakartapost.com, 26 March 2019 In the second presidential debate covered topics on energy, food, infrastructure, natural resources and the environment on Feb. 17, president Joko “Jokowi” Widodo made a mistake in quoting data of maize importation. The president said the import quantity of this commodity had dropped substantially from 3.5 million tons in 2014 to merely 180,000 tons in last year. In contrast, the official data from Statistics Indonesia (BPS) pointed out a more towering figure. During 2018, the quantity reached at 730,918 tons instead. This minor mistake suddenly became a headline in newspapers. However, it seems that the public did not realize (or maybe did not know) that the real problem was not the import data quoted by the president, but the production data used as a based for the government to justify triumphant in boosting the country maize production, especially over the last four years. When it comes to the accuracy of production data, maize has the...
1 komentar
Baca selengkapnya

Ironi Sebatang Cokelat

Dimuat di Koran Tempo, 21 Agustus 2015 Kalau kita perhatikan statistik konsumsi cokelat dunia pada 2015, kita bakal menemukan fakta bahwa 10 negara konsumen cokelat terbesar sejagat adalah negara-negara maju: Amerika Serikat dan negeri di Eropa Barat. Untuk tiga pemakan cokelat terbesar sejagat, di urutan pertama ada Swiss dengan konsumsi per kapita penduduknya mencapai 9 kilogram per tahun. Di bawahnya ada Jerman dan Irlandia dengan konsumsi per kapita masing-masing 7,9 kilogram dan 7,4 kilogram per tahun (Koran Tempo, 14 Agustus). Menariknya, tak satu pun dari 10 negara konsumen cokelat terbesar dunia itu merupakan penghasil biji kakao, bahan utama pembuatan cokelat. Lalu, bagaimana dengan konsumsi cokelat di negara-negara penghasil utama kakao dunia? Untuk diketahui, lebih dari 90 persen kakao dunia dihasilkan oleh negara-negara berkembang atau dunia ketiga di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Saat ini, tiga negara penghasil utama biji kakao dunia adalah Pantai Gad...
Posting Komentar
Baca selengkapnya