Tingkat Kemakmuran Indonesia Lompat 21 Peringkat

Koran Tempo, 5 Maret 2016

Kemakmuran ternyata bukan melulu soal seberapa banyak materi atau kekayaan yang dikumpulkan suatu negara. Kekayaan memang merupakan salah satu faktor penentu utama kemakmuran, tapi bukan segalanya. Dimensi kemakmuran lebih luas dari sekadar akumulasi kekayaan materi. Ia juga mencakup dimensi non-materi, seperti kegembiraan hidup dan prospek untuk membangun hidup yang lebih baik di masa mendatang.

Legatum Institute, sebuah lembaga think-tank yang berkedudukan di London, mencoba membangun sebuah indikator yang diupayakan mampu mengukur sebaik mungkin kemakmuran suatu negara secara multi-dimensi. Indikator tersebut tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tapi juga sejumlah dimensi kualitatif yang merepresentasikan kesejahteraan (well-being).

Indikator yang dikembangkan tersebut dikenal sebagai Legatum Prosperity Index yang diluncurkan setiap tahun sejak 2009. Indeks tersebut merupakan indeks komposit yang mencakup 89 variabel, dari variabel klasik seperti PDB per kapita, jumlah penduduk yang bekerja penuh waktu, hingga jumlah server Internet aman yang dimiliki suatu negara serta kenyamanan warganya.

Variabel-variabel tersebut kemudian dipilah ke delapan sub-indeks. Masing-masing adalah ekonomi, kesempatan dan kewirausahaan, tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan keamanan, kebebasan individu, serta modal sosial.

Belum lama ini, Legatum Institute meluncurkan Legatum Prosperity Index 2015. Hasil penghitungan yang melibatkan 142 negara pada tahun ini tersebut menunjukkan bahwa posisi lima negara termakmur sejagat berturut-turut ditempati oleh Norwegia, Swiss, Denmark, Selandia Baru, dan Swedia.

Secara umum, negara-negara di kawasan Eropa mendominasi kelompok 30 negara dengan indeks kemakmuran tertinggi. Meski demikian, sejumlah negara di kawasan Asia mampu menempatkan diri dalam jajaran 30 negara termakmur tersebut, yakni Singapura yang berada pada peringkat ke-17, Jepang ke-19, Hong Kong ke-20, Taiwan ke-21, dan Uni Emirat Arab ke-30.

Capaian Indonesia

Lalu, bagaimana dengan capaian Indonesia? Hasil penghitungan tersebut memperlihatkan Indonesia berada di peringkat ke-69 dan termasuk dalam kelompok 40 negara di dunia dengan kategori kemakmuran menengah-atas (upper-medium).

Meski tidak termasuk dalam kelompok negara dengan tingkat kemakmuran tinggi di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan capaian terbaik dalam menggenjot tingkat kemakmuran warganya. Dalam laporannya, Legatum Institute menyebutkan bahwa Indonesia berhasil meloncat 21 peringkat dalam tujuh tahun terakhir.

Capaian membanggakan tersebut antara lain ditunjang oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional yang mengesankan dan keberhasilan dalam mendorong kewirausahaan dalam tujuh tahun terakhir. Indonesia berhasil melompat 23 peringkat untuk sub-indeks ekonomi serta 14 peringkat untuk sub-indeks kesempatan dan kewirausahaan.

Sejumlah capaian Indonesia yang juga disoroti Legatum Institute adalah keberhasilan dalam menurunkan biaya memulai usaha dari 26 persen menjadi 21,1 persen terhadap pendapatan nasional bruto per kapita. Selain itu, ada peningkatan akses masyarakat terhadap jaringan Internet yang tecermin dari peningkatan jumlah server Internet aman sebesar 5,3 persen, dan lonjakan proporsi penduduk yang menyatakan puas terhadap standar hidupnya dari 63 persen menjadi 71 persen. ●

Namun bukan berarti sejumlah capaian tersebut lantas membuat Indonesia boleh cepat berpuas diri. Pasalnya, laporan Legatum Institute juga memperlihatkan bahwa peringkat indeks kemakmuran Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN. Selain tertinggal jauh dari Singapura, dalam soal kemakmuran, Indonesia berada di belakang Malaysia yang menempati peringkat ke-44, Thailand ke-48, dan Vietnam ke-55.

Meski peringkat Indonesia untuk sub-indeks ekonomi sudah cukup memuaskan dengan menempati peringkat ke-39, pertumbuhan ekonomi harus terus digenjot dengan mendorong investasi. Dengan cara ini, lapangan kerja akan tercipta dan pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Faktanya, hingga triwulan III 2015, pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 4,73 persen terhadap triwulan yang sama tahun lalu. Perlambatan ekonomi yang terus berlanjut tentu bakal menggerus standar hidup masyarakat, yang antara lain tecermin dari peningkatan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau bertambah sebanyak 0,86 juta orang dibanding September 2014. Sementara itu, angka pengangguran terbuka mencapai 7,56 juta orang pada Agustus 2015 atau mengalami peningkatan sebanyak 320 ribu orang dibanding Agustus 2014.

Capaian Indonesia juga cukup memuaskan untuk sub-indeks modal sosial. Hal ini memberi konfirmasi bahwa kohesi sosial dan hubungan kekeluargaan masih relatif kuat pada masyarakat Indonesia. Namun patut dicamkan, kesenjangan ekonomi yang saat ini semakin melebar merupakan ancaman serius yang dapat memperlemah kohesi sosial tersebut.

Diketahui, pada 2014, rasio Gini—indikator yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan—telah mencapai 0,41 atau telah memasuki skala medium. Karena itu, di samping memacu pertumbuhan ekonomi, pada saat bersamaan pemerintah juga harus mewujudkan pemerataan.

Peningkatan juga harus diupayakan pada sub-indeks lain yang capaiannya belum memuaskan. Legatum Institute melaporkan, peringkat Indonesia untuk sub-indeks kewirausahaan dan kesempatan adalah 90, tata kelola pemerintahan 78, pendidikan 78, kesehatan 93, keselamatan dan keamanan 70, serta kebebasan individu 123.

Angka-angka itu sejatinya menunjukkan bahwa ada sederet tantangan yang harus segera dibereskan. Misalnya, tingginya kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintah dan birokrasi, rendahnya kualitas pendidikan, dan buruknya infrastruktur kesehatan. Juga, kesulitan dalam berwirausaha, meningkatnya kriminalitas, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas yang terjadi belakangan ini.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, selain meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi, antara lain memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang tegas dan reformasi birokrasi serta peningkatan akses dan mutu pendidikan. Juga, penyediaan infrastruktur kesehatan yang memadai terutama di daerah terpencil, meningkatkan kemudahan berwirausaha, mewujudkan keamanan nasional dan keselamatan individu, serta memperkuat toleransi sosial terutama terhadap kelompok minoritas.

Tanpa upaya-upaya tersebut, kemakmuran bakal jauh dari jangkauan.●