Dimuat di Harian Kompas, 5 Juli 2013
Nyaris semua statistik yang mengukur kemajuan pembangunan negeri ini telah mengonfirmasikan bahwa gemuruh pembangunan yang dilakukan pemerintah telah menuai hasil: perbaikan ekonomi yang terus terjadi.
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,9 persen pada tahun 2013. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita juga terus meningkat. Pada 2012, sebagai contoh, pendapatan per kapita telah mencapai 3.563 dollar AS (BPS, 2012).
Di tengah berbagai kemajuan pembangunan yang telah dicapai, kemiskinan (poverty), kerentanan (vulnerability), dan ketimpangan (inequality) masih menjadi tantangan berat yang harus dibereskan negeri ini. Kenyataan menunjukkan, kesenjangan ekonomi justru semakin lebar sehingga meski terjadi peningkatan pendapatan, peningkatan itu lebih banyak berputar pada kelas menengah ke atas.
Kelompok miskin
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi memang telah mendongkrak proporsi kelas menengah dan kaya, tetapi juga masih menyisakan kelompok miskin dan rentan. Pada Maret 2012, misalnya, jumlah penduduk miskin mencapai 29,13 juta orang, sementara penduduk rentan miskin (near poor) mencapai 26,39 juta orang (BPS, 2012).
Penurunan kemiskinan juga berjalan lambat, kurang dari 1 persen per tahun sejak 2009. Padahal, setiap tahun anggaran untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan terus ditingkatkan oleh pemerintah hingga mencapai 99,2 triliun di 2012 (Kemenkeu, 2012).
Penurunan kemiskinan yang lambat juga dibarengi dengan ketimpangan pendapatan yang kian melebar. Indeks Gini, yang merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, telah mencapai 0,41 di tahun 2012 (BPS, 2012). Artinya, ketimpangan pendataan telah memasuki skala medium.
Ditengarai, penyebab penurunan kemiskinan yang berjalan lambat dan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang abai terhadap fakta bahwa kemiskinan di Indonesia sejatinya berpusat pada sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas ditunjukkan oleh sensitivitasnya yang lemah terhadap penurunan kemiskinan karena lebih digerakkan oleh sektor jasa (non-tradable) ketimbang sektor riil (tradable). Sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup bagi 40 persen angkatan kerja, misalnya, terjebak dalam pertumbuhan rendah dalam beberapa tahun terakhir.
Sepanjang 2005-2011, sektor pertanian tercatat hampir tidak pernah tumbuh di atas 4 persen kecuali pada 2008: tumbuh sebesar 4,83 persen. Jadi, tidak mengherankan kalau ekonomi tumbuh mengesankan dan pendapatan per kapita terus meningkat, sementara pada saat yang sama penurunan kemiskinan berjalan lambat dan ketimpangan distribusi pendapatan juga terus melebar karena pendapatan penduduk golongan bawah tumbuh lebih lambat dibandingkan kelompok kelas menengah dan kaya.
Faktual, sebagian besar penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah (golongan bawah) menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial yang diselenggarakan BPS pada tahun 2011 (PPLS 2011) menunjukkan, 9,79 juta rumah tangga atau 60,97 persen dari total rumah tangga dengan status kesejahteraan 30 persen terendah menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian—yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Statistik ini menegaskan bahwa perbaikan kesejahteraan di sektor pertanian merupakan kunci keberhasilan pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia.
Sensus pertanian
Selama ini berbagai program penanggulangan kemiskinan pemerintah menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) hasil kegiatan PPLS. Data ini dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
BDT pada dasarnya adalah data kemiskinan mikro yang memuat informasi mengenai keadaan sosial-ekonomi 24,5 juta (40 persen) rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Karena merupakan data mikro, seluruh rumah tangga yang tercantum dalam BDT tertulis dengan jelas identitasnya sehingga sangat membantu untuk program-program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya target sasaran.
Karena sebagian besar rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, integrasi antara data hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013)—yang baru saja selesai diselenggarakan BPS pada Mei lalu—dengan BDT dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan, terutama program-program yang bersifat pemberdayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), patut dipertimbangkan oleh pemerintah. Hal ini mungkin dilakukan karena bakal ada kecocokon (compatibility) di antara kedua data tersebut. Keduanya merupakan data mikro yang memuat identitas rumah tangga.
Identitas rumah tangga pertanian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah hasil pencacahan ST2013 hampir dipastikan juga tercantum dalam BDT. Dengan demikian, pemerintah dapat memfokuskan terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada rumah tangga-rumah tangga tersebut sehingga efektivitas program dapat ditingkatkan.
Ada banyak informasi—yang dihasilkan melalui ST2103—yang dapat dimanfaatkan pemerintah jika perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan hendak difokuskan pada rumah tangga pertanian. Sebagai contoh, salah satu data pokok yang dihasilkan ST2013 adalah informasi mengenai rumah tangga petani gurem.
Terkait hal itu, pemerintah dapat memfokuskan program penanggulangan kemiskinan yang memungkinkan rumah tangga petani gurem—yang identitasnya terdapat dalam BDT—untuk memiliki sumber pendapatan lain, selain dari ekonomi usaha tani.
Contoh lain, dari ST2013 juga memuat informasi mengenai rumah tangga yang melakukan pengolahan hasil pertanian milik sendiri menjadi produk lain untuk dijual. Ini tentu informasi yang sangat berguna. Bayangkan, jika rumah tangga-rumah tangga tersebut mendapatkan bantuan kredit usaha untuk meningkatkan nilai tambah produk pertaniannya, kesejahteraan mereka tentu akan lebih baik.
Teramat sayang jika sensus yang telah menghabiskan total anggaran sebesar Rp 1,59 triliun ini hanya menghasilkan data statistik yang tidak dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian.
Komentar
Posting Komentar