Langsung ke konten utama

Kriuk Pedas Beras Gandum

Koran  Tempo, 8 Agustus 2015



Suatu ketika, seorang kawan melontarkan pertanyaan mengenai harga kerupuk kaleng dan sebiji telur ayam. Dari sana, saya baru tersadar: harga dua bongkah kerupuk kaleng ternyata lebih mahal daripada sebiji telur ayam. Sekadar merinci buat Anda yang tak percaya, harga sebongkah kerupuk kaleng saat ini Rp 1.000, sedangkan harga sebiji telur ayam sebesar Rp 1.500.
Padahal, dari segi kandungan gizi, jangankan dua bongkah, sekarung kerupuk pun kandungan gizinya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan gizi sebiji telur ayam. Yang menarik lagi, kerupuk mendapat tempat yang istimewa dalam pola konsumsi orang Indonesia ketimbang telur ayam. Bagi banyak orang Indonesia, bukan makan namanya bila tanpa kerupuk.
Negeri ini memang surganya kerupuk. Ada banyak varian kerupuk. Apa pun bisa dijadikan kerupuk, dari kulit binatang, ceker ayam, hingga daun bayam. Indonesia juga surganya sambal. Nyaris setiap daerah memiliki kekhasan jenis sambal dengan cita rasanya masing-masing. Seperti halnya kerupuk, bagi sebagian besar orang Indonesia, tak nikmat rasanya bila makan tanpa ditemani sambal atau tanpa cita rasa pedas pada makanan.

Cabai dan Inflasi
Tingginya kebutuhan terhadap cabai mengakibatkan pergerakan angka inflasi-yakni variabel ekonomi makro yang sangat penting, yang menunjukkan perkembangan atau seberapa cepat harga-harga berubah dalam perekonomian- amat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas yang merupakan bahan baku utama sambal, dan sumber cita rasa pedas pada masakan tersebut. Bila harga cabai "kian pedas" karena suplai cabai di pasar terganggu, dapat dipastikan inflasi bakal meningkat, yang ujung-ujungnya bakal mempengaruhi perekonomian. Ini disebabkan besarnya bobot atau kontribusi cabai dalam perhitungan inflasi karena dikonsumsi secara masif dan dalam jumlah besar oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.
Saking signifikannya peran cabai dalam pergerakan angka inflasi, seorang pejabat Bank Indonesia pernah meminta agar cabai dikeluarkan saja dari komoditas yang diikutkan dalam perhitungan inflasi. Tentu ini permintaan yang keliru. Seharusnya, bila hendak meredam pengaruh cabai terhadap pergerakan inflasi, yang mesti dilakukan adalah menjaga kestabilan harga cabai di pasar.
Pasokan komoditas ini harus selalu mencukupi setiap saat. Sebab, hampir semua orang Indonesia butuh cabai saat hendak makan. Celakanya, cabai adalah tanaman semusim yang tak bisa dibudidayakan secara maksimal sepanjang tahun. Mau tak mau, di tengah kebutuhan akan cabai yang terus meningkat, konsumsi cabai segar harus ditekan. Orang Indonesia harus terbiasa mengkonsumsi cabai olahan (bubuk atau yang telah dikeringkan). Namun, ini juga sulit, karena menyangkut selera dan cita rasa.

