Artikel Opini Kadir Ruslan

Koran Tempo, 18 April 2015 Pemerintah telah menetapkan target untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Sejumlah langkah teknis-yang difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi pangan nasional-pun telah disiapkan untuk merengkuh target tersebut. Salah satunya, pengalihan subsidi BBM ke sektor pertanian sebesar Rp 16 triliun untuk revitalisasi dan pembangunan jaringan irigasi baru. Secara faktual, dari sekitar 8,1 juta hektare lahan sawah di negeri ini, baru seluas 4,8 juta hektare yang berkategori sawah irigasi. Itu pun sebagian besar jaringan irigasi teknis yang ada dilaporkan dalam kondisi rusak. Jadi, tidak mengherankan bila optimalisasi lahan sawah masih jauh dari harapan. Hal itu tecermin dari indeks pertanaman padi sawah yang hanya sebesar 1,6. Artinya, masih banyak sawah di negeri ini hanya bisa ditanami padi sekali setahun karena dukungan irigasi yang kurang memadai. Karena itu, pengalihan Rp 16 triliun dana subsidi BBM untuk irigasi adalah lan...

Koran Jakarta, 21 Maret 2019 Peringatan Hari Perempuan In­ternasional, 8 Maret, menye­rukan dunia agar lebih seimbang dalam gender. Faktanya, meskipun pember­dayaan perempuan mengalami kemajuan, kesenjangan eko­nomi antara laki-laki dan pe­rempuan masih terjadi. Dalam kasus Indonesia, kesenjangan­nya bahkan cukup besar. Hingga kini, ekonomi nasional lebih di­gerakkan laki-laki (male-driven economy). Kontribusi perem­puan terhadap penciptaan pen­dapatan nasional jauh lebih ren­dah dari laki-laki dan di bawah potensi aktualnya. Indeks Pemberdayaan Gen­der yang dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) telah meningkat signifikan dari 68,15 poin tahun 2010 menjadi 71,74 poin pada 2017. Indeks untuk mengukur kemajuan aspek multidimen­sional pemberdayaan perem­puan yang mencakup politik, sosial, dan ekonomi. Sayang­nya, terlepas dari peningkatan signifikan ini, wanita hanya me­nyumbang 36,62 persen dari to­tal pendapatan. Ini menegaskan dominasi laki-laki. Kontribusi kecil perempuan jug...

www.thejakartapost.com, 26 March 2019 In the second presidential debate covered topics on energy, food, infrastructure, natural resources and the environment on Feb. 17, president Joko “Jokowi” Widodo made a mistake in quoting data of maize importation. The president said the import quantity of this commodity had dropped substantially from 3.5 million tons in 2014 to merely 180,000 tons in last year. In contrast, the official data from Statistics Indonesia (BPS) pointed out a more towering figure. During 2018, the quantity reached at 730,918 tons instead. This minor mistake suddenly became a headline in newspapers. However, it seems that the public did not realize (or maybe did not know) that the real problem was not the import data quoted by the president, but the production data used as a based for the government to justify triumphant in boosting the country maize production, especially over the last four years. When it comes to the accuracy of production data, maize has the...

The Jakarta Post, 14 March 2019 The rice production figure has been a source of policy and political debates in Indonesia for many years now. The disassociation between the development of rice prices in the market and production data happens all the time. In fact, soaring prices that indicate a supply shortage still happens especially when the official figure records a substantial rice surplus.  Many parties have blamed the official production figures as the main cause of these inconsistencies. It is suspected of suffering from overestimation because of the use of subjective measurements when estimating it. Technically, rice production is obtained from the production of paddy multiplied by paddy to rice conversion rates, which varies from province to province. Meanwhile, the production figure of a paddy is calculated by multiplying two variables, namely the harvested area and productivity (yield per hectare). Since 1973, Statistics Indonesia (BPS) and the Agriculture Min...

The Jakarta Post, 23 February 2019 The result of the Inter-Census Agricultural Survey (SUTAS) 2018 recently published by Statistics Indonesia (BPS) highlights some interesting things regarding the future of Indonesia’s agricultural sector. Among the most worrying issues is the substantial decline in the number of food crop (paddy and secondary crop) households in just five years. The survey found that the number of paddy households in 2018 totalled 13.2 million, declining by 0.99 million from the results of the 2013 Agricultural Census. The drop in secondary food crop households was even larger, at 7.1 million households in 2018 from 8.6 million in 2013. The decline is actually normal as Indonesia is experiencing rapid urbanization and a massive transformation in its economic structure. The problem is that it is accompanied by the ageing of farmers without generational  renewal. The SUTAS 2018 shows that those aged 45 years old and above accounted for 64 percent of farme...

Dimuat di Koran Tempo, 22 Desember 2014 Salah satu capaian Menteri Susi yang patut dibanggakan adalah keberhasilannya menurunkan harga ikan. Hal itu tecermin dari statistik harga konsumen (inflasi) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan ini. BPS melaporkan, komoditas ikan segar mengalami penurunan harga sebesar 0,37 persen sehingga menyumbang deflasi sebesar 0,02 persen pada November 2014. Padahal nyaris semua komoditas yang termasuk dalam kelompok bahan makanan justru menyumbang inflasi. Secara ekonomi, penurunan harga tersebut merupakan pertanda bahwa pasokan ikan berlimpah. Dalam soal ini, sedikitnya ada dua penyebab. Pertama, kondisi cuaca yang mendukung nelayan untuk melaut. Kedua, boleh jadi, hal itu merupakan buah dari keseriusan dan kerja keras Menteri Susi dalam memerangi aksi pencurian ikan (illegal fishing) dalam beberapa bulan terakhir, yang puncaknya adalah penenggelaman tiga kapal nelayan Vietnam di perairan Anambas, Kepulauan Riau, pada awal bulan ...

Dimuat di Koran Tempo, 21 Juli 2014 Profil kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada awal bulan ini (1 Juli) menyebutkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang (11,25 persen), atau hanya berkurang 0,32 juta orang dibanding kondisi pada September 2013. Profil kemiskinan ini memberi konfirmasi mengenai dua hal. Pertama, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak pada akhir Juni tahun lalu terhadap kehidupan masyarakat kecil cukup dalam. Ternyata, tidak sedikit dari mereka yang terjerembap ke jurang kemiskinan selepas kenaikan harga BBM dan hingga kini tetap miskin. Kedua, laju penurunan jumlah penduduk miskin terus melambat, bahkan boleh dibilang telah menyentuh titik jenuh. Hal ini menunjukkan kondisi kemiskinan yang terjadi sudah kronis (chronic poverty) serta cenderung persisten dan sulit diatasi. Mereka yang tengah bergelut dalam kemiskinan saat ini adalah penduduk dengan tingkat kapabilitas (pendidikan dan kesehatan) yang sangat rendah, tin...