Langsung ke konten utama

Darurat Regenerasi Petani

Dimuat di Koran Tempo, 16 Juli 2018
Hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi 2017 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini mengungkapkan sejumlah fakta miris ihwal usaha tanaman padi di Tanah Air. Profil petani padi kita kian mengkhawatirkan karena didominasi generasi tua dan berpendidikan rendah. Konsekuensinya, upaya peningkatan produksi melalui inovasi di sektor pertanian tanaman pangan, khususnya padi, dihadapkan pada tantangan yang kian berat, yakni daya dukung sumber daya manusia yang lemah.
Faktanya memang sangat miris. Hasil survei menyatakan sekitar 61 persen petani padi sawah kita ternyata berumur 50 tahun ke atas. Hanya sekitar 13 persen berumur 20–39 tahun. Survei serupa pada 2014 menunjukkan bahwa persentase petani tanaman padi sawah berumur 50 tahun ke atas sebesar 52 persen. Sementara itu, proporsi petani padi sawah berumur 20–39 mencapai sekitar 18 persen.
Pola perubahan komposisi umur petani ini memperlihatkan bahwa peningkatan proporsi petani beumur tua dan penurunan proporsi petani berumur muda terjadi secara bersamaan. Itu artinya, regenerasi petani kita jalan di tempat. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa 68 persen petani padi sawah hanya menamatkan pendidikan maksimal sekolah dasar dan sisanya tidak bersekolah atau tidak tamat sekolah dasar.
Kondisi ini diperburuk oleh kurang menguntungkannya usaha tanam padi. Survei ini memotret struktur ongkos usaha tanaman padi secara nasional dan kegiatan budi dayanya, seperti kendala usaha, penggunaan input produksi, penggunaan alat dan mesin pertanian, dan penguasaan lahan.
Hasil survei menunjukkan bahwa nilai produksi sawah seluas 1 hektare rata-rata sebesar Rp 18,5 juta per musim tanam. Adapun ongkos produksinya rata-rata Rp 13,6 juta. Artinya, rata-rata pendapatan yang diperoleh dari 1 hektare sawah sebesar Rp 5 juta per musim tanam atau sekitar Rp 1,2 juta per bulan.
Ongkos produksi itu sudah mencakup perkiraan biaya faktor produksi milik sendiri atau cuma-cuma-seperti sewa lahan pertanian dan alat milik sendiri serta upah pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar-dan ongkos penggunaan input produksi yang diperoleh tanpa harus membeli. Jika semua komponen biaya ini dikeluarkan, keuntungan totalnya bisa lebih dari Rp 10 juta per hektare per musim tanam.
Keuntungannya tampak lumayan. Sayangnya, mayoritas mereka adalah petani gurem dengan penguasaan lahan sawah kurang dari setengah hektare. Berdasarkan Survei Kajian Cadangan Beras yang dilaksanakan BPS pada Maret 2015, sekitar 70 persen rumah tangga usaha tanaman padi menguasai lahan sawah kurang dari setengah hektare. Padahal, break even point (BEP) dan surplus usaha tani untuk komoditas padi sawah bisa tercapai jika petani mengusahakan lahan minimal 0,5 hektare.
Kondisi ini kian diperparah oleh distribusi penguasaan lahan yang sangat timpang. Hasil perhitungan INDEF, dengan menggunakan hasil Sensus Pertanian 2013, menunjukkan bahwa rasio Gini penguasaan lahan pertanian mencapai 0,64. Ini memperlihatkan bahwa sebagian besar lahan pertanian dikuasai oleh segelintir petani bermodal besar yang diuntungkan dari fragmentasi lahan yang cukup masif, khususnya di Pulau Jawa.
Struktur ongkos usaha tanaman padi sawah memperlihatkan bahwa fraksi terbesar biaya total produksi dialokasikan untuk tenaga kerja dan jasa pertanian, yang mencapai Rp 6,6 juta per hektare per musim tanam atau sekitar 48,8 persen dari biaya total produksi. Jadi, usaha tanaman padi di Tanah Air cenderung bersifat padat karya.
Akses terhadap penguasaan lahan yang sulit dan keuntungan ekonomi yang kurang menggairahkan inilah yang menjadi penyebab utama regenerasi petani kita mandek. Hal ini merupakan ancaman nyata terhadap keberlanjutan produksi beras kita di masa datang. Pemecahannya, pemerintah harus meningkatkan akses penguasaan lahan pertanian dan keuntungan kegiatan usaha tani padi.
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tingkat Kemakmuran Indonesia Lompat 21 Peringkat

