Langsung ke konten utama

Dilema Pendatang Baru

Dimuat di Koran Tempo, 08 Agustus 2014
Selepas Lebaran, Jakarta selalu dibanjiri pendatang baru yang kepincut gemerlap Ibu Kota. Tahun ini, jumlah warga baru yang datang ke Jakarta bersama arus balik Lebaran diperhitungkan bakal mencapai 68 ribu orang. Sebanyak 60 persen di antaranya diyakini akan menetap secara resmi (Koran Tempo, 4 Agustus).
Ibarat buah simalakama, arus pendatang baru tersebut selalu memunculkan dilema. Di satu sisi, migrasi ke Jakarta-karena dorongan ekonomi-untuk merengkuh kehidupan yang lebih baik merupakan hak setiap orang, yang tentu saja tak boleh dihambat. Di sisi lain, kehadiran para pendatang baru tersebut justru menambah runyam berbagai persoalan sosial di Ibu Kota, seperti meningkatnya kemiskinan kota, kriminalitas, dan kekumuhan.
Faktanya, para pendatang baru yang mengadu nasib ke Jakarta bersamaan dengan arus balik Lebaran umumnya berpendidikan rendah dan minim keahlian. Dengan kata lain, mereka sejatinya tidak diinginkan oleh pasar tenaga kerja di Ibu Kota yang lebih ditopang oleh sektor industri dan jasa.
Tidak membikin heran, bila selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menunjukkan “resistansi” terhadap arus pendatang baru ke Ibu Kota. Hal ini tecermin dari penerapan operasi yustisi kependudukan yang kerap dilakukan secara intensif selepas Lebaran.
Yang terbaru, resistansi tersebut tecermin dari penerapan perjanjian pidana untuk para pendatang baru yang terjaring razia masalah sosial, sebelum mereka dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.
Seperti halnya operasi yustisi, penerapan perjanjian pidana sebetulnya tetap saja tidak menyelesaikan akar permasalahan yang sesungguhnya: kemiskinan. Sejatinya, arus urbanisasi ke Ibu Kota merupakan konsekuensi dari sulitnya merengkuh kesejahtaraan di desa. Karena itu, arus pendatang baru dalam jumlah besar selepas Lebaran ke Jakarta bakal terus berulang selama sektor pertanian-pedesaan masih menjadi pusat kemiskinan.
Secara faktual, dari jumlah total penduduk miskin yang mencapai 28,28 juta orang pada Maret 2014, sebesar 63 persen di antaranya tinggal di desa. Mereka tidak hanya miskin secara ekonomi, karena pendapatan yang rendah, tapi juga kapabilitas (utamanya pendidikan).
Tak bisa dibantah, sebagian besar pendatang baru Jakarta adalah warga pedesaan yang bergantung pada ekonomi usaha tani. Dan faktanya, kegiatan usaha tani di negeri ini selalu identik dengan hidup serba pas-pasan. Berdasarkan hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (SPP-2013) yang dirilis BPS pada Juli lalu, pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian rata-rata hanya sebesar Rp 12,4 juta per tahun atau Rp 1 juta per bulan.
Rumusnya sederhana, bila desa tetap miskin dan tertinggal, arus pendatang baru Jakarta akan terus berlangsung dan sulit dibendung. Karena itu, perekonomian pedesaan harus dibangun. Salah satu caranya adalah dengan menggenjot aktivitas ekonomi di luar usaha tani (off-farm), seperti usaha kecil-menengah, perdagangan, dan jasa di desa. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan bagi penduduk pedesaan. Dengan demikian, mereka tidak hanya bergantung pada ekonomi usaha tani (on-farm). ●

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tingkat Kemakmuran Indonesia Lompat 21 Peringkat

Koran Tempo, 5 Maret 2016 Kemakmuran ternyata bukan melulu soal seberapa banyak materi atau kekayaan yang dikumpulkan suatu negara. Kekayaan memang merupakan salah satu faktor penentu utama kemakmuran, tapi bukan segalanya. Dimensi kemakmuran lebih luas dari sekadar akumulasi kekayaan materi. Ia juga mencakup dimensi non-materi, seperti kegembiraan hidup dan prospek untuk membangun hidup yang lebih baik di masa mendatang. Legatum Institute, sebuah lembaga think-tank yang berkedudukan di London, mencoba membangun sebuah indikator yang diupayakan mampu mengukur sebaik mungkin kemakmuran suatu negara secara multi-dimensi. Indikator tersebut tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tapi juga sejumlah dimensi kualitatif yang merepresentasikan kesejahteraan (well-being). Indikator yang dikembangkan tersebut dikenal sebagai Legatum Prosperity Index yang diluncurkan setiap tahun sejak 2009. Indeks tersebut merupakan indeks komposit yang mencakup 89 variabel, dari variabel klasik se...
4 komentar
Baca selengkapnya

Some issues around maize production data

www.thejakartapost.com, 26 March 2019 In the second presidential debate covered topics on energy, food, infrastructure, natural resources and the environment on Feb. 17, president Joko “Jokowi” Widodo made a mistake in quoting data of maize importation. The president said the import quantity of this commodity had dropped substantially from 3.5 million tons in 2014 to merely 180,000 tons in last year. In contrast, the official data from Statistics Indonesia (BPS) pointed out a more towering figure. During 2018, the quantity reached at 730,918 tons instead. This minor mistake suddenly became a headline in newspapers. However, it seems that the public did not realize (or maybe did not know) that the real problem was not the import data quoted by the president, but the production data used as a based for the government to justify triumphant in boosting the country maize production, especially over the last four years. When it comes to the accuracy of production data, maize has the...
1 komentar
Baca selengkapnya

Ironi Sebatang Cokelat

Dimuat di Koran Tempo, 21 Agustus 2015 Kalau kita perhatikan statistik konsumsi cokelat dunia pada 2015, kita bakal menemukan fakta bahwa 10 negara konsumen cokelat terbesar sejagat adalah negara-negara maju: Amerika Serikat dan negeri di Eropa Barat. Untuk tiga pemakan cokelat terbesar sejagat, di urutan pertama ada Swiss dengan konsumsi per kapita penduduknya mencapai 9 kilogram per tahun. Di bawahnya ada Jerman dan Irlandia dengan konsumsi per kapita masing-masing 7,9 kilogram dan 7,4 kilogram per tahun (Koran Tempo, 14 Agustus). Menariknya, tak satu pun dari 10 negara konsumen cokelat terbesar dunia itu merupakan penghasil biji kakao, bahan utama pembuatan cokelat. Lalu, bagaimana dengan konsumsi cokelat di negara-negara penghasil utama kakao dunia? Untuk diketahui, lebih dari 90 persen kakao dunia dihasilkan oleh negara-negara berkembang atau dunia ketiga di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Saat ini, tiga negara penghasil utama biji kakao dunia adalah Pantai Gad...
Posting Komentar
Baca selengkapnya