Langsung ke konten utama

Menggenjot Pendapatan Petani

Dimuat di Koran Kompas, 08 Agustus 2014 
BEBAN sektor pertanian kian berat. Sektor ini tidak hanya menanggung surplus tenaga kerja, tetapi juga kemiskinan. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah angkatan kerja nasional pada Februari 2014 mencapai 125,3 juta orang. Dari jumlah ini, 40,8 juta orang terserap di sektor pertanian.
Meski harus menanggung surplus tenaga kerja, sektor pertanian terperangkap dalam jebakan pertumbuhan rendah selama dasawarsa terakhir.
Sejak 2004, sektor ini tak pernah tumbuh di atas 4 persen kecuali pada 2008 tumbuh 4,8 persen. Alhasil, tingkat kesejahteraan sebagian besar petani tak kunjung meningkat signifikan.
Hal ini tecermin, antara lain, dari tren pergerakan indeks nilai tukar petani—indikator yang selama ini dianggap merefleksikan kesejahteraan petani—yang cenderung melandai dalam beberapa tahun terakhir.
Potret buram kesejahteraan petani juga tersaji pada hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (SPP 2013) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Juli.
BPS mencatat, pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian rata-rata hanya Rp 12,4 juta per tahun atau Rp 1 juta per bulan. Itu artinya, petani bakal sulit merengkuh kesejahteraan apabila hanya mengandalkan usaha tani.
Garis kemiskinan di daerah pedesaan pada Maret 2014 sebesar Rp 286.097 per kapita per bulan. Artinya, rumah tangga tani yang terdiri atas empat anggota bakal berkategori miskin apabila dalam sebulan memiliki pengeluaran/pendapatan lebih kecil dari Rp 1,2 juta.
Mudah dipahami, rendahnya rata-rata pendapatan dari usaha tani bertalian erat dengan fakta bahwa sebagian besar petani kita merupakan petani tanaman pangan (padi dan palawija) dengan penguasaan lahan yang sempit.
Hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan, sebagian besar petani tanaman pangan mengusahakan lahan kurang dari setengah hektar.
Tidak ekonomis
Lahan yang sempit mengakibatkan usaha tani tanaman pangan tidak ekonomis. Hasil SPP 2013 memperlihatkan, rata-rata pendapatan rumah tangga tani tanaman pangan dari usaha pertanian hanya sekitar Rp 11 juta per tahun. Sulit rasanya petani bakal bertahan hidup jika hanya mengandalkan pendapatan sebesar ini.
Meski perkembangan teknologi pertanian selama beberapa dasawarsa terakhir telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi usaha tani, sempitnya lahan yang diusahakan mengakibatkan efisiensi dan skala ekonomi usaha tani menjadi sulit digapai. Hal ini diperparah dengan relatif murahnya harga komoditas tanaman pangan jika dibandingkan dengan harga komoditas pertanian yang lain.
Tak usah heran jika hingga kini kemiskinan tetap berpusat di sektor pertanian, terutama subsektor tanaman pangan. BPS mencatat, dari total jumlah penduduk miskin yang mencapai 28,28 juta orang pada Maret 2014, sekitar 63 persen tinggal di desa.
Mudah diduga, sebagian besar mereka adalah pekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Karena itu, kemiskinan bakal berkurang signifikan apabila pendapatan dan daya beli para petani dapat ditingkatkan.
Peningkatan pendapatan ini tidak hanya berdampak pada penurunan kemiskinan, tetapi juga bakal menggerakkan perekonomian nasional, terutama di pedesaan, karena jumlah pekerja di sektor pertanian mencakup 35 persen dari total angkatan kerja.
Tiga cara
Bagaimana caranya? Berdasarkan hasil SPP 2013, setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, untuk usaha pertanian berbasis lahan (tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura), bisa menggenjot kapasitas petani dalam berproduksi dengan cara meningkatkan rata-rata luas lahan pertanian (faktor produksi) setiap petani. Sayang, hal ini tidak mudah untuk diwujudkan.
Pengalaman menunjukkan, reforma agraria yang selama ini disuarakan banyak pihak masih jauh panggang dari api. Betapa tidak, dari sekitar 6 juta hektar lahan pertanian yang dijanjikan pemerintah untuk dibagikan kepada petani, realisasinya baru 700.000 hektar. Rumitnya birokrasi di tingkat daerah merupakan salah satu kendala utama.
Kedua, kegiatan usaha tani harus didorong ke subsektor atraktif yang lebih ekonomis dan berorientasi ekspor, seperti subsektor perkebunan, peternakan, perikanan, dan hortikultura.
Tentu, hal ini dilakukan tanpa mengabaikan dan mengorbankan peran penting subsektor tanaman pangan. Karena itu, pada saat yang sama pemerintah harus memberi insentif kepada petani tanaman pangan, misalnya berupa subsidi input (pupuk, benih, dan sarana produksi) serta jaminan harga bagi hasil produksi petani.
Ketiga, aktivitas ekonomi di luar usaha tani (off-farm)—seperti usaha kecil menengah, perdagangan, dan jasa lainnya—di daerah pedesaan harus didorong. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan bagi petani, khususnya petani tanaman pangan. Dengan demikian, mereka tidak hanya bertumpu pada kegiatan usaha tani (on-farm).
Hasil SPP 2013 menunjukkan, pendapatan dari usaha di sektor pertanian hanya mencakup 46,7 persen dari total pendapatan rumah tangga pertanian, yang rata-rata Rp 26,6 juta per tahun atau Rp 2,2 juta per bulan. Sebanyak 53,3 persen sisanya disumbang oleh pendapatan yang bersumber dari kegiatan selain usaha di sektor pertanian. Artinya, kegiatan off-farm berperan penting menopang kehidupan petani. ●

