Kesenjangan Upah Pria-Wanita

Koran Jakarta, 21 Maret 2019

Peringatan Hari Perempuan In­ternasional, 8 Maret, menye­rukan dunia agar lebih seimbang dalam gender. Faktanya, meskipun pember­dayaan perempuan mengalami kemajuan, kesenjangan eko­nomi antara laki-laki dan pe­rempuan masih terjadi. Dalam kasus Indonesia, kesenjangan­nya bahkan cukup besar. Hingga kini, ekonomi nasional lebih di­gerakkan laki-laki (male-driven economy). Kontribusi perem­puan terhadap penciptaan pen­dapatan nasional jauh lebih ren­dah dari laki-laki dan di bawah potensi aktualnya.

Indeks Pemberdayaan Gen­der yang dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) telah meningkat signifikan dari 68,15 poin tahun 2010 menjadi 71,74 poin pada 2017. Indeks untuk mengukur kemajuan aspek multidimen­sional pemberdayaan perem­puan yang mencakup politik, sosial, dan ekonomi. Sayang­nya, terlepas dari peningkatan signifikan ini, wanita hanya me­nyumbang 36,62 persen dari to­tal pendapatan. Ini menegaskan dominasi laki-laki.

Kontribusi kecil perempuan juga merupakan masalah kru­sial dalam pembagungan ber­basis gender. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah mencapai 70,81 poin tahun 2017 dan dianggap tinggi berdasarkan kategorisasi yang dibuat Program Pemba­ngunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), pencapaian ini tidak sama antargender. Faktanya, wanita tertinggal dari laki-laki dalam kinerja pem­bangunan manusia. Data BPS menunjukkan bahwa IPM pe­rempuan hanya 68,08 poin pada tahun 2017, jauh lebih rendah dari IPM laki-laki (74,85 poin).

IPM adalah indeks komposit yang didedikasikan untuk meng­ukur kemajuan pembangunan manusia melalui dimensi (1) kehidupan yang panjang dan sehat, (2) pendidikan, dan (3) standar hidup layak (kesejah­teraan ekonomi). Meskipun pe­rempuan mengungguli laki-laki untuk dimensi kesehatan yang ditunjukkan harapan hidup yang lebih lama saat lahir, mere­ka berkinerja lebih buruk dalam pendidikan dan standar hidup.

Pada 2017, rata-rata lama sekolah perempuan 7,65 tahun, satu tahun le­bih pendek dari laki-laki yang mencapai 8,56 tahun. Sementara itu, dalam penge­luaran per kapita bulanan, se­cara rata-rata, laki-laki dua kali lipat dari wanita. Kontribusi pe­rempuan terhadap penciptaan pendapatan jauh lebih sedikit dari pria, sebenarnya berkaitan erat dengan masalah penting lain yang disebut kesenjangan ketenagakerjaan gender.

Meskipun sekitar setengah popu­lasi usia kerja, berusia 15+ tahun adalah wanita, pasar kerja ne­gara ini masih didominasi kaum Adam. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS pada Agustus 2018 menunjukkan, tingkat par­tisipasi angkatan kerja perempu­an Indonesia hanya sekitar 51,88 persen, sedangkan pria 82,69 persen. Bahkan, sebagian besar perempuan usia kerja yang tidak aktif dalam pasar kerja hanya terlibat dalam pekerjaan rumah tangga (domestik).

Angka 51,88 persen relatif rendah dibanding negara-ne­gara lain pada tahap pemba­ngunan. Ini masih jauh dari target nasional yang ditetapkan untuk mempersempit kesen­jangan antara tingkat partisipa­si tenaga kerja perempuan dan pria sebesar 25 persen pada 2025. Harus dicatat, berdasar­kan penelitian Monash Uni­versity pada 2016 tentang par­tisipasi ekonomi perempuan Indonesia, target tadi termasuk sangat optimistis.

Dalam skenario yang le­bih realistis, partisipasi pekerja perempuan mungkin bakal menurun, terutama jika tren sekarang terus berlanjut. Na­mun, ada perkembangan yang menjanjikan di antara generasi muda, khususnya yang lebih berpendidikan di daerah perko­taan. Kecenderungan perempu­an dalam kelompok ini untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja meningkat.

Selain itu, meskipun sebagian besar perempuan terlibat dalam sektor informal wiraswasta, juga kurang terwakili dalam kewirau­sahaan karena terbatasnya akses ke sumber daya keuangan. Situasi menjadi lebih bu­ruk karena kua­litas pekerjaan perempuan juga tidak lebih baik dari pria.

Pada Agustus 2018, sekitar 40,73 persen pekerja perempuan me­miliki waktu kerja kurang dari 35 jam per pekan. Sekitar 3 juta di antara­nya dianggap se­bagai setengah pengangguran. Kebanyakan ter­konsentrasi di sektor-sektor ber­penghasilan ren­dah seperti perta­nian. Perempuan hanya mencakup 34,22 persen dari total pekerja sek­tor formal.

Kesenjangan dalam kualitas pekerjaan berkontribusi pada perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan. Data BPS Agustus 2018 memperli­hatkan, rata-rata upah bulanan karyawan perempuan sekitar 2,4 juta rupiah, sedang pria 3,1 juta rupiah. Karyawan dengan kuali­fikasi universitas, kesenjangan upah bahkan lebih besar. Untuk perempuan memperoleh seki­tar 43 persen lebih rendah dari laki-laki.

Kesenjangan Upah

Selain itu, Monash University juga menemukan kesenjangan upah keduanya di sektor formal mencapai 34 persen. Sementara itu, di sektor informal, perem­puan 50 persen lebih rendah dibanding pria. Ada juga dis­kriminasi terhadap perempuan di pasar kerja. Hal ini menjelas­kan kesenjangan upah kedua kelompok.

Maka, kunci optimalisasi potensi perempuan harus ada dorongan kesetaraan gender. Konkretnya perlu dukungan ke­bijakan yang menguntungkan perempuan, bersama dengan perubahan norma dan praktik sosial. Tidak dapat dipungkiri, keuntungan ekonomi yang da­pat dipetik dari partisipasi pe­rempuan di pasar kerja sangat besar.

Sebuah laporan yang diter­bitkan McKinsey Global Insti­tute (MGI) bertajuk The Power of Parity: Advancing Women’s Equality in the Asia Pacific mem­perkirakan 135 miliar dollar AS setahun dapat ditambahkan ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2025 de­ngan memajukan kesetaraan gender. Sementara itu, menurut Bank Pembangunan Asia, bila berhasil menutup kesenjangan gender dalam pekerjaan dapat menambah 14 persen penda­patan per kapita bagi negara berkembang seperti Indonesia pada tahun 2020.

Dalam jangka panjang, me­ningkatkan kesetaraan pendidik­an penting untuk meningkatkan peluang ekonomi perempuan. Dengan pendidikan lebih baik, mereka akan memiliki lebih banyak akses pekerjaan yang lebih berkualitas dengan gaji le­bih tinggi. Maka, meningkatkan pendidikan perempuan juga merupakan langkah utama un­tuk mempersempit kesenjangan upah antarkelompok gender.

Jadi, potensi keuntungan ekonomi dari menutup celah kesenjangan sangat menjanji­kan. Ini juga dapat membantu negara menurunkan ketimpang­an pendapatan. Sebab ini me­rupakan salah satu tantangan utama mewujudkan masyarakat berkeadilan.

Penulis alumnus Monash University, Australia