Langsung ke konten utama

Kebahagiaan dan Korupsi


Dimuat di Koran Tempo, 9 Mei 2015
World Happiness Report 2015 yang diluncurkan di New York pada 23 April lalu menyebutkan bahwa peringkat kebahagiaan Indonesia berada pada posisi ke-74 dari 158 negara dengan skor sebesar 5,399 (Koran Tempo, 30 April). Dibandingkan dengan laporan yang sama pada 2013, posisi Indonesia naik dua peringkat. Pada World Happiness Report 2013 Indonesia berada di urutan ke-76 dari 156 negara dengan skor sebesar 5,348.
World Happiness Report  2015 merupakan laporan tahunan ketiga yang mengukur kebahagiaan negara-negara di dunia. Variabel penilaian yang digunakan untuk pengukuran kebahagiaan meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, harapan hidup sehat, kebebasan dalam membuat pilihan, kebebasan dari korupsi, dan dukungan sosial.
Di antara variabel-varibel tersebut, kontribusi dominan terhadap skor kebahagiaan Indonesia disumbang oleh PDB per kapita dan dukungan sosial. Soal kontribusi dominan PDB per kapita, hal ini tidak terlepas dari kinerja perekonomian Indonesia yang saat ini menempati posisi ke-9 terbesar di dunia dengan PDB dalam dolar paritas daya beli sebesar US$2.399 miliar.
Sementara kontribusi dominan variabel dukungan sosial memberi konfirmasi bahwa orang Indonesia umumnya merasa aman ketika dihadapkan pada kesulitan karena memiliki keluarga atau sahabat yang siap membantu kapanpun mereka membutuhkan pertolongan.
Yang menarik untuk dicermati adalah nihilnya kontribusi variabel kebebasan dari korupsi terhadap skor total kebahagiaan Indonesia. Hal tersebut memberi konfirmasi bahwa korupsi yang menyebar secara masif, baik di ingkungan pemerintahan maupun bisnis, telah mereduksi kebahagiaan penduduk Indonesia. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Komitmen terhadap pemberantasan korupsi harus dibuktikan.
World Happiness Report pada dasarnya merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap indikator-indikator ekonomi, utamanya PDB per kapita dan pertumbuhan ekonomi, dalam mengukur kesejahteraan. Pasalnya, indikator-indikator tersebut kerap bias dan tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.
Itulah sebab, pengukuran kebahagiaan dalam World Happiness Report  tidak hanya memperhitungkan variabel ekonomi, yang dalam hal ini diwakili oleh PDB per kapita, tapi juga variabel-variabel non-moneter yang juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat.
Swiss adalah contoh terbaik bagi Indonesia. Negara tersebut mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan non-ekonomi, sehingga dinobatkan sebagai negara terbahagia sejagat dengan skor kebahagian sebesar 7,587.
Pengalaman Indonesia adalah contoh terbaik untuk menunjukkan bahwa angka-angka PDB dan pertumbuhannya acap kali memiliki korelasi yang lemah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selama dekade terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh mengesankan dengan rata-rata pada kisaran 5-6 persen per tahun. Namun, pertumbuhan tersebut tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal itu tercermin dari nilai indeks gini yang telah menyentuh 0,41. Itu artinya, ketimpangan distribusi pendapatan sudah pada taraf yang mengkhawatirkan.

Celakanya, ketimpangan ekonomi yang kian melebar pada dasarnya adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dalam rupa konflik sosial yang dipicu oleh rasa ketidakadilan ekonomi dan kohesi sosial-politik yang semakin melemah. Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya menggenjot pertumbuhan ekonomi, tapi juga mewujudkan pemerataan. (*)

Postingan populer dari blog ini

Kinerja Menteri Susi dalam Angka

Dimuat di Koran Tempo, 25 mei 2015

Belakangan ini, isu perombakan kabinet (reshuffle) bertiup semakin kencang. Kinerja sejumlah menteri Kabinet Kerja dinilai tidak memuaskan. Meski lumrah, reshuffle galibnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, apalagi semangat bagi-bagi kekuasaan. Dalam masalah ini, evaluasi secara obyektif terhadap kinerja menteri harus dikedepankan.

Berembus kabar bahwa salah satu menteri yang bakal diganti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Jika isu tersebut menjadi kenyataan, tentu amat disayangkan. Pasalnya, secara obyektif, Menteri Susi merupakan salah satu menteri dengan kinerja terbaik.

Data statistik merupakan instrumen paling ampuh untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara obyektif. Secara statistik, kinerja apik Menteri Susi sedikitnya dapat ditunjukkan melalui tiga hal: pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor perikanan, peningkatan ekspor komoditas perikanan, dan penurunan harga ikan segar.

Data Badan Pusat Stat…

Menghargai Pangan Kita

Dimuat di Koran Tempo, 4 Januari 2015 Indonesia, dengan jumlah penduduk ditaksir mencapai 252 juta orang dan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Memang kondisi kita belum separah negara-negara di Benua Afrika. Ketersediaan pangan kita boleh dibilang masih aman. Tapi, kian bergantungnya negeri ini pada produk pangan impor (mentah dan olahan) merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan kita. Nyatanya, neraca perdagangan komoditas pangan kita terus mengalami defisit dengan tren yang kian memprihatinkan. Pada 2010, defisit telah mencapai angka US$ 23 miliar. Artinya, selama ini kita lebih banyak mengimpor komoditas pangan dari luar negeri ketimbang mengekspornya. Kita kian bergantung pada produk pangan impor. Ketergantungan ini tentu persoalan serius, karena tidak selamanya komoditas pangan tersedia secara mencukupi di pasar global. Sewaktu-sewaktu pasokan bisa saja terganggu dan hari i…