Artikel Opini Kadir Ruslan

Dimuat di Koran Tempo, 14 Juni 2013 Pengalaman pada 2005 menunjukkan, keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak akan berujung pada lonjakan jumlah penduduk miskin. Sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, yang dilakukan dua kali, yakni pada 1 Maret dan 1 Oktober. Keputusan ini memacu inflasi tahunan hingga menembus angka 17,11 persen pada 2005. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, terutama beras, melambung sehingga menyebabkan daya beli masyarakat--yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan makanan--jatuh. Tingkat kesejahteraan mereka pun terkoreksi cukup dalam. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, keputusan menaikkan harga BBM pada 2005 telah menyebabkan 4,2 juta orang terjerembap ke jurang kemiskinan sepanjang Februari 2005 hingga Maret 2006. Mereka yang jatuh miskin adalah penduduk hampir miskin ( near poor ) dengan tingkat kesejahteraan yang tidak jauh berbeda dengan penduduk miskin. Lonjaka...

Dimuat di Koran Tempo, 11 Mei 2013 Hingga kini Indonesia masih layak disebut sebagai “negara agraris”. Statistik mencatat, meskipun transformasi struktur ekonomi kian mengantarkan negeri ini menuju negara yang perekonomiannya lebih ditopang oleh sektor industri dan jasa, sektor pertanian dalam arti luas--yang mencakup subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan--masih merupakan leading sector dalam perekonomian. Sektor ini juga masih menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar angkatan kerja. Pada awal dekade 1970, hampir separuh output perekonomian nasional tercipta di sektor pertanian. Pangsanya mencapai 45 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada saat yang sama, sekitar 67 persen angkatan kerja kita juga menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kini, setelah empat dekade berlalu, struktur perekonomian nasional telah jauh berubah. Sektor pertanian tak lagi dominan. Pada 2011, misalnya, pangsanya tinggal 14,7 persen ...

Dimuat di harian Malut Post (13 April 2012) Pemilihan Gubernur Maluku Utara (Malut) yang bakal dihelat pada tahun 2013 nanti nampaknya kian terasa gaungnya. Figur-figur calon gubernur pun mulai bermunculan dengan varian latar belakang ( background ) yang berbeda: birokrat, politisi, hingga akademisi. Harapan untuk masa depan Malut yang lebih baik pun menyeruak. Sebagai salah satu provinsi yang terbilang muda–belum genap dua belas tahun–Malut membutuhkan lebih dari sekedar seorang gubernur untuk mengejar ketertinggalannya dari provinsi-provinsi lain di Indonesia . Malut membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki visi yang besar untuk memajukan daerah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mewujudkan visi tersebut menjadi realita , melalui gebrakan-gebrakan yang tentu saja tidak biasa. Sedikit menggembirakan Jika menengok rekaman statistik yang ada, capaian pembangunan Malut selama ini, boleh dibilang, sedikit menggembirakan . Hal ini terindikasi melalui perkemb...

Dimuat di Harian Malut Post (14 April 2012) Sidang Paripurna DPR terkait rencana kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu meny uguhkan ‘drama’ yang, kalau boleh dibilang, cukup seru. Di luar gedung DPR, ribuan massa yang datang dari berbagai elemen (sebagian besar mahasiswa) seolah tak henti-hentinya berorasi menyerukan penolakan terhadap rencana Pemerintah, yang katanya bakal menyengsarakan rakyat kecil itu . Bagi mereka, harga BBM yang tak boleh naik satu rupiah pun adalah sebuah harga mati. Apa yang terjadi di dalam gedung DPR tidak kalah serunya. Lobi-lobi politik berlangsung alot, dan meruncing pada dua opsi. Pertama, harga BBM tidak boleh dinaikkan. Kedua, memberi ruang kepada Pemerintah untuk menaikkan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia ( Indonesian Crude Price /ICP) dalam kurun waktu berjalan (enam bulan) mengalami kenaikan lebih dari 15 persen dari harga rata-rata ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012. Opsi kedua ini termani...

Dimuat di harian Bali Post (8 September 2011) Hingga Juli, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor beras Indonesia pada tahun ini telah mencapai USD 829 juta atau sekitar Rp 7,04 triliun rupiah. Uang sebanyak ini digelontorkan pemerintah untuk mendatangkan sebanyak 1,57 juta ton beras dari Vietnam (892,9 ribu ton), Thailand (665,8 ribu ton), Cina (1.869 ton), India (1.146 ton), Pakistan (3,2 ribu ton), dan beberapa negara lain (3,2 ribu ton).  Orang tentu akan menyangka impor di atas dipicu oleh produksi atau suplai beras dalam negeri yang tidak mencukupi. Sangkaan yang sudah tentu keliru, karena kenyataannya impor beras dilakukan ketika data statistik menunjukkan bahwa Indonesia surplus beras. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi padi pada tahun 2011 mencapai 68,06 juta ton gabah kering giling (GKG)─Angka Ramalan II (ARAM II). Jika dikonversi ke beras, ini artinya, pada tahun ini, produksi beras nasional sebesar 38,2 juta ton. Dan jika memperhitu...

Dimuat di Harian Waspada Medan (14 April 2012) Statistik (baca: data) Nilai Tukar Petani (NTP) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tiga bulan terakhir sedikit mengkhawatirkan. Pasalnya, sepanjang periode Januari 2012 –Maret 2012, BPS mencatat: nilai NTP nasional terus merosot. Ini merupakan ‘sinyak buruk’,  indikasi bahwa tingkat kesejahteraan petani dan nelayan negeri ini─yang sebagain besar hidup di bawah garis kemiskinan─secara umum terus merosot dalam tiga bulan terakhir. BPS mencatat, pada Januari 2012, nilai NTP nasional sebesar 105,73, mengalami penurunan sebesar 0,02 persen dibanding Desember 2011. Sementara itu, pada Februari 2012, nilai NTP nasional sebesar 105,10, atau mengalami penurunan sebesar 0,6 persen dibanding Januari 2012. Penurunan terus berlanjut hingga Maret lalu. BPS mencatat, nilai NTP nasional bulan lalu sebesar 104,68, atau mengalami penurunan sebesar 0,40 persen dibanding bulan sebelumnya. Jika ditelaah lebih jauh, penyumbang terbesar p...

dimuat di Harian Waspada Medan (27 Maret 2012) dan Malut Post (28 Maret 2012) Gelombang penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada 1 April nanti nampaknya kian kuat dan masif, terjadi di mana-mana, di hampir semua kalangan. Hasil survei yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) baru-baru lalu, misalnya, menunjukkan bahwa 80 persen responden menolak rencana pemerintah itu. Menariknya, penolakan juga berasal dari para pendukung partai penguasa. Di ranah politik, isu kainaikan harga BBM nampaknya tengah dipolitisasi. Ada kekhawatiran di kalangan partai penguasa bahwa penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM oleh sejumlah kalangan, utamanya pihak oposisi, yang berkembang saat ini telah mengarah pada kampanye hitam ( black campaign ) untuk menggoyang pemerintahan saat ini. Sejatinya, kebijakan menaikkan harga BBM sama sekali tidak populis. Sebisa mungkin, kebijakan seperti ini seharusnya dihindari, mengingat eksesnya yang sangat luas secara ekonom...