Koran Tempo, 5 Maret 2016 Kemakmuran ternyata bukan melulu soal seberapa banyak materi atau kekayaan yang dikumpulkan suatu negara. Kekayaan memang merupakan salah satu faktor penentu utama kemakmuran, tapi bukan segalanya. Dimensi kemakmuran lebih luas dari sekadar akumulasi kekayaan materi. Ia juga mencakup dimensi non-materi, seperti kegembiraan hidup dan prospek untuk membangun hidup yang lebih baik di masa mendatang. Legatum Institute, sebuah lembaga think-tank yang berkedudukan di London, mencoba membangun sebuah indikator yang diupayakan mampu mengukur sebaik mungkin kemakmuran suatu negara secara multi-dimensi. Indikator tersebut tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tapi juga sejumlah dimensi kualitatif yang merepresentasikan kesejahteraan (well-being). Indikator yang dikembangkan tersebut dikenal sebagai Legatum Prosperity Index yang diluncurkan setiap tahun sejak 2009. Indeks tersebut merupakan indeks komposit yang mencakup 89 variabel, dari variabel klasik se...
4 komentar
Baca selengkapnya

Some issues around maize production data

www.thejakartapost.com, 26 March 2019 In the second presidential debate covered topics on energy, food, infrastructure, natural resources and the environment on Feb. 17, president Joko “Jokowi” Widodo made a mistake in quoting data of maize importation. The president said the import quantity of this commodity had dropped substantially from 3.5 million tons in 2014 to merely 180,000 tons in last year. In contrast, the official data from Statistics Indonesia (BPS) pointed out a more towering figure. During 2018, the quantity reached at 730,918 tons instead. This minor mistake suddenly became a headline in newspapers. However, it seems that the public did not realize (or maybe did not know) that the real problem was not the import data quoted by the president, but the production data used as a based for the government to justify triumphant in boosting the country maize production, especially over the last four years. When it comes to the accuracy of production data, maize has the...
1 komentar
Baca selengkapnya

Ironi Sebatang Cokelat

Dimuat di Koran Tempo, 21 Agustus 2015 Kalau kita perhatikan statistik konsumsi cokelat dunia pada 2015, kita bakal menemukan fakta bahwa 10 negara konsumen cokelat terbesar sejagat adalah negara-negara maju: Amerika Serikat dan negeri di Eropa Barat. Untuk tiga pemakan cokelat terbesar sejagat, di urutan pertama ada Swiss dengan konsumsi per kapita penduduknya mencapai 9 kilogram per tahun. Di bawahnya ada Jerman dan Irlandia dengan konsumsi per kapita masing-masing 7,9 kilogram dan 7,4 kilogram per tahun (Koran Tempo, 14 Agustus). Menariknya, tak satu pun dari 10 negara konsumen cokelat terbesar dunia itu merupakan penghasil biji kakao, bahan utama pembuatan cokelat. Lalu, bagaimana dengan konsumsi cokelat di negara-negara penghasil utama kakao dunia? Untuk diketahui, lebih dari 90 persen kakao dunia dihasilkan oleh negara-negara berkembang atau dunia ketiga di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Saat ini, tiga negara penghasil utama biji kakao dunia adalah Pantai Gad...
Posting Komentar
Baca selengkapnya