Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Kinerja Menteri Susi dalam Angka


Dimuat di Koran Tempo, 25 mei 2015

Belakangan ini, isu perombakan kabinet (reshuffle) bertiup semakin kencang. Kinerja sejumlah menteri Kabinet Kerja dinilai tidak memuaskan. Meski lumrah, reshuffle galibnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, apalagi semangat bagi-bagi kekuasaan. Dalam masalah ini, evaluasi secara obyektif terhadap kinerja menteri harus dikedepankan.

Berembus kabar bahwa salah satu menteri yang bakal diganti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Jika isu tersebut menjadi kenyataan, tentu amat disayangkan. Pasalnya, secara obyektif, Menteri Susi merupakan salah satu menteri dengan kinerja terbaik.

Data statistik merupakan instrumen paling ampuh untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara obyektif. Secara statistik, kinerja apik Menteri Susi sedikitnya dapat ditunjukkan melalui tiga hal: pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor perikanan, peningkatan ekspor komoditas perikanan, dan penurunan harga ikan segar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, pertumbuhan PDB subsektor perikanan (year-on-year) sepanjang kuartal IV 2014 dan kuartal I 2015 paling moncer dibanding subsektor lain yang tercakup dalam sektor pertanian—yang meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. BPS mencatat, pada kuartal IV tahun lalu, pertumbuhan subsektor perikanan mencapai 8,91 persen dibanding kuartal yang sama pada 2013. Padahal, pada saat yang sama, sektor pertanian hanya tumbuh 2,77 persen.

Sementara itu, pada kuartal I 2015, PDB perikanan kembali tumbuh mengesankan—di tengah perlambatan ekonomi nasional—dengan angka pertumbuhan mencapai 8,64 persen dibanding kuartal yang sama pada 2014. Angka tersebut jauh di atas pertumbuhan sektor pertanian yang hanya 3,80 persen.

Kinerja pertumbuhan subsektor perikanan yang mengesankan tersebut sejatinya secara tidak langsung memberi konfirmasi bahwa hasil tangkapan para nelayan terus mengalami peningkatan secara signifikan, dan suplai ikan segar di pasar cukup melimpah dalam enam bulan terakhir.

Tidak mengherankan jika ikan segar termasuk komoditas kelompok bahan makanan yang menyumbang deflasi (penurunan harga) cukup signifikan dalam dua bulan terakhir. BPS melaporkan, pada Maret dan April 2015, komoditas ikan segar menyumbang deflasi masing-masing sebesar 0,04 persen dan 0,02 persen.

Setali tiga uang. Kinerja ekspor komoditas perikanan juga sangat mengesankan. Bayangkan, BPS mencatat, pada kuartal I 2015 nilai ekspor perikanan sudah menembus US$ 906,77 juta. Itu artinya, nilai ekspor perikanan pada 2014 yang mencapai US$ 3,1 miliar kemungkinan besar bakal terlampaui.

Faktanya, kinerja mengesankan Menteri Susi yang ditunjukkan oleh angka-angka statistik juga sejalan dengan penilaian yang diberikan oleh publik. Hasil Survei Indo Barometer yang dirilis pada April lalu, misalnya, menempatkan Menteri Susi sebagai menteri berkinerja terbaik menurut persepsi publik dengan poin sebesar 24,1 persen (CNN Indonesia, 6 April). Karena itu, jika memang pemerintah benar-benar serius dan punya komitmen yang kuat meningkatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan, Menteri Susi semestinya tetap dipertahankan. 