Nasi dan Mi Instan
Yang juga unik dari pola konsumsi orang Indonesia adalah peran beras/nasi sebagai sumber utama karbohidrat. Sekitar 80 persen pemenuhan karbohidrat orang Indonesia berasal dari nasi yang ditanak dari beras. Partisipasi orang Indonesia dalam mengkonsumsi beras juga nyaris 100 persen. Itu artinya, hampir semua orang Indonesia-dari Sabang sampai Merauke-menjadikan beras sebagai makanan pokok.
Fakta tersebut menjadikan konsumsi beras penduduk Indonesia sangat tinggi. Bayangkan, dalam setahun, setiap orang Indonesia secara rata-rata mengkonsumsi sekitar 139 kilogram beras. Karena itu, produksi dan ketersediaan beras yang mencukupi menjadi isu penting di negeri ini, baik secara ekonomi maupun sosial-politik. Pasalnya, perkara beras/nasi menyangkut urusan perut sekitar 250 juta penduduk.
Konsumsi beras yang tinggi juga merupakan penyebab utama tingginya prevalensi penyakit diabetes di Indonesia. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan prevalensi diabetes tertinggi di dunia.
Celakanya, di tengah pesatnya laju pertambahan penduduk, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan beras yang terus meningkat. Sementara itu, pada saat yang sama, kapasitas produksi padi/beras tumbuh lebih lambat. Dalam soal ini, yang juga mengkhawatirkan adalah kian maraknya konversi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian, yang otomatis bakal menggerus kapasitas produksi. Mau tak mau, bila produksi dalam negeri tak mencukupi, pilihannya adalah mengimpor dari luar negeri.
Karena itu, konsumsi beras harus ditekan dan diversifikasi pangan (sumber karbohidrat) harus digalakkan. Ini tak mudah. Mengubah pola konsumsi nasi orang Indonesia tak semudah membalikkan telapak tangan. Buktinya, kampanye agar mengurangi konsumsi beras dan beralih ke pangan lokal pengahasil kerbohidrat lainnya-misalnya one day no rice-telah dilakukan sebegitu rupa, namun hasilnya belum maksimal. Bagi orang Indonesia, bukan makan namanya bila tanpa nasi. Selain soal selera, juga soal gengsi dan prestise: ada persepsi keliru bahwa mengkonsumsi jagung atau umbi-umbian-sebagai pengganti beras-identik dengan kemiskinan dan ketidakmampuan membeli beras.
Celakanya, meski konsumsi beras cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, penurunan tersebut justru dibarengi dengan meningkatnya konsumsi produk olahan gandum, bukan komoditas pangan lokal. Padahal gandumnya harus diimpor dari luar negeri. Salah satu produk olahan gandum yang kian penting peranannya dalam pola konsumsi orang Indonesia sebagai sumber karbohidrat (pengganti nasi) adalah mi instan.
Bayangkan, menurut data Bank Dunia, Indonesia merupakan negara pengkonsumsi mi instan terbesar kedua di dunia dengan konsumsi mencapai 13,7 miliar bungkus pada 2008.
Konsekuensinya, konsumsi tepung terigu meningkat dan Indonesia menjadi satu dari lima negara pengimpor gandum terbesar di dunia pada 2008. Entahlah apa sebabnya. Barangkali pengaruh iklan mi instan yang ditayangkan saban hari di televisi tampaknya sangat efektif dalam mempengaruhi pola konsumsi sebagian besar orang Indonesia? ●

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tingkat Kemakmuran Indonesia Lompat 21 Peringkat

Koran Tempo, 5 Maret 2016 Kemakmuran ternyata bukan melulu soal seberapa banyak materi atau kekayaan yang dikumpulkan suatu negara. Kekayaan memang merupakan salah satu faktor penentu utama kemakmuran, tapi bukan segalanya. Dimensi kemakmuran lebih luas dari sekadar akumulasi kekayaan materi. Ia juga mencakup dimensi non-materi, seperti kegembiraan hidup dan prospek untuk membangun hidup yang lebih baik di masa mendatang. Legatum Institute, sebuah lembaga think-tank yang berkedudukan di London, mencoba membangun sebuah indikator yang diupayakan mampu mengukur sebaik mungkin kemakmuran suatu negara secara multi-dimensi. Indikator tersebut tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tapi juga sejumlah dimensi kualitatif yang merepresentasikan kesejahteraan (well-being). Indikator yang dikembangkan tersebut dikenal sebagai Legatum Prosperity Index yang diluncurkan setiap tahun sejak 2009. Indeks tersebut merupakan indeks komposit yang mencakup 89 variabel, dari variabel klasik se...

Subsidi untuk Keluarga Miskin

Dimuat di Koran Tempo, 21 Juli 2014 Profil kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada awal bulan ini (1 Juli) menyebutkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang (11,25 persen), atau hanya berkurang 0,32 juta orang dibanding kondisi pada September 2013. Profil kemiskinan ini memberi konfirmasi mengenai dua hal. Pertama, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak pada akhir Juni tahun lalu terhadap kehidupan masyarakat kecil cukup dalam. Ternyata, tidak sedikit dari mereka yang terjerembap ke jurang kemiskinan selepas kenaikan harga BBM dan hingga kini tetap miskin. Kedua, laju penurunan jumlah penduduk miskin terus melambat, bahkan boleh dibilang telah menyentuh titik jenuh. Hal ini menunjukkan kondisi kemiskinan yang terjadi sudah kronis (chronic poverty) serta cenderung persisten dan sulit diatasi. Mereka yang tengah bergelut dalam kemiskinan saat ini adalah penduduk dengan tingkat kapabilitas (pendidikan dan kesehatan) yang sangat rendah, tin...

Kesejahteraan Nelayan

Dimuat di Koran Tempo, 19 November 2014 Indonesia memiliki catatan sejarah gemilang sebagai negara maritim di masa lampau. Sayang, kebijakan pembangunan selama ini bias ke darat. Walhasil, laut yang menurut Bung Karno sejatinya merupakan sumber kekuatan dan kemakmuran bagi negeri ini malah terabaikan. Kabar baiknya, pemerintah Jokowi-JK punya agenda besar untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Hal itu termanivestasi melalui visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Timur di Myanmar, Kamis pekan lalu, Jokowi menyatakan salah satu pilar utama yang diagendakan-dalam pembangunan lima tahun mendatang-untuk mengaktualisasi visi besar tersebut adalah Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Hal itu bakal diwujudkan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama ( Tempo.co, 13 November ). Bila terlak...