Langsung ke konten utama

Harga BBM dan Jumlah Si Miskin


Harga BBM dan Jumlah Si Miskin
dimuat di Harian Kontan (8 Maret 2012) dan Harian Malut Post 
SETELAH sempat mengalami tarik ulur, Pemerintah akhirnya dengan berat hati memutuskan untuk menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhitung mulai 1 April 2012 mendatang. Keputusan ini dibarengi optimisme: ekses inflasi yang ditimbulkan dapat dikelola dengan baik (manageable) serta kemampuan untuk menjaga dan melindungi daya beli mereka yang terkena dampak─penduduk miskin dan hampir miskin (kelompok menengah ke bawah).

Sejak era Orde Baru hingga kini, catatan pengentasan kemiskinan di Indonesia sebetulnya cukup mengesankan, terekam oleh data statistik yang ada. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sepanjang periode 1976-2011, jumlah penduduk miskin di Indonesia secara umum terus menurun secara konsisten.

BPS mencatat, pada tahun 1976, jumlah penduduk miskin mencapai 54,2 juta orang atau sekitar 40 persen dari total penduduk saat itu. Bandingkan dengan kondisi dewasa ini! Pada September 2011 lalu, misalnya, jumlah penduduk miskin menurut laporan BPS mencapai 29,89 juta orang atau sekitar 12,36 persen dari total penduduk Indonesia. Itu artinya, dalam kurun waktu 35 tahun, ada sekitar 24 juta orang yang berhasil dientaskan dari kemiskinan. Catatan yang sudah barang tentu sangat mengesankan.

Inflasi dan jumlah Si Miskin
Sepanjang periode 1976-2011, BPS mencatat, tren penurunan jumlah penduduk miskin hanya dua kali terkoreksi, yakni pada tahun 1998 dan tahun 2006. Di tahun 1998, jumlah penduduk miskin melonjak drastis sebagai akibat badai krisis ekonomi yang menghempaskan perekonomian nasional ke titik nadir.
Kala itu, perekonomian nasional mengalami kontraksi dan collepse. Pertumbuhan ekonomi terkoreksi sangat dalam hingga menembus angka -13,4 persen. Kondisi perekonomian kian mengkhawatirkan karena meroketnya harga barang-barang kebutuhan pokok. Inflasi pun menembus angka 77,63 persen.

Alhasil, krisis tahun 1998 betul-betul memukul telak daya beli sebagain besar penduduk negeri ini, khususnya kelompok menengah ke bawah. Kondisi ini mengakibatkan penduduk miskin kian bertambah miskin dan banyak penduduk hampir miskin akhirnya jatuh miskin.

BPS mencatat, pada tahun 1998, jumlah penduduk miskin mencapair 48,99 juta orang (24,23 persen), mengalami lonjokan sekitar 15 juta orang dibandingkan dengan tahun 1996. Apa yang terjadi di tahun 1998 tidak jauh berbeda dengan kondisi kemiskinan pada tahun 1978. Dengan lain perkataan, krisis tahun 1998 telah menjadikan capaian pengentasan kemiskinan mengalami kemunduran sejauh dua dekade. Pasca krisis tahun 1998, jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, dengan laju penurunan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan periode sebelum krisis.

Lonjakan jumlah penduduk miskin kembali terjadi untuk kedua kalinya pada tahun 2006. Kali ini, pemicunya adalah kebijikan pemerintah yang tidak populis, yakni keputusan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai respon terhadap naiknya harga minyak dunia pada tahun 2005.

Kebijakan tidak populis itu memacu inflasi hingga menembus angka 17,11 persen pada tahun 2005. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak, terutama beras. Padahal, sebagian besar pendapatan penduduk kelompok menengah ke bawah dialokasikan untuk membeli beras. Selain itu, kontribusi komoditas ini terhadap pembentukan garis kemiskinan BPS sangat dominan, pada September 2011 lalu, misalnya, mencapai 26,6 persen di perkotaan dan 33,7 persen di perdesaan (BPS, 2012). Alhasil, seperti halnya krisis tahun 1998, kenaikan harga BBM pada tahun 2005 juga memukul telak daya beli penduduk miskin dan hampir miskin sehingga berujung pada lonjakan jumlah penduduk miskin.

BPS mencatat, pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin mencapai 39,30 juta orang (17,75), mengalami lonjakan sebesar 4,2 juta orang dari tahun 2005. Untungnya, kala itu, pemerintah cukup sigap dalam menjaga daya beli penduduk miskin dan hampir miskin dari gempuran inflasi dengan menggelentorkan dana Bantuan Langsung Tunia (BLT) sebagai bentuk kompensasi kepada sekitar 19,1 juta rumah tangga miskin dan hampir miskin yang diperkirakan terkena dampak kenaikan harga BBM. Terlepas dari segala kekurangannya, tanpa program bantuan tunai (cash transfer) seperti itu, dapat dipastikan, lonjakan jumlah penduduk miskin akan lebih besar lagi.

Pengalaman pada tahun 1998 dan 2006 menunjukkan kepada kita bahwa inflasi sangat bertalian erat dengan perubahan jumlah penduduk miskin. Shock  yang terjadi pada variabel ini dapat memicu lonjakan penduduk miskin.