Menghargai Pangan Kita


Indonesia, dengan jumlah penduduk ditaksir mencapai 252 juta orang dan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Memang kondisi kita belum separah negara-negara di Benua Afrika. Ketersediaan pangan kita boleh dibilang masih aman. Tapi, kian bergantungnya negeri ini pada produk pangan impor (mentah dan olahan) merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan kita.
Nyatanya, neraca perdagangan komoditas pangan kita terus mengalami defisit dengan tren yang kian memprihatinkan. Pada 2010, defisit telah mencapai angka US$ 23 miliar. Artinya, selama ini kita lebih banyak mengimpor komoditas pangan dari luar negeri ketimbang mengekspornya. Kita kian bergantung pada produk pangan impor.
Ketergantungan ini tentu persoalan serius, karena tidak selamanya komoditas pangan tersedia secara mencukupi di pasar global. Sewaktu-sewaktu pasokan bisa saja terganggu dan hari ini intensitas gangguan itu kian meningkat karena adanya pemanasan global yang mempengaruhi produksi. Belum lagi kita harus bersaing di pasar internasional dengan negara-negara lain yang juga membutuhkan komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.
Apa yang terjadi pada komoditas kedelai beberapa tahun lalu adalah contohnya. Penganan tahu-tempe, yang merupakan produk turunan kedelai, sempat hilang dari pasaran tiga hari lamanya. Pemicunya adalah harga kedelai yang tiba-tiba meroket dan mengakibatkan pengusaha tahu-tempe mogok produksi.
Harga kedelai di pasar internasional kala itu naik karena suplainya terganggu. Musababnya, Amerika Serikat, sebagai negara utama produsen kedelai dunia, tengah dihadapkan pada bencana kekeringan yang menggilas 60 persen wilayah pertaniannya. Kondisi ini mengakibatkan harga kedelai dalam negeri melompat, karena sekitar 70 persen kebutuhan kedelai nasional harus diimpor dan 84 persen dari kedelai impor tersebut diserap oleh industri tahu-tempe.
Pada saat yang sama, kita juga harus bersaing dengan negara-negara seperti Cina, Uni Eropa, Jepang, dan Meksiko untuk mendapat kedelai di pasar internasional. Cina, misalnya, saat ini adalah importir kedelai terbesar di dunia. Negeri Tirai Bambu harus mengimpor lebih dari 50 juta ton kedelai setiap tahunnya.
Persoalan serupa kedelai sewaktu-waktu juga bakal terjadi pada komoditas pangan lain, yang sebagian besar pemenuhannya harus diimpor. Satu-satunya solusi untuk keluar dari ketergantungan terhadap pangan impor adalah kemandirian pangan. Negeri ini harus swasembada.
Tentu kita tidak harus swasembada semua komoditas pangan. Tapi minimal pada komoditas pangan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak: dikonsumsi secara masif dalam jumlah besar oleh penduduk negeri ini. Produksi komoditas-komoditas pangan tersebut harus digenjot oleh pemerintah, baik melalui perluasan area tanam secara besar-besaran maupun peningkatan produktivitas (penggunaan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi).
Upaya dari sisi produksi saja tidak cukup. Dari sisi konsumsi, juga harus ada upaya untuk mengendalikan atau mengerem permintaan terhadap komoditas pangan. Dan, ini bertalian erat dengan pola atau kebiasaan makan kita. Terkait hal ini, sedikitnya ada dua hal yang perlu dilakukan: diversifikasi pangan dan menghindari "kemubaziran".
Dengan diversifikasi (penganekaragaman) pangan, kita seharusnya tidak bertumpu pada satu jenis komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan (intake) protein, karbohidrat, dan lemak. Selain itu, porsi ketiganya harus seimbang, seperti segitiga sama sisi. Saat ini, orang Indonesia lebih dominan ke karbohidrat. Tidak mengherankan kalau, menurut catatan WHO, Indonesia termasuk negara dengan penderita diabetes terbesar di dunia.
Sekitar 80 persen pemenuhan kebutuhan karbohidrat bersumber dari beras. Adapun kini semua orang Indonesia bergantung pada beras dengan tingkat partisipasi mencapai 100 persen, kecuali untuk Maluku dan Papua (80 persen). Tidak mengherankan kalau setiap tahun konsumsi beras orang Indonesia secara rata-rata mencapai 139,15 kilogram per kapita, angka tertinggi di dunia.
Memang ada kecenderungan kalau saat ini angka konsumsi beras per kapita semakin menurun. Akan tetapi, penurunan tersebut ternyata lebih disebabkan oleh meningkatnya konsumsi produk olahan gandum, seperti mi instan. Padahal gandumnya harus kita impor. Akibatnya tentu jelas: kita akan semakin bergantung pada komoditas pangan impor.
Galibnya diversifikasi pangan diarahkan ke pemanfaatan komoditas pangan lokal yang jumlahnya berlimpah. Dengan demikian, konsumsi karbohidrat hendaknya tidak hanya bertumpu pada beras, tapi juga dikombinasikan dengan komoditas-komoditas pangan lokal, seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, sorgum, dan ganyong.
Terkait hal ini, pemerintah sebetulnya telah menggulirkan program "One Day No Rice". Program ini diperkirakan bakal menghemat konsumsi beras sebesar 1,5 persen. Namun tampaknya program ini hanya sekadar imbauan di tengah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan.
Salah satu sebab rendahnya kesadaran tersebut adalah persepsi keliru bahwa mengkonsumsi beras sudah telanjur dianggap sebagai indikator "kesejahteraan". Jika tidak mengkonsumsi beras, itu artinya sedang kelaparan atau tidak mampu membeli beras. Karena itu, perlu upaya serius dari pemerintah untuk meluruskan persepsi tersebut.
Kampanye masif secara terstruktur dengan melibatkan seluruh aparatur negara guna mengangkat citra komoditas pangan lokal sangat dibutuhkan. Perilaku kemubaziran, yakni membiarkan makanan tersisa percuma, juga harus dihindari. Menurut laporan FAO, setiap tahun, sepertiga bahan makanan yang dihasilkan secara global terbuang. Di negara maju, jumlahnya bahkan mencapai 40 persen dari total bahan makanan yang diproduksi dalam setahun. Ternyata, sadar atau tidak, selama ini kita telah berkontribusi dalam perilaku mubazir tersebut. Karena itulah, sudah waktunya untuk lebih menghargai pangan kita.(*)

