Ironi di Sektor Pertanian: Negeri Agraris Pengimpor Pangan

Koran Tempo, 10 Maret 2018

Di bangku sekolah, kita selalu diajarkan bahwa kekayaan alam yang melimpah merupakan modal penting bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain di pentas dunia. Sayang, potensi besar ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Statistik menunjukkan bahwa luas daratan Indonesia mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Sebagian besar sangat cocok untuk lahan pertanian. Lahan pertanian yang luas lagi subur menjadikan produksi komoditas pertanian kita melimpah. Tidak mengherankan bila saat ini Indonesia menjadi negara produsen utama sejumlah komoditas pertanian di kancah global.

Dalam soal beras, misalnya, meski belakangan ini kita harus mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton, produksi di dalam negeri sejatinya melimpah. Data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperlihatkan bahwa pada 2016 Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara penghasil padi terbesardi dunia setelah Cina dan India dengan produksi mencapai 77 juta ton.

Sayang, beras sebanyak itu ternyata belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri secara berkelanjutan. Hal itu tecermin dari gejolak harga beras yang merupakan indikasi suplai yang tidak mencukupi. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi beras penduduk Indonesia yang sangat tinggi. Bayangkan, setiap orang Indonesia diperkirakan mengkonsumsi 114 kilogram beras dalam setahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Konsekuensinya, peningkatan produksi beras di dalam negeri acap kali tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan beras akibat pertambahan jumlah penduduk.

Ironisnya, produksi beras yang melimpah ini ternyata sebagian besar merupakan hasil pengorbanan dan jerih payah para petani kecil yang mengelola lahan sawah rata-rata kurang dari setengah hektare (petani gurem). Hasil Sensus Pertanian 2013 yang dilaksanakan BPS menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan sawah yang dikelola petani kita hanya 0,2 hektare. Sedangkan hasil Survei Kajian Cadangan Beras (SKCB) yang dilaksanakan BPS pada Maret 2015 memperlihatkan bahwa sekitar 70 persen rumah tangga tanaman padi merupakan petani gurem.

Dengan luas lahan garapan yang tidak seberapa ini, skala usaha tani yang menguntungkan tentu bakal sulit dicapai. Itulah sebabnya, meski produksi padi nasional secara agregat cukup besar, banyak petani yang tetap hidup dalam jerat kemiskinan. Secara faktual, sekitar 75 persen petani miskin di negeri ini adalah petani padi dan palawija. Hal itu tecermin dari perkembangan nilai tukar petani tanaman pangan yang cenderung melandai.

Hasil SKCB juga mengungkapkan fakta menarik. Sebanyak 41 persen dari total rumah tangga tanaman padi yang mencapai 14 juta rumah tangga ternyata merupakan konsumen neto (net consumers) beras.

Rata-rata pembelian beras oleh rumah tangga produsen padi (termasuknet producers) mencapai 2,37 kilogram dalam sebulan. Itu artinya, meski merupakan produsen beras, mereka juga harus membeli beras dengan harga pasar karena produksi yang dihasilkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Fakta ini juga menunjukkan bahwa kenaikan harga beras bakal memukul daya beli mayoritas petani yang juga miskin. Karena itu, argumen bahwa kebijakan impor beras untuk menstabilkan harga dalam negeri bakal menyengsarakan petani patut ditelaah lebih dalam. Pertanyaannya adalah, petani yang mana dan seberapa besar dampaknya?

Faktanya, tidak jarang kenaikan harga beras yang tinggi justru tidak dinikmati petani. Alasannya sederhana, petani tidak memproduksi beras, melainkan gabah. Sedangkan selisih harga antara gabah dan beras cukup tinggi. Margin ini tentu saja bakal dinikmati oleh usaha penggilingan padi, distributor, dan pedagang. ●