Langsung ke konten utama

Persoalan Beras untuk Rakyat Miskin

Dimuat di Koran Tempo, 16 April 2014

Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah mengevaluasi dan membenahi program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin). Pasalnya, program ini dianggap tidak memenuhi unsur "enam T", yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi, yang dijadikan sebagai indikator efektivitas program (Koran Tempo, 5 April 2014). 

Sudah menjadi rahasia umum, di lapangan, selama ini penyaluran beras murah memang bermasalah. Beras bersubsidi ini acap kali menyasar golongan mampu dan tidak menjangkau rumah tangga yang pantas menerima. Penyalurannya pun telat, kurang layak untuk dikonsumsi, dan harus ditebus dengan harga yang lebih tinggi oleh rumah tangga berpendapatan rendah.

Ditengarai, beras murah juga sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin meraup rente ekonomi, karena harganya yang lebih rendah dibanding harga pasar. Alih-alih dikonsumsi oleh rumah tangga miskin, beras ini sering dijual kembali di pasar dengan harga pasar. Jadi, frasa "beras untuk rakyat miskin" menjadi kehilangan makna.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pada Maret 2013, jumlah rumah tangga penerima raskin mencapai 31,2 juta rumah tangga atau sekitar 49,45 persen dari jumlah total rumah tangga di Indonesia. Padahal, pada tahun lalu, program beras murah ini hanya menyediakan beras bersubsidi untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), atau 20 persen rumah tangga dengan taraf kesejahteraan terendah.

Hal ini memberi konfirmasi bahwa selama ini beras murah memang menyasar rumah tangga mampu, yang seharusnya tidak menerima bantuan. Menurut hasil Susenas pula, dari sekitar 6,6 juta rumah tangga penerima beras murah, 20 persennya justru termasuk rumah tangga dengan taraf kesejahteraan tertinggi.

Meskipun demikian, terlepas dari berbagai masalah yang melingkupinya, program ini harus tetap dipertahankan. Sebab, beras adalah komoditas yang sangat penting bagi penduduk miskin. Menurut data statistik, dalam kondisi normal (tanpa ada gejolak harga), sekitar 20–25 persen pengeluaran penduduk miskin ditujukan untuk membeli beras. 

Bila harga beras naik tajam, porsi pengeluaran penduduk miskin yang tersedot untuk membeli beras bakal meningkat. Konsekuensinya, pemenuhan kebutuhan pangan lain seperti protein dan kebutuhan nonpangan (kesehatan dan pendidikan) bakal terganggu. Pengalaman menunjukkan, memburuknya kondisi kemiskinan sepanjang 2005–2006 dipicu oleh meroketnya harga-harga bahan makanan, terutama beras, sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Sebetulnya, berbagai persoalan yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya unsur "enam T" dalam pelaksanaan program beras murah sudah lama diketahui. Karena itu, sudah semestinya pemerintah segera melakukan pembenahan. Semua ini diperlukan agar program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan, yang menyedot Rp 21,4 triliun dana negara ini, benar-benar efektif dan memberi maslahat bagi 15,5 juta rumah tangga kurang mampu. 

Postingan populer dari blog ini

Kinerja Menteri Susi dalam Angka

Dimuat di Koran Tempo, 25 mei 2015

Belakangan ini, isu perombakan kabinet (reshuffle) bertiup semakin kencang. Kinerja sejumlah menteri Kabinet Kerja dinilai tidak memuaskan. Meski lumrah, reshuffle galibnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, apalagi semangat bagi-bagi kekuasaan. Dalam masalah ini, evaluasi secara obyektif terhadap kinerja menteri harus dikedepankan.

Berembus kabar bahwa salah satu menteri yang bakal diganti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Jika isu tersebut menjadi kenyataan, tentu amat disayangkan. Pasalnya, secara obyektif, Menteri Susi merupakan salah satu menteri dengan kinerja terbaik.

Data statistik merupakan instrumen paling ampuh untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara obyektif. Secara statistik, kinerja apik Menteri Susi sedikitnya dapat ditunjukkan melalui tiga hal: pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor perikanan, peningkatan ekspor komoditas perikanan, dan penurunan harga ikan segar.

Data Badan Pusat Stat…

Menghargai Pangan Kita

Dimuat di Koran Tempo, 4 Januari 2015 Indonesia, dengan jumlah penduduk ditaksir mencapai 252 juta orang dan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Memang kondisi kita belum separah negara-negara di Benua Afrika. Ketersediaan pangan kita boleh dibilang masih aman. Tapi, kian bergantungnya negeri ini pada produk pangan impor (mentah dan olahan) merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan kita. Nyatanya, neraca perdagangan komoditas pangan kita terus mengalami defisit dengan tren yang kian memprihatinkan. Pada 2010, defisit telah mencapai angka US$ 23 miliar. Artinya, selama ini kita lebih banyak mengimpor komoditas pangan dari luar negeri ketimbang mengekspornya. Kita kian bergantung pada produk pangan impor. Ketergantungan ini tentu persoalan serius, karena tidak selamanya komoditas pangan tersedia secara mencukupi di pasar global. Sewaktu-sewaktu pasokan bisa saja terganggu dan hari i…

Kebahagiaan dan Korupsi

Dimuat di Koran Tempo, 9 Mei 2015 World Happiness Report 2015yang diluncurkan di New York pada 23 April lalu menyebutkan bahwa peringkat kebahagiaan Indonesia berada pada posisi ke-74 dari 158 negara dengan skor sebesar 5,399 (Koran Tempo, 30 April). Dibandingkan dengan laporan yang sama pada 2013, posisi Indonesia naik dua peringkat. PadaWorld Happiness Report 2013Indonesia berada di urutan ke-76 dari 156 negara dengan skor sebesar 5,348. World Happiness Report2015 merupakan laporan tahunan ketiga yang mengukur kebahagiaan negara-negara di dunia. Variabel penilaian yang digunakan untuk pengukuran kebahagiaan meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, harapan hidup sehat, kebebasan dalam membuat pilihan, kebebasan dari korupsi, dan dukungan sosial. Di antara variabel-varibel tersebut, kontribusi dominan terhadap skor kebahagiaan Indonesia disumbang oleh PDB per kapita dan dukungan sosial. Soal kontribusi dominan PDB per kapita, hal ini tidak terlepas dari kinerja perekonomian Indon…