Kebahagiaan dan Korupsi


Dimuat di Koran Tempo, 9 Mei 2015
World Happiness Report 2015 yang diluncurkan di New York pada 23 April lalu menyebutkan bahwa peringkat kebahagiaan Indonesia berada pada posisi ke-74 dari 158 negara dengan skor sebesar 5,399 (Koran Tempo, 30 April). Dibandingkan dengan laporan yang sama pada 2013, posisi Indonesia naik dua peringkat. Pada World Happiness Report 2013 Indonesia berada di urutan ke-76 dari 156 negara dengan skor sebesar 5,348.
World Happiness Report  2015 merupakan laporan tahunan ketiga yang mengukur kebahagiaan negara-negara di dunia. Variabel penilaian yang digunakan untuk pengukuran kebahagiaan meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, harapan hidup sehat, kebebasan dalam membuat pilihan, kebebasan dari korupsi, dan dukungan sosial.
Di antara variabel-varibel tersebut, kontribusi dominan terhadap skor kebahagiaan Indonesia disumbang oleh PDB per kapita dan dukungan sosial. Soal kontribusi dominan PDB per kapita, hal ini tidak terlepas dari kinerja perekonomian Indonesia yang saat ini menempati posisi ke-9 terbesar di dunia dengan PDB dalam dolar paritas daya beli sebesar US$2.399 miliar.
Sementara kontribusi dominan variabel dukungan sosial memberi konfirmasi bahwa orang Indonesia umumnya merasa aman ketika dihadapkan pada kesulitan karena memiliki keluarga atau sahabat yang siap membantu kapanpun mereka membutuhkan pertolongan.
Yang menarik untuk dicermati adalah nihilnya kontribusi variabel kebebasan dari korupsi terhadap skor total kebahagiaan Indonesia. Hal tersebut memberi konfirmasi bahwa korupsi yang menyebar secara masif, baik di ingkungan pemerintahan maupun bisnis, telah mereduksi kebahagiaan penduduk Indonesia. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Komitmen terhadap pemberantasan korupsi harus dibuktikan.
World Happiness Report pada dasarnya merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap indikator-indikator ekonomi, utamanya PDB per kapita dan pertumbuhan ekonomi, dalam mengukur kesejahteraan. Pasalnya, indikator-indikator tersebut kerap bias dan tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.
Itulah sebab, pengukuran kebahagiaan dalam World Happiness Report  tidak hanya memperhitungkan variabel ekonomi, yang dalam hal ini diwakili oleh PDB per kapita, tapi juga variabel-variabel non-moneter yang juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat.
Swiss adalah contoh terbaik bagi Indonesia. Negara tersebut mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan non-ekonomi, sehingga dinobatkan sebagai negara terbahagia sejagat dengan skor kebahagian sebesar 7,587.
Pengalaman Indonesia adalah contoh terbaik untuk menunjukkan bahwa angka-angka PDB dan pertumbuhannya acap kali memiliki korelasi yang lemah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selama dekade terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh mengesankan dengan rata-rata pada kisaran 5-6 persen per tahun. Namun, pertumbuhan tersebut tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal itu tercermin dari nilai indeks gini yang telah menyentuh 0,41. Itu artinya, ketimpangan distribusi pendapatan sudah pada taraf yang mengkhawatirkan.

