Langsung ke konten utama

Komitmen Pembangunan Manusia

Dimuat di Koran Tempo, 29 Oktober 2014

Meski sekadar perubahan nomenklatur, penggantian nama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menunjukkan bahwa pemerintah Jokowi-JK punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan salah satu persoalan krusial di negeri ini: kualitas pembangunan manusia yang rendah. Komitmen ini menjadi penting. Pasalnya, hanya dengan bermodalkan manusia Indonesia yang berkualitas, visi Indonesia Hebat dapat diwujudkan.

Secara faktual, berdasarkan laporan United Nations Development Programme (UNDP), kualitas pembangunan manusia Indonesia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di urutan ke-108 dari 287 negara dengan skor IPM 0,684 pada 2013. Di kawasan ASEAN, skor IPM Indonesia masih berada di belakang Singapura (0,901), Brunei Darussalam (0,852), Malaysia (0,773), dan Thailand (0,722) (Laporan Pembangunan Manusia 2014).

Laporan UNDP juga memperlihatkan, akselerasi pembangunan manusia Indonesia sedikit lambat. Hal ini tecermin dari perubahan peringkat IPM Indonesia sepanjang periode 2008-2013 yang hanya naik 4 peringkat. Bandingkan dengan Singapura yang peringkat IPM-nya naik sebesar 14 peringkat sepanjang periode yang sama.

Penggantian nama tersebut juga memperlihatkan adanya kesadaran pemerintah Jokowi-JK bahwa aspek paling esensial dari pembangunan adalah peningkatan kualitas penduduk–yang notabene–merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri.

Selama ini pelaksanaan pembangunan manusia terkesan masih berorientasi pada peningkatan kualitas penduduk sebagai obyek pembangunan. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan manusia secara umum baru menyentuh satu dimensi, yakni peningkatan daya beli, dan belum menyentuh dimensi peningkatan kapabilitas (pendidikan dan kesehatan) (Razali Ritonga, 2014).

Diketahui, IPM mengukur kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi: kesehatan yang diukur berdasarkan umur harapan hidup, pendidikan yang diukur atas dasar rata-rata lama bersekolah dan lama rata-rata yang diharapkan bersekolah, serta daya beli yang didasari pendapatan nasional bruto per kapita.

Karena itu, mudah dipahami bahwa titik lemah pembangunan manusia Indonesia yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah Jokowi-JK adalah peningkatan kapabilitas penduduk. Dengan demikian, akses penduduk-terutama kelompok miskin-terhadap pendidikan dan kesehatan harus digenjot.
Faktanya, kapabilitas penduduk Indonesia masih rendah. Berdasarkan laporan UNDP, rata-rata lama sekolah hanya 7,5 tahun. Pencapaian ini jauh di bawah sejumlah negara ASEAN. Rata-rata lama sekolah di Singapura 10,2 tahun, Malaysia 9,5 tahun, Filipina 8,9 tahun, dan Brunei Darussalam 8,7 tahun.

Rendahnya kapabilitas penduduk juga tecermin dari pencapaian derajat kesehatan yang tertinggal dari sejumlah negara ASEAN. Hal ini termanivestasi dari angka harapan hidup yang hanya 70,8 tahun. Bandingkan dengan Singapura yang 82,3 tahun, Brunei Darussalam 78,5 tahun, Vietnam 75,9 tahun, Malaysia 75 tahun, dan Thailand 74,4 tahun.

Karena itu, komitmen kuat pemerintah Jokowi-JK harus diwujudkan dalam bentuk akselerasi peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia, khususnya dimensi pendidikan dan kesehatan, selama lima tahun mendatang. Dan terkait dengan hal tersebut, kinerja Kemenko PMK dalam mengkoordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan berbagai kebijakan di bidang pembangunan manusia amat menentukan. ●


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tingkat Kemakmuran Indonesia Lompat 21 Peringkat

Koran Tempo, 5 Maret 2016 Kemakmuran ternyata bukan melulu soal seberapa banyak materi atau kekayaan yang dikumpulkan suatu negara. Kekayaan memang merupakan salah satu faktor penentu utama kemakmuran, tapi bukan segalanya. Dimensi kemakmuran lebih luas dari sekadar akumulasi kekayaan materi. Ia juga mencakup dimensi non-materi, seperti kegembiraan hidup dan prospek untuk membangun hidup yang lebih baik di masa mendatang. Legatum Institute, sebuah lembaga think-tank yang berkedudukan di London, mencoba membangun sebuah indikator yang diupayakan mampu mengukur sebaik mungkin kemakmuran suatu negara secara multi-dimensi. Indikator tersebut tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tapi juga sejumlah dimensi kualitatif yang merepresentasikan kesejahteraan (well-being). Indikator yang dikembangkan tersebut dikenal sebagai Legatum Prosperity Index yang diluncurkan setiap tahun sejak 2009. Indeks tersebut merupakan indeks komposit yang mencakup 89 variabel, dari variabel klasik se...
4 komentar
Baca selengkapnya

Some issues around maize production data

www.thejakartapost.com, 26 March 2019 In the second presidential debate covered topics on energy, food, infrastructure, natural resources and the environment on Feb. 17, president Joko “Jokowi” Widodo made a mistake in quoting data of maize importation. The president said the import quantity of this commodity had dropped substantially from 3.5 million tons in 2014 to merely 180,000 tons in last year. In contrast, the official data from Statistics Indonesia (BPS) pointed out a more towering figure. During 2018, the quantity reached at 730,918 tons instead. This minor mistake suddenly became a headline in newspapers. However, it seems that the public did not realize (or maybe did not know) that the real problem was not the import data quoted by the president, but the production data used as a based for the government to justify triumphant in boosting the country maize production, especially over the last four years. When it comes to the accuracy of production data, maize has the...
1 komentar
Baca selengkapnya

Ironi Sebatang Cokelat

Dimuat di Koran Tempo, 21 Agustus 2015 Kalau kita perhatikan statistik konsumsi cokelat dunia pada 2015, kita bakal menemukan fakta bahwa 10 negara konsumen cokelat terbesar sejagat adalah negara-negara maju: Amerika Serikat dan negeri di Eropa Barat. Untuk tiga pemakan cokelat terbesar sejagat, di urutan pertama ada Swiss dengan konsumsi per kapita penduduknya mencapai 9 kilogram per tahun. Di bawahnya ada Jerman dan Irlandia dengan konsumsi per kapita masing-masing 7,9 kilogram dan 7,4 kilogram per tahun (Koran Tempo, 14 Agustus). Menariknya, tak satu pun dari 10 negara konsumen cokelat terbesar dunia itu merupakan penghasil biji kakao, bahan utama pembuatan cokelat. Lalu, bagaimana dengan konsumsi cokelat di negara-negara penghasil utama kakao dunia? Untuk diketahui, lebih dari 90 persen kakao dunia dihasilkan oleh negara-negara berkembang atau dunia ketiga di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Saat ini, tiga negara penghasil utama biji kakao dunia adalah Pantai Gad...
Posting Komentar
Baca selengkapnya