Langsung ke konten utama

Janji Lahan Pertanian


Dimuat di Koran Tempo, 31 Mei 2014

 Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bakal bertarung dalam pemilihan presiden pada 9 Juli mendatang telah mengumbar janji ambisius soal lahan pertanian. Pasangan Prabowo-Hatta berjanji bakal membuka 2 juta hektare lahan pertanian baru untuk ditanami padi, jagung, kedelai, dan tebu. Sementara itu, pasangan Jokowi-JK juga berjanji bakal membuka lahan pertanian baru seluas 1 juta hektare di luar Jawa. 

Ibarat angin surga, janji kedua pasangan capres-cawapres ini menawarkan solusi bagi persoalan pangan negeri ini, yakni impor pangan yang terus melambung, sehingga mengancam kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. 

Faktanya, saat ini kapasitas produksi pangan nasional tak mampu mengimbangi lonjakan permintaan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Penyebabnya, selain peningkatan produktivitas sejumlah komoditas pangan strategis cenderung stagnan, luas lahan pertanian tak mengalami penambahan secara berarti.

Data statistik menunjukkan, pada 2003, luas lahan pertanian mencapai 24,5 juta hektare, terdiri atas 7,9 juta hektare lahan sawah dan 16,6 juta hektare lahan kering. Pada 2012, luas lahan pertanian hanya bertambah menjadi 25,6 juta hektare dengan komposisi 8,1 juta hektare lahan sawah dan 17,5 juta hektare lahan kering. Artinya, laju penambahan luas lahan pertanian hanya sekitar 0,5 persen per tahun. Padahal, pada saat yang sama, laju peningkatan permintaan terhadap pangan mencapai 5 persen per tahun. 

Namun patut diperhatikan bahwa persoalan mengenai lahan pertanian di negeri ini sebetulnya bukan hanya bagaimana menambah luasan. Ada dua persoalan lain yang juga harus menjadi fokus perhatian pemerintah mendatang. Pertama, derasnya konversi lahan pertanian, khususnya lahan sawah, ke penggunaan non-pertanian. Setiap tahun, sekitar 60 ribu hektare lahan sawah produktif di negeri ini beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. 

Kedua, distribusi penguasaan lahan pertanian di tingkat petani yang kian timpang. Kini, gini ratio penguasaan lahan sudah di atas 0,5 poin. Artinya, sebagian besar lahan dikuasai oleh petani kaya, yang jumlahnya tak seberapa dibanding total jumlah petani.

Tidak mengherankan bila hasil Sensus Pertanian 2013 menyebutkan, sekitar 14,2 juta rumah tangga tani merupakan petani gurem yang mengelola lahan pertanian kurang dari setengah hektare. Skala usaha yang kecil menjadikan mereka sulit untuk merengkuh kesejahteraan dengan hanya mengandalkan usaha tani. Akibatnya, benang kusut kemiskinan di sektor pertanian menjadi sulit terurai dan pemerataan ekonomi sulit diwujudkan.

Kedua persoalan tersebut membutuhkan komitmen, keseriusan, dan ketegasan pemerintah mendatang. Persoalan pertama menyangkut lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta empat Peraturan Pemerintah (PP)-yakni PP No. 1/2011, PP No. 12/2012, PP No. 25/2012, dan PP No. 30/2012-tentang perlindungan lahan sawah. Sementara itu, persoalan kedua menyangkut implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) dan UU Land Reform 1961 yang mengatur batas atas dan batas bawah kepemilikan lahan, yang seolah mati suri. *

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tingkat Kemakmuran Indonesia Lompat 21 Peringkat

Koran Tempo, 5 Maret 2016 Kemakmuran ternyata bukan melulu soal seberapa banyak materi atau kekayaan yang dikumpulkan suatu negara. Kekayaan memang merupakan salah satu faktor penentu utama kemakmuran, tapi bukan segalanya. Dimensi kemakmuran lebih luas dari sekadar akumulasi kekayaan materi. Ia juga mencakup dimensi non-materi, seperti kegembiraan hidup dan prospek untuk membangun hidup yang lebih baik di masa mendatang. Legatum Institute, sebuah lembaga think-tank yang berkedudukan di London, mencoba membangun sebuah indikator yang diupayakan mampu mengukur sebaik mungkin kemakmuran suatu negara secara multi-dimensi. Indikator tersebut tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tapi juga sejumlah dimensi kualitatif yang merepresentasikan kesejahteraan (well-being). Indikator yang dikembangkan tersebut dikenal sebagai Legatum Prosperity Index yang diluncurkan setiap tahun sejak 2009. Indeks tersebut merupakan indeks komposit yang mencakup 89 variabel, dari variabel klasik se...
4 komentar
Baca selengkapnya

Subsidi untuk Keluarga Miskin

Dimuat di Koran Tempo, 21 Juli 2014 Profil kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada awal bulan ini (1 Juli) menyebutkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang (11,25 persen), atau hanya berkurang 0,32 juta orang dibanding kondisi pada September 2013. Profil kemiskinan ini memberi konfirmasi mengenai dua hal. Pertama, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak pada akhir Juni tahun lalu terhadap kehidupan masyarakat kecil cukup dalam. Ternyata, tidak sedikit dari mereka yang terjerembap ke jurang kemiskinan selepas kenaikan harga BBM dan hingga kini tetap miskin. Kedua, laju penurunan jumlah penduduk miskin terus melambat, bahkan boleh dibilang telah menyentuh titik jenuh. Hal ini menunjukkan kondisi kemiskinan yang terjadi sudah kronis (chronic poverty) serta cenderung persisten dan sulit diatasi. Mereka yang tengah bergelut dalam kemiskinan saat ini adalah penduduk dengan tingkat kapabilitas (pendidikan dan kesehatan) yang sangat rendah, tin...
34 komentar
Baca selengkapnya

Kesejahteraan Nelayan

Dimuat di Koran Tempo, 19 November 2014 Indonesia memiliki catatan sejarah gemilang sebagai negara maritim di masa lampau. Sayang, kebijakan pembangunan selama ini bias ke darat. Walhasil, laut yang menurut Bung Karno sejatinya merupakan sumber kekuatan dan kemakmuran bagi negeri ini malah terabaikan. Kabar baiknya, pemerintah Jokowi-JK punya agenda besar untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Hal itu termanivestasi melalui visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Timur di Myanmar, Kamis pekan lalu, Jokowi menyatakan salah satu pilar utama yang diagendakan-dalam pembangunan lima tahun mendatang-untuk mengaktualisasi visi besar tersebut adalah Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Hal itu bakal diwujudkan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama ( Tempo.co, 13 November ). Bila terlak...
Posting Komentar
Baca selengkapnya