Langsung ke konten utama

Pertumbuhan Ekonomi 10 Persen


Dimuat di Koran Tempo, 11 Juni 2014

Pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta berjanji bakal meningkatkan pendapatan per kapita nasional minimal Rp 60 juta dibanding pendapatan per kapita saat ini sebesar Rp 35 juta. Untuk mewujudkannya, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan pada kisaran 7-10 persen per tahun (The Jakarta Post, 22 Mei 2014). Apakah hal ini realistis untuk diwujudkan?

Statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari lalu menyebutkan, pada triwulan I 2014, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,21 persen. Hal ini menunjukkan, perlambatan ekonomi bakal menjadi tantangan pemerintah mendatang. Berdasarkan rilis BPS tersebut, Bank Indonesia merevisi target pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,1-5,5 persen, dari semula 5,5-5,9 persen. 

Jika pada 2014 ekonomi Indonesia tumbuh 5,5 persen, produk domestik bruto (PDB) Indonesia diperkirakan bakal mencapai Rp 2.922,7 triliun atas dasar harga konstan, atau Rp 9.967 triliun atas dasar harga berlaku, bila inflasi total (PDB) diperkirakan sekitar 4 persen pada 2014.

Selanjutnya, pendapatan per kapita minimal Rp 60 juta dan target pertumbuhan ekonomi 10 persen bisa dicapai dengan skenario laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun mendatang (paling realistis untuk diwujudkan) seperti berikut: 6 persen pada 2015, 7 persen pada 2016, 8 persen pada 2017, 9 persen pada 2018, dan 10 persen pada 2019. 

Hasil perhitungan penulis menunjukkan, bila diasumsikan besarnya inflasi sekitar 4 persen per tahun sepanjang 2014-2019, target pendapatan per kapita minimal Rp 60 juta bakal dicapai pada 2019. Saat itu, pendapatan per kapita diperkirakan sekitar Rp 66 juta, dan PDB atas dasar harga berlaku diperkirakan sekitar Rp 17.809,9 triliun. Artinya, selama lima tahun mendatang ekonomi Indonesia harus diupayakan meningkat sekitar Rp 7.800 triliun atau Rp 1.600 triliun per tahun.

Di atas kertas, skenario ini tidak mudah (baca: sulit) untuk diwujudkan, butuh upaya yang sangat serius dari pasangan Prabowo-Hatta. Pasalnya, data statistik menunjukkan, selama 2004-2013, PDB Indonesia hanya meningkat di kisaran Rp 700-1.000 triliun per tahun.

Persoalan yang juga timbul, sektor mana yang harus ditingkatkan secara drastis pertumbuhannya. Menguras sumber daya alam tentu bukan pilihan yang bijak. Begitu pula dengan mengandalkan sektor jasa (non-tradable)-yang cenderung padat modal dan sedikit menyerap tenaga kerja-tentu sangat tidak sejalan dengan target pasangan Prabowo-Hatta yang lain, yakni meningkatkan pemerataan ekonomi, yang tecermin melalui penurunan rasio Gini dari 0,41 menjadi 0,31.

Karena itu, menurut penulis, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7-10 persen per tahun bakal membebani pasangan Prabowo-Hatta jika dipercaya oleh rakyat untuk memimpin negeri ini pada periode mendatang. Daripada memaksakan diri, akan lebih realistis bila keduanya menargetkan pertumbuhan rata-rata 7 persen per tahun dalam lima tahun mendatang. Sebab, toh, dengan skenario ini, target pendapatan per kapita minimal Rp 60 juta per tahun masih bisa direngkuh. Di atas itu semua, yang terpenting adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan inklusif, yang hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. *

Postingan populer dari blog ini

Kinerja Menteri Susi dalam Angka

Dimuat di Koran Tempo, 25 mei 2015

Belakangan ini, isu perombakan kabinet (reshuffle) bertiup semakin kencang. Kinerja sejumlah menteri Kabinet Kerja dinilai tidak memuaskan. Meski lumrah, reshuffle galibnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, apalagi semangat bagi-bagi kekuasaan. Dalam masalah ini, evaluasi secara obyektif terhadap kinerja menteri harus dikedepankan.

Berembus kabar bahwa salah satu menteri yang bakal diganti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Jika isu tersebut menjadi kenyataan, tentu amat disayangkan. Pasalnya, secara obyektif, Menteri Susi merupakan salah satu menteri dengan kinerja terbaik.

Data statistik merupakan instrumen paling ampuh untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara obyektif. Secara statistik, kinerja apik Menteri Susi sedikitnya dapat ditunjukkan melalui tiga hal: pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor perikanan, peningkatan ekspor komoditas perikanan, dan penurunan harga ikan segar.

Data Badan Pusat Stat…

Menghargai Pangan Kita

Dimuat di Koran Tempo, 4 Januari 2015 Indonesia, dengan jumlah penduduk ditaksir mencapai 252 juta orang dan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Memang kondisi kita belum separah negara-negara di Benua Afrika. Ketersediaan pangan kita boleh dibilang masih aman. Tapi, kian bergantungnya negeri ini pada produk pangan impor (mentah dan olahan) merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan kita. Nyatanya, neraca perdagangan komoditas pangan kita terus mengalami defisit dengan tren yang kian memprihatinkan. Pada 2010, defisit telah mencapai angka US$ 23 miliar. Artinya, selama ini kita lebih banyak mengimpor komoditas pangan dari luar negeri ketimbang mengekspornya. Kita kian bergantung pada produk pangan impor. Ketergantungan ini tentu persoalan serius, karena tidak selamanya komoditas pangan tersedia secara mencukupi di pasar global. Sewaktu-sewaktu pasokan bisa saja terganggu dan hari i…

Kebahagiaan dan Korupsi

Dimuat di Koran Tempo, 9 Mei 2015 World Happiness Report 2015yang diluncurkan di New York pada 23 April lalu menyebutkan bahwa peringkat kebahagiaan Indonesia berada pada posisi ke-74 dari 158 negara dengan skor sebesar 5,399 (Koran Tempo, 30 April). Dibandingkan dengan laporan yang sama pada 2013, posisi Indonesia naik dua peringkat. PadaWorld Happiness Report 2013Indonesia berada di urutan ke-76 dari 156 negara dengan skor sebesar 5,348. World Happiness Report2015 merupakan laporan tahunan ketiga yang mengukur kebahagiaan negara-negara di dunia. Variabel penilaian yang digunakan untuk pengukuran kebahagiaan meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, harapan hidup sehat, kebebasan dalam membuat pilihan, kebebasan dari korupsi, dan dukungan sosial. Di antara variabel-varibel tersebut, kontribusi dominan terhadap skor kebahagiaan Indonesia disumbang oleh PDB per kapita dan dukungan sosial. Soal kontribusi dominan PDB per kapita, hal ini tidak terlepas dari kinerja perekonomian Indon…