Artikel Opini Kadir Ruslan

Dimuat di Koran Jakarta, 8 November 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis statistik produksi padi nasional pada awal bulan ini (1 November). BPS melaporkan, produksi padi tahun ini diperkirakan mencapai 70,87 juta ton gabah kering giling (GKG). Bila dibandingkan dengan capaian produksi pada tahun lalu, angka ini menunjukkan terjadi kenaikan porduksi padi sebesar 1,81 juta ton (2,62 persen). Penting untuk diperhatikan, a ngka perkiraan produksi padi yang dirilis BPS ini disebut Angka Ramalan II (Aram II) , yang merupakan hasil penjumlahan realisasi produksi caturwulan I dan II dengan ramalan produksi caturwulan III. Angka produksi caturwulan I dan II merupakan angka final yang menunjukkan capaian produksi sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini, sementara angka produksi caturwulan III merupakan angka perkiraan produksi sepanjang September hingga Desember yang masih bisa berubah hingga angka final atau angka tetap (Atap) produksi padi tahun ini dirilis BPS pada

Dimuat di Koran Tempo, 24 September 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka sementara hasil Sensus Pertanian yang dilaksanakan sepanjang Mei 2013 (ST2013) pada awal September. Hasil sensus, yang menghabiskan total anggaran sekitar Rp 1,59 triliun, ini mencatat populasi rumah tangga usaha pertanian di Indonesia mencapai 26,13 juta rumah tangga. Angka ini menurun sebanyak 5,04 juta rumah tangga (1,75 persen) bila dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian pada 2003. Penting untuk dipahami, definisi rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga dengan minimal salah satu anggotanya berusaha di sektor pertanian yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Mudah diduga, fraksi terbesar (sekitar 70-75 persen) dari 26,13 juta rumah tangga usaha pertanian yang tercatat pada Sensus Pertanian (disingkat ST2013) berusaha di subsektor tanaman pangan, atau mengusahakan tanaman padi dan palawija. Di subsektor ini, motif u

Dimuat di Koran Jakarta, 19 September 2013 Awal bulan ini (2 September ), Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka sementara hasil Sensus Pertanian yang dilaksanakan sepanjang Mei 2013 (ST2013). Hasil sensus, yang menghabiskan total anggaran sekitar 1,59 triliun ini, mencatat populasi rumah tangga usaha pertanian di Indonesia mencapai 26,13 juta rumah tangga atau mengalami penurunan sebanyak 5,04 juta rumah tangga ( 1,75 persen ) bila dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian pada 2003 . Pe nting untuk dipahami , definisi rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga dengan minimal salah satu anggotanya berusaha di sektor pertanian yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Mudah diduga, fraksi terbesar (sekitar 70-75 persen) dari 26,13 juta rumah tangga usaha pertanian yang tercatat pada ST2013 berusaha di subsektor tanaman pangan, atau mengusahakan tanaman padi dan palawija. Di subsektor ini, m

Dimuat di Koran Tempo 15 Agustus 2013 Saat arus balik lebaran, urbanisasi kerap menjadi momok bagi Jakarta yang tak kuat lagi menampung tambahan penduduk ( overpopulated ). Jakarta, yang merupakan episentrum kemajuan pembangunan negeri ini selalu diserbu para pendatang baru yang kepincut gemerlap Ibukota.   Labor Institute Indonesia memperkirakan jumlah pencari kerja yang menyerbu Jakarta pasca lebaran tahun ini bakal mencapai 1 juta orang (Koran Tempo, 12 Agustus 2013). Celakanya, sebagian besar dari mereka adalah tenaga kerja tanpa keahlian ( unskilled workers ). Biasanya, para pendatang baru ini datang ke Jakarta karena ajakan atau pengaruh cerita “sukses” yang dikisahkan oleh kawan/kerabat saat mudik—yang terlebih dulu mengadu nasib di ibukota. Dalam literatur kependudukan, fenomena seperti  ini disebut migrasi berantai ( chain migration ). Sayangnya, selama ini sebagian besar pelaku urbanisasi (migrasi berantai) yang menyerbu Jakarta saat arus balik lebaran, sejatinya tak d

Dimuat di Koran Tempo, 11 Juli 2013 Pentingnya akurasi data dalam eksekusi suatu kebijakan adalah proposisi yang tak terbantahkan. Terlalu banyak contoh untuk menunjukkan betapa mahalnya ongkos sosial, politik, dan ekonomi jika suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan publik secara luas didasarkan pada data yang tidak akurat. Di Negeri Abang Sam, misalnya, pada 1995, Senat membentuk sebuah komisi yang dipimpin oleh Michael Boskin, ekonom dari Universitas Standford, untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya bias pada pencatatan inflasi yang dilakukan oleh Biro Statistik Amerika Serikat. Komisi yang kemudian lebih dikenal dengan nama Komisi Boskin itu menemukan bahwa angka inflasi AS lebih besar 1,1 persen pada 1996 dan 1,3 persen pada periode sebelum 1996. Kekeliruan pencatatan inflasi ini menyumbang peningkatan defisit anggaran sebesar US$ 148 miliar dan juga utang pemerintah sebesar US$ 691 miliar (Toward a More Accurate Measure of The Cost Living, 1996). Di negeri ini, mahal