Langsung ke konten utama

Menggenjot Kebahagiaan


Dimuat di Koran Tempo, 24 April 2014

 Setiap orang tentu mendambakan kebahagiaan. Di Negeri Abang Sam, mengejar kebahagiaan (pursuit of happiness) bahkan dianggap sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap orang, seperti halnya hak untuk hidup (life) dan memperoleh kebebasan (liberty). Dalam konteks Indonesia, tentu menarik bila kita menyoal: apakah 249 juta penduduk negeri ini sudah hidup bahagia? 

Definisi kebahagiaan sangatlah kualitatif, karena menyangkut perasaan atau kondisi emosional yang dirasakan oleh seseorang pada saat tertentu. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas hidup yang tengah dirasakan. Karena itu, pengukuran kebahagiaan bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun tak mudah, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengukur kebahagiaan. Upaya ini didasari oleh kesadaran bahwa kebahagiaan merupakan variabel sosial yang perlu dievaluasi progresnya. 

Pada 2012, laporan bertajuk "World Happiness Report" dirilis untuk pertama kalinya oleh PBB. Laporan tersebut menyebutkan Indonesia berada di peringkat ke-83 dalam soal kebahagiaan dari 156 negara yang disurvei. Dalam World Happiness Report 2013, peringkat kebahagiaan penduduk Indonesia naik cukup signifikan dengan menempati peringkat ke-76 dari 156 negara. 

Di Indonesia, pengukuran kebahagiaan mulai dilakukan pada 2013 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kebahagiaan diukur melalui tiga dimensi, yakni dimensi personal (pendapatan, tingkat pekerjaan, kondisi rumah, dan aset yang dimiliki), dimensi sosial (hubungan dengan individu lain yang terdekat, termasuk anggota keluarga), dan dimensi lingkungan (keamanan dan hubungan dengan tetangga). Hasilnya baru saja dirilis pada Selasa lalu (15 April). 

Hasil wawancara terhadap 9.500 responden yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan, skor indeks kebahagiaan penduduk Indonesia sebesar 65,11. Artinya, mayoritas orang Indonesia merasa bahagia menjalani hidupnya. Rentang skor indeks berkisar antara 0 (sangat tidak bahagia) hingga 100 (sangat bahagia). 

Namun patut diperhatikan, hal ini hanyalah gambaran umum yang sifatnya agregasi atau rata-rata. Skor 65,11 sebetulnya juga menunjukkan proporsi orang Indonesia yang tidak bahagia masih cukup besar. Pasalnya, angka ini tak terlalu jauh dari ambang batas skor ketidakbahagiaan yang sebesar 50.

Hasil survei juga memperlihatkan, pendapatan sangat berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan. Memang, kebahagiaan tidak melulu ditentukan oleh kondisi materi: miskin atau kaya. Tapi faktanya, di Indonesia, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya.

Tentunya, pertumbuhan yang diinginkan adalah pertumbuhan inklusif, yang dibarengi dengan pemerataan (growth with equity). Nyaris sepuluh tahun terakhir, kita selalu disuguhi angka-angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 5-6 persen. Namun, pada saat yang sama, ketimpangan pendapatan kian melebar dan realitas kemiskinan seolah tak banyak berubah. 

Data statistik menunjukkan, pada 2013, gini rasio sudah mencapai 0,41. Artinya, ketimpangan pendapatan telah memasuki skala medium, dan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, sekitar 28,6 juta penduduk negeri ini masih bergelut dengan kemiskinan. Sulit rasanya mereka dapat merasakan kebahagiaan bila untuk memenuhi kebutuhan hidup sebesar Rp 300 ribu dalam sebulan saja mereka sudah kewalahan. *

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tingkat Kemakmuran Indonesia Lompat 21 Peringkat

Koran Tempo, 5 Maret 2016 Kemakmuran ternyata bukan melulu soal seberapa banyak materi atau kekayaan yang dikumpulkan suatu negara. Kekayaan memang merupakan salah satu faktor penentu utama kemakmuran, tapi bukan segalanya. Dimensi kemakmuran lebih luas dari sekadar akumulasi kekayaan materi. Ia juga mencakup dimensi non-materi, seperti kegembiraan hidup dan prospek untuk membangun hidup yang lebih baik di masa mendatang. Legatum Institute, sebuah lembaga think-tank yang berkedudukan di London, mencoba membangun sebuah indikator yang diupayakan mampu mengukur sebaik mungkin kemakmuran suatu negara secara multi-dimensi. Indikator tersebut tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tapi juga sejumlah dimensi kualitatif yang merepresentasikan kesejahteraan (well-being). Indikator yang dikembangkan tersebut dikenal sebagai Legatum Prosperity Index yang diluncurkan setiap tahun sejak 2009. Indeks tersebut merupakan indeks komposit yang mencakup 89 variabel, dari variabel klasik se...
4 komentar
Baca selengkapnya

Subsidi untuk Keluarga Miskin

Dimuat di Koran Tempo, 21 Juli 2014 Profil kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada awal bulan ini (1 Juli) menyebutkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang (11,25 persen), atau hanya berkurang 0,32 juta orang dibanding kondisi pada September 2013. Profil kemiskinan ini memberi konfirmasi mengenai dua hal. Pertama, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak pada akhir Juni tahun lalu terhadap kehidupan masyarakat kecil cukup dalam. Ternyata, tidak sedikit dari mereka yang terjerembap ke jurang kemiskinan selepas kenaikan harga BBM dan hingga kini tetap miskin. Kedua, laju penurunan jumlah penduduk miskin terus melambat, bahkan boleh dibilang telah menyentuh titik jenuh. Hal ini menunjukkan kondisi kemiskinan yang terjadi sudah kronis (chronic poverty) serta cenderung persisten dan sulit diatasi. Mereka yang tengah bergelut dalam kemiskinan saat ini adalah penduduk dengan tingkat kapabilitas (pendidikan dan kesehatan) yang sangat rendah, tin...
34 komentar
Baca selengkapnya

Kesejahteraan Nelayan

Dimuat di Koran Tempo, 19 November 2014 Indonesia memiliki catatan sejarah gemilang sebagai negara maritim di masa lampau. Sayang, kebijakan pembangunan selama ini bias ke darat. Walhasil, laut yang menurut Bung Karno sejatinya merupakan sumber kekuatan dan kemakmuran bagi negeri ini malah terabaikan. Kabar baiknya, pemerintah Jokowi-JK punya agenda besar untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Hal itu termanivestasi melalui visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Timur di Myanmar, Kamis pekan lalu, Jokowi menyatakan salah satu pilar utama yang diagendakan-dalam pembangunan lima tahun mendatang-untuk mengaktualisasi visi besar tersebut adalah Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Hal itu bakal diwujudkan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama ( Tempo.co, 13 November ). Bila terlak...
Posting Komentar
Baca selengkapnya