Celakanya, ketimpangan ekonomi yang kian melebar pada dasarnya adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dalam rupa konflik sosial yang dipicu oleh rasa ketidakadilan ekonomi dan kohesi sosial-politik yang semakin melemah. Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya menggenjot pertumbuhan ekonomi, tapi juga mewujudkan pemerataan. (*)

Pertumbuhan Ekonomi 10 Persen


Dimuat di Koran Tempo, 11 Juni 2014

Pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta berjanji bakal meningkatkan pendapatan per kapita nasional minimal Rp 60 juta dibanding pendapatan per kapita saat ini sebesar Rp 35 juta. Untuk mewujudkannya, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan pada kisaran 7-10 persen per tahun (The Jakarta Post, 22 Mei 2014). Apakah hal ini realistis untuk diwujudkan?

Statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari lalu menyebutkan, pada triwulan I 2014, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,21 persen. Hal ini menunjukkan, perlambatan ekonomi bakal menjadi tantangan pemerintah mendatang. Berdasarkan rilis BPS tersebut, Bank Indonesia merevisi target pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,1-5,5 persen, dari semula 5,5-5,9 persen. 

Jika pada 2014 ekonomi Indonesia tumbuh 5,5 persen, produk domestik bruto (PDB) Indonesia diperkirakan bakal mencapai Rp 2.922,7 triliun atas dasar harga konstan, atau Rp 9.967 triliun atas dasar harga berlaku, bila inflasi total (PDB) diperkirakan sekitar 4 persen pada 2014.

Selanjutnya, pendapatan per kapita minimal Rp 60 juta dan target pertumbuhan ekonomi 10 persen bisa dicapai dengan skenario laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun mendatang (paling realistis untuk diwujudkan) seperti berikut: 6 persen pada 2015, 7 persen pada 2016, 8 persen pada 2017, 9 persen pada 2018, dan 10 persen pada 2019. 

Hasil perhitungan penulis menunjukkan, bila diasumsikan besarnya inflasi sekitar 4 persen per tahun sepanjang 2014-2019, target pendapatan per kapita minimal Rp 60 juta bakal dicapai pada 2019. Saat itu, pendapatan per kapita diperkirakan sekitar Rp 66 juta, dan PDB atas dasar harga berlaku diperkirakan sekitar Rp 17.809,9 triliun. Artinya, selama lima tahun mendatang ekonomi Indonesia harus diupayakan meningkat sekitar Rp 7.800 triliun atau Rp 1.600 triliun per tahun.

Di atas kertas, skenario ini tidak mudah (baca: sulit) untuk diwujudkan, butuh upaya yang sangat serius dari pasangan Prabowo-Hatta. Pasalnya, data statistik menunjukkan, selama 2004-2013, PDB Indonesia hanya meningkat di kisaran Rp 700-1.000 triliun per tahun.

Persoalan yang juga timbul, sektor mana yang harus ditingkatkan secara drastis pertumbuhannya. Menguras sumber daya alam tentu bukan pilihan yang bijak. Begitu pula dengan mengandalkan sektor jasa (non-tradable)-yang cenderung padat modal dan sedikit menyerap tenaga kerja-tentu sangat tidak sejalan dengan target pasangan Prabowo-Hatta yang lain, yakni meningkatkan pemerataan ekonomi, yang tecermin melalui penurunan rasio Gini dari 0,41 menjadi 0,31.

