Darurat Regenerasi Petani

Koran Tempo, 18 April 2015

Pemerintah telah menetapkan target untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Sejumlah langkah teknis-yang difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi pangan nasional-pun telah disiapkan untuk merengkuh target tersebut. Salah satunya, pengalihan subsidi BBM ke sektor pertanian sebesar Rp 16 triliun untuk revitalisasi dan pembangunan jaringan irigasi baru.

Secara faktual, dari sekitar 8,1 juta hektare lahan sawah di negeri ini, baru seluas 4,8 juta hektare yang berkategori sawah irigasi. Itu pun sebagian besar jaringan irigasi teknis yang ada dilaporkan dalam kondisi rusak. Jadi, tidak mengherankan bila optimalisasi lahan sawah masih jauh dari harapan. Hal itu tecermin dari indeks pertanaman padi sawah yang hanya sebesar 1,6. Artinya, masih banyak sawah di negeri ini hanya bisa ditanami padi sekali setahun karena dukungan irigasi yang kurang memadai.

Karena itu, pengalihan Rp 16 triliun dana subsidi BBM untuk irigasi adalah langkah yang tepat. Jika terlaksana, hal itu dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi pangan nasional, khususnya beras, melalui peningkatan produktivitas dan luas area panen.

Meski demikian, ada satu persoalan krusial yang juga harus menjadi fokus perhatian pemerintah selain peningkatan kapasitas produksi, yakni soal regenerasi petani. Pasalnya, keberhasilan negeri ini dalam merengkuh swasembada pangan sangat ditentukan oleh kinerja dan produktivitas para petani.

Hasil Sensus Pertanian 2013 (ST-2013) menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga usaha tani (petani) telah berkurang sebanyak 5,1 juta rumah tangga selama dasawarsa terakhir. Memang, penurunan tersebut berdampak positif berupa peningkatan rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai petani dan penurunan jumlah petani gurem. Tapi, pada saat yang sama, hal tersebut sebetulnya merupakan ancaman terhadap keberlanjutan produksi pangan nasional.

Betapa tidak? Mutasi tenaga kerja di sektor pertanian ternyata juga dibarengi dengan "penuaan petani". Hasil ST-2013 menunjukkan jumlah petani usia tua (55+ tahun) meningkat cukup signifikan dalam sepuluh tahun terakhir, sedangkan jumlah petani usia muda (15-24 tahun) justru terus berkurang. Itu artinya, kultur bertani kian tergerus dan minat generasi muda untuk menjadi petani semakin rendah.

Hal tersebut kian diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan petani. Sekitar 70 persen petani negeri ini hanya menamatkan pendidikan maksimal sekolah dasar. Mereka bakal sulit mengikuti perkembangan teknologi pertanian, dan produktivitas lahan pertanian bakal berkurang. Jadi, target swasembada pangan, boleh jadi, hanya akan menjadi sekadar mimpi yang sulit diwujudkan karena terhambat produktivitas dan kompetensi petani yang kurang memadai.

Becermin dari kondisi seperti itu, minat generasi muda negeri ini terhadap profesi petani harus digalakkan. Dan hal itu hanya bisa terwujud bila sektor pertanian menjadi lapangan pekerjaan yang menarik dan menjanjikan secara ekonomi. Dengan kata lain, pendapatan petani harus digenjot, misalnya melalui subsidi input, perlindungan petani dari produk impor, dan jaminan harga yang menguntungkan bagi hasil produksi petani.

Pola Konsumsi Mencengangkan

Di samping itu, ada fakta menarik bila kita mengamati perkembangan pola konsumsi pangan penduduk Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam soal pemenuhan asupan karbohidrat (carbohydrate intake). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) memperlihatkan konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia terus berkurang secara konsisten. Hal ini tentu merupakan perkembangan yang menggembirakan. Pasalnya, penurunan konsumsi beras per kapita sebesar 1,5 persen per tahun merupakan salah satu target pemerintah di bidang pangan.

Sayangnya, hal tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan konsumsi komoditas pangan lokal yang merupakan sumber karbohidrat selain beras. Tapi yang meningkat justru konsumsi produk olahan tepung terigu, terutama mi instan. Hasil Susenas menunjukkan, selama periode 1996-2011, laju peningkatan pangsa pengeluaran rumah tangga Indonesia yang dialokasikan untuk membeli mi instan mencapai 5,95 persen per tahun. Hal ini memberi konfirmasi bahwa peran mi instan kian besar dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia.

Celakanya, bahan baku pembuatan mi instan adalah tepung terigu, yang merupakan produk olahan gandum. Karena gandumnya harus diimpor, tak bisa dihindari, peningkatan konsumsi mi instan juga dibarengi dengan lonjakan impor gandum. Tidak mengherankan bila kini Indonesia merupakan negara importir gandum terbesar ke-4 di dunia setelah Mesir, Cina, dan Brasil dengan volume impor mencapai 7,4 juta ton, atau senilai US$ 3 miliar pada kurun 2013-2014 (Koran Jakarta, 12 April 2014). Itu artinya, volume impor dan banyaknya devisa yang dihabiskan untuk impor gandum sebetulnya lebih besar dari impor beras. Indonesia bahkan diramalkan bakal menjadi importir gandum terbesar di dunia dalam lima tahun mendatang.

Karena itu, tren peningkatan impor gandum harus disikapi secara serius oleh pemerintah. Sedikitnya ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengerem laju peningkatan impor gandum. Pertama, pengembangan komoditas pengganti gandum sebagai penghasil tepung terigu harus didorong oleh pemerintah. Salah satu komoditas yang potensial untuk dikembangkan sebagai pengganti gandum adalah sagu. Sayangnya, komoditas ini belum sepenuhnya dilirik oleh industri, meski kandungan seratnya lebih kaya dibanding gandum.

Kedua, pemerintah harus mendorong budidaya tanaman gandum di dalam negeri. Meskipun sejatinya merupakan tanaman sub-tropis, ada beberapa varietas gandum yang cocok dibudidayakan di iklim tropis sehingga sangat potensial untuk dikembangkan di Tanah Air. Upaya membudidayakan gandum di Indonesia sebetulnya sudah dirintis oleh sejumlah kalangan dan terbilang sukses. Yang dibutuhkan adalah dukungan dan upaya afirmatif dari pemerintah untuk mendorong budidaya gandum di dalam negeri dengan skala yang lebih luas. ●