Langsung ke konten utama

Bumbu Statistik dalam Debat Capres

Dimuat di Koran Tempo, 30 Juni 2014
Penguasaan data statistik dan kemampuan menerjemahkannya dengan benar merupakan petunjuk bahwa seseorang menguasai permasalahan dengan baik. Itulah sebab dalam debat calon presiden (capres) atau calon perdana menteri di negara-negara maju, kemampuan kandidat dalam membedah masalah dengan data sangat menentukan performanya di mata publik.
Hal ini, misalnya, terlihat dalam debat antara John F. Kennedy dan Richard Nixon pada 26 September 1960. Dalam debat perdana yang menurut sejumlah kalangan merupakan faktor krusial penyebab kekalahan Nixon itu, Kennedy menunjukkan kemampuannya dalam membedah dan menyodorkan solusi atas berbagai persoalan sosial-ekonomi yang tengah dihadapi Amerika Serikat dengan dukungan penguasaan data statistik yang baik. Walhasil, Kennedy, yang semula tidak dijagokan, berhasil mengungguli Nixon (Tangguh dengan Statistik, 2013).
Sayangnya, dalam debat capres yang sudah dihelat sebanyak tiga kali antara Prabowo dan Jokowi, kita sama sekali tidak pernah disuguhi kemampuan keduanya dalam membedah persoalan dengan data. Dalam debat kedua yang mengusung tema pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, misalnya, kedua capres seharusnya mengupas persoalan investasi, daya saing, kemiskinan, pengangguran, dan tingginya angka kematian ibu dengan data-data statistik. Faktanya, keduanya cenderung mengumbar bahasa-bahasa verbal yang terkesan normatif, konseptual, dan kurang terukur (kualitatif). Data-data statistik memang sesekali dilontarkan oleh kedua capres. Namun hal ini tanpa dibarengi dengan penguasaan yang dalam.
Prabowo, misalnya, berulang kali menyebut bahwa kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000-1.200 triliun per tahun. Namun, alih-alih menunjukkan bahwa beliau mampu memberi solusi atas keterbatasan anggaran nasional untuk mendanai pembangunan, angka kebocoran tersebut justru dianggap tidak realistis dan dipertanyakan kesahihannya oleh para ekonom. Soalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya Rp 1.800 triliun.
Begitu pula ketika Prabowo menyodorkan gagasan untuk membuka 4 juta hektare lahan pertanian baru dalam lima tahun mendatang sebagai solusi atas persoalan kemiskinan dan pengangguran. Secara konseptual, gagasan ini memang menarik. Namun secara teknis, hal ini sangat sulit untuk diwujudkan. Faktanya, dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah hanya mampu menambah 700 ribu hektare lahan pertanian baru, jauh dari target ambisius pemerintah, yang sebesar 6,15 juta hektare.
Sementara itu, Jokowi juga setali tiga uang. Meski solusi yang ditawarkannya lebih bersifat implementatif ketimbang Prabowo yang cenderung konseptual, Jokowi hampir sama sekali tidak menggunakan data statistik ketika membedah persoalan. Jokowi memang sempat menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun adalah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Namun jawaban yang diberikan untuk mencapai target pertumbuhan tersebut cenderung normatif dan tidak terukur.
Karena itu, alangkah lebih elok bila bumbu statistik ditambah dan diperbanyak dalam dua debat yang tersisa. Hal ini penting karena, bukan hanya sebagai bukti bahwa para kandidat betul-betul menguasai persoalan yang membelit bangsa ini secara faktual, tapi juga bakal mendorong terwujudnya based evidence society, yakni masyarakat yang rasional, obyektif, dan fair ketika menentukan pilihan politik. ●

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tingkat Kemakmuran Indonesia Lompat 21 Peringkat

Koran Tempo, 5 Maret 2016 Kemakmuran ternyata bukan melulu soal seberapa banyak materi atau kekayaan yang dikumpulkan suatu negara. Kekayaan memang merupakan salah satu faktor penentu utama kemakmuran, tapi bukan segalanya. Dimensi kemakmuran lebih luas dari sekadar akumulasi kekayaan materi. Ia juga mencakup dimensi non-materi, seperti kegembiraan hidup dan prospek untuk membangun hidup yang lebih baik di masa mendatang. Legatum Institute, sebuah lembaga think-tank yang berkedudukan di London, mencoba membangun sebuah indikator yang diupayakan mampu mengukur sebaik mungkin kemakmuran suatu negara secara multi-dimensi. Indikator tersebut tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tapi juga sejumlah dimensi kualitatif yang merepresentasikan kesejahteraan (well-being). Indikator yang dikembangkan tersebut dikenal sebagai Legatum Prosperity Index yang diluncurkan setiap tahun sejak 2009. Indeks tersebut merupakan indeks komposit yang mencakup 89 variabel, dari variabel klasik se...
4 komentar
Baca selengkapnya

Some issues around maize production data

www.thejakartapost.com, 26 March 2019 In the second presidential debate covered topics on energy, food, infrastructure, natural resources and the environment on Feb. 17, president Joko “Jokowi” Widodo made a mistake in quoting data of maize importation. The president said the import quantity of this commodity had dropped substantially from 3.5 million tons in 2014 to merely 180,000 tons in last year. In contrast, the official data from Statistics Indonesia (BPS) pointed out a more towering figure. During 2018, the quantity reached at 730,918 tons instead. This minor mistake suddenly became a headline in newspapers. However, it seems that the public did not realize (or maybe did not know) that the real problem was not the import data quoted by the president, but the production data used as a based for the government to justify triumphant in boosting the country maize production, especially over the last four years. When it comes to the accuracy of production data, maize has the...
1 komentar
Baca selengkapnya

Ironi Sebatang Cokelat

Dimuat di Koran Tempo, 21 Agustus 2015 Kalau kita perhatikan statistik konsumsi cokelat dunia pada 2015, kita bakal menemukan fakta bahwa 10 negara konsumen cokelat terbesar sejagat adalah negara-negara maju: Amerika Serikat dan negeri di Eropa Barat. Untuk tiga pemakan cokelat terbesar sejagat, di urutan pertama ada Swiss dengan konsumsi per kapita penduduknya mencapai 9 kilogram per tahun. Di bawahnya ada Jerman dan Irlandia dengan konsumsi per kapita masing-masing 7,9 kilogram dan 7,4 kilogram per tahun (Koran Tempo, 14 Agustus). Menariknya, tak satu pun dari 10 negara konsumen cokelat terbesar dunia itu merupakan penghasil biji kakao, bahan utama pembuatan cokelat. Lalu, bagaimana dengan konsumsi cokelat di negara-negara penghasil utama kakao dunia? Untuk diketahui, lebih dari 90 persen kakao dunia dihasilkan oleh negara-negara berkembang atau dunia ketiga di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Saat ini, tiga negara penghasil utama biji kakao dunia adalah Pantai Gad...
Posting Komentar
Baca selengkapnya