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tingkat Kemakmuran Indonesia Lompat 21 Peringkat

Koran Tempo, 5 Maret 2016 Kemakmuran ternyata bukan melulu soal seberapa banyak materi atau kekayaan yang dikumpulkan suatu negara. Kekayaan memang merupakan salah satu faktor penentu utama kemakmuran, tapi bukan segalanya. Dimensi kemakmuran lebih luas dari sekadar akumulasi kekayaan materi. Ia juga mencakup dimensi non-materi, seperti kegembiraan hidup dan prospek untuk membangun hidup yang lebih baik di masa mendatang. Legatum Institute, sebuah lembaga think-tank yang berkedudukan di London, mencoba membangun sebuah indikator yang diupayakan mampu mengukur sebaik mungkin kemakmuran suatu negara secara multi-dimensi. Indikator tersebut tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tapi juga sejumlah dimensi kualitatif yang merepresentasikan kesejahteraan (well-being). Indikator yang dikembangkan tersebut dikenal sebagai Legatum Prosperity Index yang diluncurkan setiap tahun sejak 2009. Indeks tersebut merupakan indeks komposit yang mencakup 89 variabel, dari variabel klasik se...
4 komentar
Baca selengkapnya

Some issues around maize production data

www.thejakartapost.com, 26 March 2019 In the second presidential debate covered topics on energy, food, infrastructure, natural resources and the environment on Feb. 17, president Joko “Jokowi” Widodo made a mistake in quoting data of maize importation. The president said the import quantity of this commodity had dropped substantially from 3.5 million tons in 2014 to merely 180,000 tons in last year. In contrast, the official data from Statistics Indonesia (BPS) pointed out a more towering figure. During 2018, the quantity reached at 730,918 tons instead. This minor mistake suddenly became a headline in newspapers. However, it seems that the public did not realize (or maybe did not know) that the real problem was not the import data quoted by the president, but the production data used as a based for the government to justify triumphant in boosting the country maize production, especially over the last four years. When it comes to the accuracy of production data, maize has the...
1 komentar
Baca selengkapnya

Ironi Sebatang Cokelat

Dimuat di Koran Tempo, 21 Agustus 2015 Kalau kita perhatikan statistik konsumsi cokelat dunia pada 2015, kita bakal menemukan fakta bahwa 10 negara konsumen cokelat terbesar sejagat adalah negara-negara maju: Amerika Serikat dan negeri di Eropa Barat. Untuk tiga pemakan cokelat terbesar sejagat, di urutan pertama ada Swiss dengan konsumsi per kapita penduduknya mencapai 9 kilogram per tahun. Di bawahnya ada Jerman dan Irlandia dengan konsumsi per kapita masing-masing 7,9 kilogram dan 7,4 kilogram per tahun (Koran Tempo, 14 Agustus). Menariknya, tak satu pun dari 10 negara konsumen cokelat terbesar dunia itu merupakan penghasil biji kakao, bahan utama pembuatan cokelat. Lalu, bagaimana dengan konsumsi cokelat di negara-negara penghasil utama kakao dunia? Untuk diketahui, lebih dari 90 persen kakao dunia dihasilkan oleh negara-negara berkembang atau dunia ketiga di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Saat ini, tiga negara penghasil utama biji kakao dunia adalah Pantai Gad...
Posting Komentar
Baca selengkapnya