Karena itu, menurut penulis, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7-10 persen per tahun bakal membebani pasangan Prabowo-Hatta jika dipercaya oleh rakyat untuk memimpin negeri ini pada periode mendatang. Daripada memaksakan diri, akan lebih realistis bila keduanya menargetkan pertumbuhan rata-rata 7 persen per tahun dalam lima tahun mendatang. Sebab, toh, dengan skenario ini, target pendapatan per kapita minimal Rp 60 juta per tahun masih bisa direngkuh. Di atas itu semua, yang terpenting adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan inklusif, yang hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. *

Janji Lahan Pertanian


Dimuat di Koran Tempo, 31 Mei 2014

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bakal bertarung dalam pemilihan presiden pada 9 Juli mendatang telah mengumbar janji ambisius soal lahan pertanian. Pasangan Prabowo-Hatta berjanji bakal membuka 2 juta hektare lahan pertanian baru untuk ditanami padi, jagung, kedelai, dan tebu. Sementara itu, pasangan Jokowi-JK juga berjanji bakal membuka lahan pertanian baru seluas 1 juta hektare di luar Jawa. 

Ibarat angin surga, janji kedua pasangan capres-cawapres ini menawarkan solusi bagi persoalan pangan negeri ini, yakni impor pangan yang terus melambung, sehingga mengancam kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. 

Faktanya, saat ini kapasitas produksi pangan nasional tak mampu mengimbangi lonjakan permintaan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Penyebabnya, selain peningkatan produktivitas sejumlah komoditas pangan strategis cenderung stagnan, luas lahan pertanian tak mengalami penambahan secara berarti.

Data statistik menunjukkan, pada 2003, luas lahan pertanian mencapai 24,5 juta hektare, terdiri atas 7,9 juta hektare lahan sawah dan 16,6 juta hektare lahan kering. Pada 2012, luas lahan pertanian hanya bertambah menjadi 25,6 juta hektare dengan komposisi 8,1 juta hektare lahan sawah dan 17,5 juta hektare lahan kering. Artinya, laju penambahan luas lahan pertanian hanya sekitar 0,5 persen per tahun. Padahal, pada saat yang sama, laju peningkatan permintaan terhadap pangan mencapai 5 persen per tahun. 

Namun patut diperhatikan bahwa persoalan mengenai lahan pertanian di negeri ini sebetulnya bukan hanya bagaimana menambah luasan. Ada dua persoalan lain yang juga harus menjadi fokus perhatian pemerintah mendatang. Pertama, derasnya konversi lahan pertanian, khususnya lahan sawah, ke penggunaan non-pertanian. Setiap tahun, sekitar 60 ribu hektare lahan sawah produktif di negeri ini beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. 

Kedua, distribusi penguasaan lahan pertanian di tingkat petani yang kian timpang. Kini, gini ratio penguasaan lahan sudah di atas 0,5 poin. Artinya, sebagian besar lahan dikuasai oleh petani kaya, yang jumlahnya tak seberapa dibanding total jumlah petani.

Tidak mengherankan bila hasil Sensus Pertanian 2013 menyebutkan, sekitar 14,2 juta rumah tangga tani merupakan petani gurem yang mengelola lahan pertanian kurang dari setengah hektare. Skala usaha yang kecil menjadikan mereka sulit untuk merengkuh kesejahteraan dengan hanya mengandalkan usaha tani. Akibatnya, benang kusut kemiskinan di sektor pertanian menjadi sulit terurai dan pemerataan ekonomi sulit diwujudkan.

Kedua persoalan tersebut membutuhkan komitmen, keseriusan, dan ketegasan pemerintah mendatang. Persoalan pertama menyangkut lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta empat Peraturan Pemerintah (PP)-yakni PP No. 1/2011, PP No. 12/2012, PP No. 25/2012, dan PP No. 30/2012-tentang perlindungan lahan sawah. Sementara itu, persoalan kedua menyangkut implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) dan UU Land Reform 1961 yang mengatur batas atas dan batas bawah kepemilikan lahan, yang seolah mati suri. *
 
Support : Statistisi Berbagi | Kompasiana | Indonesiana
Copyright © 2013. My Opinions - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger