Artikel Opini Kadir Ruslan

Dimuat di Koran Tempo, 24 Maret 2014 Di masa kampanye ini, nyaris semua partai politik (parpol) kembali mengumbar janji untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini setidaknya didasari oleh dua alasan utama. Pertama, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dan menentukan, baik dalam soal pangan maupun ekonomi. Komitmen untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani merupakan bukti bahwa parpol punya keberpihakan terhadap rakyat kecil. Kedua, potensi dukungan politik yang bisa diraup dari mereka yang secara struktural menggantungkan hidup pada sektor pertanian sangat besar. Hasil Sensus Pertanian 2013 mencatat, jumlah rumah tangga yang menggantungkan hidup pada kegiatan usaha tani (rumah tangga tani) mencapai 26,13 juta rumah tangga. Bisa dibayangkan, bila pada setiap rumah tangga tani terdapat 3 orang yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, ada sekitar 79 juta potensi suara yang bisa didulang ...

Dimuat di Koran Jakarta , 11 Maret 2014   Kisruh beras impor kualitas premium asal Vietnam belum juga terang. Ini membuat pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara (moratorium) impor beras khusus atau kualitas premium selama enam bulan mendatang sembari membenahi tata niaga impor beras. Meski sah, beras impor selalu menuai tanggapan negatif, baik premium atau medium. Indonesia yang memiliki sawah seluas 8 juta hektare, impor beras sungguh keterlaluan. Ini membuktikan bangsa lemah dalam soal kemandirian pangan. Impor beras kualitas premium jangan sekadar moratorium, tapi dihentikan secara permanen sebab selain membuka peluang beras ilegal, produk subsititusi untuk beras kualitas premium impor, selama ini, sebetulnya bisa dihasilkan di dalam negeri. Beras jenis Rojolele dan Cianjur, misalnya, memiliki kualitas setara dengan beras impor kualitas khusus seperti Japonica, Basmati, dan Thai Hom Mali. Selain itu, selama ini impor b...

Dimuat di Koran Tempo, 26 Desember 2013 Meski sah saja, kebijakan impor beras selalu menuai reaksi negatif dari publik. Bagi negara agraris seperti Indonesia yang luas lahan sawahnya mencapai 8 juta hektare, mengimpor beras sungguh keterlaluan. Bukti bahwa pemerintah tidak mampu mewujudkan kemandirian pangan. Karena itu, swasembada beras adalah sebuah harga mati. Impor beras juga menggerus devisa negara. Sepanjang 2010 hingga 2012, misalnya, Indonesia telah mengimpor beras sebesar 4,4 juta ton. Beras impor sebanyak ini telah menggerus devisa lebih dari Rp 10 triliun. Tentu alangkah lebih bermanfaat jika uang sebanyak itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yang sebagian besar masih bergumul dengan kemiskinan. Secara faktual, 63 persen penduduk miskin tinggal di pedesaan, dan sebagian besar dari mereka adalah petani dan buruh tani. Kabar baiknya, pada tahun ini Indonesia hampir dipastikan tidak mengimpor beras. Dengan kata lain, swasembada beras bakal berhasil direngkuh....

Dimuat di Koran Jakarta, 8 November 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis statistik produksi padi nasional pada awal bulan ini (1 November). BPS melaporkan, produksi padi tahun ini diperkirakan mencapai 70,87 juta ton gabah kering giling (GKG). Bila dibandingkan dengan capaian produksi pada tahun lalu, angka ini menunjukkan terjadi kenaikan porduksi padi sebesar 1,81 juta ton (2,62 persen). Penting untuk diperhatikan, a ngka perkiraan produksi padi yang dirilis BPS ini disebut Angka Ramalan II (Aram II) , yang merupakan hasil penjumlahan realisasi produksi caturwulan I dan II dengan ramalan produksi caturwulan III. Angka produksi caturwulan I dan II merupakan angka final yang menunjukkan capaian produksi sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini, sementara angka produksi caturwulan III merupakan angka perkiraan produksi sepanjang September hingga Desember yang masih bisa berubah hingga angka final atau angka tetap (Atap) produksi padi tahun ini dirilis BPS pada...

Dimuat di Koran Tempo, 24 September 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka sementara hasil Sensus Pertanian yang dilaksanakan sepanjang Mei 2013 (ST2013) pada awal September. Hasil sensus, yang menghabiskan total anggaran sekitar Rp 1,59 triliun, ini mencatat populasi rumah tangga usaha pertanian di Indonesia mencapai 26,13 juta rumah tangga. Angka ini menurun sebanyak 5,04 juta rumah tangga (1,75 persen) bila dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian pada 2003. Penting untuk dipahami, definisi rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga dengan minimal salah satu anggotanya berusaha di sektor pertanian yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Mudah diduga, fraksi terbesar (sekitar 70-75 persen) dari 26,13 juta rumah tangga usaha pertanian yang tercatat pada Sensus Pertanian (disingkat ST2013) berusaha di subsektor tanaman pangan, atau mengusahakan tanaman padi dan palawija. Di subsektor ini, motif u...

Dimuat di Koran Jakarta, 19 September 2013 Awal bulan ini (2 September ), Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka sementara hasil Sensus Pertanian yang dilaksanakan sepanjang Mei 2013 (ST2013). Hasil sensus, yang menghabiskan total anggaran sekitar 1,59 triliun ini, mencatat populasi rumah tangga usaha pertanian di Indonesia mencapai 26,13 juta rumah tangga atau mengalami penurunan sebanyak 5,04 juta rumah tangga ( 1,75 persen ) bila dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian pada 2003 . Pe nting untuk dipahami , definisi rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga dengan minimal salah satu anggotanya berusaha di sektor pertanian yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Mudah diduga, fraksi terbesar (sekitar 70-75 persen) dari 26,13 juta rumah tangga usaha pertanian yang tercatat pada ST2013 berusaha di subsektor tanaman pangan, atau mengusahakan tanaman padi dan palawija. Di subsektor ini, m...