Daya beli harus dijaga
Selama ini, BPS menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach) yang dikuantifikasi ke dalam nominal rupiah tetentu (garis kemiskinan) ketika menghitung jumlah penduduk miskin. Dengan metode seperti ini, perubahan jumlah penduduk miskin pada dasarnya hanya dipengaruhi oleh dua hal: pendapatan masyarakat dan pergerakan nilai garis kemiskinan (harga-harga kebutuhan dasar). Jumlah penduduk miskin dipastikan bakal naik jika peningkatan pendapatan masyarakat tidak mampu mengimbangi laju kenaikan nilai garis kemiskinan yang digerakan oleh inflasi. Pada kondisi ini, daya beli masyarakat jatuh. Dan inilah sebetulnya yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2006 silam.

Apa yang terjadi pada tahun 2006 sebetulnya sangat erat kaitannya dengan kenyataan bahwa salah satu karakteristik persoalan kemiskinan di Indonesia adalah tingginya jumlah penduduk hampir miskin (near poor), yakni mereka yang menurut BPS memiliki nilai pengeluaran tidak lebih dari 20 persen di atas garis kemiskinan. Pada September 2011 lalu, misalnya, jumlah mereka telah mencapai 27,82 juta orang atau sekitar 11,5 persen dari total penduduk Indonesia (BPS, 2011). Sehari-hari, kondisi kesejahteraan─daya beli─mereka sejatinya tidak jauh berbeda dengan penduduk miskin, bahkan mungkin sama. Karenanya, mereka sangat rentan untuk jatuh miskin jika terjadi gejolak ekonomi yang memukul telak daya beli mereka, inflasi yang tinggi, misalnya.

Karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang berujung pada naiknya angka inflasi harus dibarengi dengan kecermatan mengenai dampaknya terhadap lonjakan penduduk miskin, termasuk kebijakan untuk menaikkan harga BBM yang akan mulai diterapkan pada 1 April 2012 nanti. Pemerintah harus betul-betul menjamin bahwa ekses inflasi yang terjadi dapat dikelola dengan baik. Daya beli penduduk miskin dan hampir miskin juga harus dijaga. Untuk itu, program cash transfer seperti halnya BLT perlu dilakukan oleh pemerintah, tentunya dengan sejumlah penyempurnaan: varian jenis kompensasi yang diberikan harus diperlus dan lebih tepat sasaran. Jika tidak, dapat dipastikan, Si Miskin akan semakin miskin, dan jumlahnya akan melonjak. (*)

Postingan populer dari blog ini

Kinerja Menteri Susi dalam Angka

Dimuat di Koran Tempo, 25 mei 2015

Belakangan ini, isu perombakan kabinet (reshuffle) bertiup semakin kencang. Kinerja sejumlah menteri Kabinet Kerja dinilai tidak memuaskan. Meski lumrah, reshuffle galibnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, apalagi semangat bagi-bagi kekuasaan. Dalam masalah ini, evaluasi secara obyektif terhadap kinerja menteri harus dikedepankan.

Berembus kabar bahwa salah satu menteri yang bakal diganti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Jika isu tersebut menjadi kenyataan, tentu amat disayangkan. Pasalnya, secara obyektif, Menteri Susi merupakan salah satu menteri dengan kinerja terbaik.

Data statistik merupakan instrumen paling ampuh untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara obyektif. Secara statistik, kinerja apik Menteri Susi sedikitnya dapat ditunjukkan melalui tiga hal: pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor perikanan, peningkatan ekspor komoditas perikanan, dan penurunan harga ikan segar.

Data Badan Pusat Stat…

Menghargai Pangan Kita

Dimuat di Koran Tempo, 4 Januari 2015 Indonesia, dengan jumlah penduduk ditaksir mencapai 252 juta orang dan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Memang kondisi kita belum separah negara-negara di Benua Afrika. Ketersediaan pangan kita boleh dibilang masih aman. Tapi, kian bergantungnya negeri ini pada produk pangan impor (mentah dan olahan) merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan kita. Nyatanya, neraca perdagangan komoditas pangan kita terus mengalami defisit dengan tren yang kian memprihatinkan. Pada 2010, defisit telah mencapai angka US$ 23 miliar. Artinya, selama ini kita lebih banyak mengimpor komoditas pangan dari luar negeri ketimbang mengekspornya. Kita kian bergantung pada produk pangan impor. Ketergantungan ini tentu persoalan serius, karena tidak selamanya komoditas pangan tersedia secara mencukupi di pasar global. Sewaktu-sewaktu pasokan bisa saja terganggu dan hari i…

Kebahagiaan dan Korupsi

Dimuat di Koran Tempo, 9 Mei 2015 World Happiness Report 2015yang diluncurkan di New York pada 23 April lalu menyebutkan bahwa peringkat kebahagiaan Indonesia berada pada posisi ke-74 dari 158 negara dengan skor sebesar 5,399 (Koran Tempo, 30 April). Dibandingkan dengan laporan yang sama pada 2013, posisi Indonesia naik dua peringkat. PadaWorld Happiness Report 2013Indonesia berada di urutan ke-76 dari 156 negara dengan skor sebesar 5,348. World Happiness Report2015 merupakan laporan tahunan ketiga yang mengukur kebahagiaan negara-negara di dunia. Variabel penilaian yang digunakan untuk pengukuran kebahagiaan meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, harapan hidup sehat, kebebasan dalam membuat pilihan, kebebasan dari korupsi, dan dukungan sosial. Di antara variabel-varibel tersebut, kontribusi dominan terhadap skor kebahagiaan Indonesia disumbang oleh PDB per kapita dan dukungan sosial. Soal kontribusi dominan PDB per kapita, hal ini tidak terlepas dari kinerja perekonomian Indon…