Langsung ke konten utama

BBM dan Kemiskinan

Dimuat di Koran Tempo, 28 Agustus 2014
Di tengah membubungnya harapan terhadap pemerintahan mendatang, duet Jokowi-JK tampaknya bakal dihadapkan pada tantangan yang tak mudah di masa awal periode pemerintahan mereka. Salah satunya, soal seretnya ruang fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 akibat tekanan subsidi BBM.
Konsekuensinya, ambisi menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen akan sulit diwujudkan. Begitu pula dengan program-program unggulan yang telah dijanjikan saat kampanye, kemungkinan besar tak sepenuhnya bisa direalisasi pada 2015.
Seperti diketahui, APBN 2015 didasari asumsi bahwa harga BBM tidak mengalami penyesuaian. Akibatnya, subsidi BBM, yang pada tahun ini telah mencapai Rp 246,5 triliun, bakal melonjak hingga Rp 291,1 triliun pada 2015. Pendek kata, mau tidak mau, kenaikan harga BBM menjadi pilihan yang harus diambil oleh pemerintah Jokowi-JK.
Repotnya, kebijakan menaikkan harga BBM amat tidak populer dan kerap menuai penolakan dari banyak kalangan. Pasalnya, kebijakan ini dipandang bakal menyengsarakan wong cilik, terutama kelompok warga miskin.
Pengalaman menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM selalu memicu inflasi. Faktanya, dampak inflasi tersebut lebih dirasakan oleh wong cilik dalam bentuk penurunan daya beli. Soalnya, kenaikan harga BBM selalu berujung pada kenaikan harga komoditas lainnya, terutama bahan makanan, yang proses produksi dan rantai distribusinya menggunakan BBM. Padahal, 60-70 persen pengeluaran untuk penduduk miskin dan hampir miskin dialokasikan untuk kebutuhan makanan.
Pada 2005, misalnya, kenaikan harga BBM terjadi dua kali, antara lain pada 1 Maret dan 1 Oktober, telah memacu inflasi tahunan hingga mencapai 17,11 persen. Akibatnya, 4,2 juta orang jatuh miskin sepanjang Februari 2005-Maret 2006. Menurut Bank Dunia, memburuknya kondisi kemiskinan kala itu lebih disebabkan oleh lonjakan harga beras (Making The New Indonesia Work For The Poor, 2006). Diketahui, 20-25 persen pengeluaran bagi penduduk miskin dan hampir miskin dialokasikan untuk beras. Pengalaman serupa juga terjadi pada 2013. Kenaikan harga BBM pada akhir Juni mengerek inflasi pada Juli 2013, sehingga mencapai 3,29 persen. Akibatnya, 0,48 juta orang terjerembap ke jurang kemiskinan sepanjang Maret-September 2013.
Meski demikian, Jokowi-JK tak boleh ragu untuk menaikkan harga (baca: menghapus subsidi) BBM. Sebab, dengan mekanisme pemberian kompensasi yang tepat sasaran dan pengendalian inflasi (kelompok bahan makanan) yang efektif, dampak kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan bisa ditekan.
Selain itu, dalam jangka panjang, penghapusan subsidi BBM sejatinya bakal berdampak penurunan angka kemiskinan. Dengan demikian, ada ruang untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk program-program anti-kemiskinan dapat ditingkatkan. Banyak bukti memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi, yang dibarengi dengan pemerataan, merupakan resep terbaik untuk menyelesaikan ihwal kemiskinan.
Sebaliknya, dalam jangka panjang, subsidi BBM justru bakal menghambat berbagai program anti-kemiskinan akibat keterbatasan anggaran. Ditengarai, selama ini, subsidi BBM juga telah berkontribusi terhadap kesenjangan ekonomi yang kian melebar. Pasalnya, 60-70 persen dari subsidi BBM, yang menyedot 20 persen anggaran negara, justru dinikmati golongan mampu. ●

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Subsidi untuk Keluarga Miskin

Dimuat di Koran Tempo, 21 Juli 2014 Profil kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada awal bulan ini (1 Juli) menyebutkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang (11,25 persen), atau hanya berkurang 0,32 juta orang dibanding kondisi pada September 2013. Profil kemiskinan ini memberi konfirmasi mengenai dua hal. Pertama, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak pada akhir Juni tahun lalu terhadap kehidupan masyarakat kecil cukup dalam. Ternyata, tidak sedikit dari mereka yang terjerembap ke jurang kemiskinan selepas kenaikan harga BBM dan hingga kini tetap miskin. Kedua, laju penurunan jumlah penduduk miskin terus melambat, bahkan boleh dibilang telah menyentuh titik jenuh. Hal ini menunjukkan kondisi kemiskinan yang terjadi sudah kronis (chronic poverty) serta cenderung persisten dan sulit diatasi. Mereka yang tengah bergelut dalam kemiskinan saat ini adalah penduduk dengan tingkat kapabilitas (pendidikan dan kesehatan) yang sangat rendah, tin
34 komentar
Baca selengkapnya

Produksi Padi dan Pemilihan Presiden

Dimuat di Koran Tempo, 04 Juli 2014 Ada pola yang menarik bila kita mengulik tren data produksi padi nasional selama beberapa tahun terakhir. Kenaikan produksi ternyata selalu terjadi pada tahun-tahun saat pemilihan presiden dihelat. Sebagai contoh, pada 1 Juli 2004, tiga hari menjelang pilpres putaran pertama, Badan Pusat Statistik merilis angka ramalan produksi padi nasional yang menyebutkan bahwa produksi padi pada 2004 diperkirakan mencapai 53,67 juta ton gabah kering giling, atau mengalami peningkatan sebesar 1,5 juta ton (2,93 persen) dibanding produksi pada 2003. Hal yang sama juga terjadi pada 2009. Seminggu sebelum pilpres dihelat pada 8 Juli, BPS mengumumkan bahwa produksi padi nasional pada 2009 diperkirakan mencapai 62,56 juta ton, atau naik sebesar 2,24 juta ton (3,71 persen) dibanding produksi pada 2008. Bagi sebagian kalangan, terutama yang selama ini meragukan akurasi data produksi padi/beras nasional, hal ini bukan sekadar kebetulan. Pola kenaikan tersebut dit
19 komentar
Baca selengkapnya

Kemiskinan Kronis

Dimuat di Koran Tempo, 26 September 2015                Statistik kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 September lalu memberi konfirmasi bahwa kenaikan harga BBM pada akhir 2014 dan perlambatan ekonomi pada awal tahun ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. Kombinasi keduanya sangat telak memukul daya beli masyarakat kecil akibat kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok dan berkurangnya kesempatan kerja. BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau bertambah sebanyak 0,86 juta orang dibanding September 2014. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan. BPS mencatat, indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) pada Maret 2015 mencapai 1,97 atau meningkat dibanding September 2014 yang sebesar 1,75. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index) juga naik dari 0,44 pada September 2014 menjadi 0,54 pada Maret 2015. Hal tersebut menunjukkan bahw
13 komentar
Baca selengkapnya